SUBANG-Pasca banjir yang terjadi bulan lalu di sejumlah kecamatan di Pantura belum terlihat ada upaya normalisasi sungai. Termasuk eksavator yang dijanjikan oleh pemerintah pusat belum kunjung tiba di Subang.
Meski begitu, sudah ada upaya dari Pemda Subang untuk meminta bantuan penanganan pasca banjir ke pemerintah pusat.
Warga Pantura, Lutfi berharap normalisasi sungai segera dilakulan agar tidak terjadi banjir tahunan yang berdampak bagi warga sekitar, khususnya warga Mulayasari.
Baca Juga:Kejaksaan Bidik Tersangka Baru dalam Kasus Tanah DesaPemkab Karawang Siapkan Mudik Gratis Rute Jabar dan Jateng
“Kalau banjir, kasihan sama warga Mulyasari harus mengungsi di bawah flyover Pamanukan. Belum lagi setelah banjirnya surut rumah-rumah korban yang terdampak banjir ada yang rusak,” ujarnya pada Kamis (30/3).
Dia berharap, kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat segera untuk melakukan pembuatan embung maupun sodetan di Desa Mulyasari agar bisa mengatasi masalah banjir.
Salah satu sungai yang perlu dinormalisasi yakni Sungai Cipunagara yang berada di Desa Mulyasari. Kepala Desa Mulyasari Hasanudin Masawi mengatakan, aliran Sungai Cipunagara merupakan pertemuan antara aliran Sungai Cigadung dan dan Kalensema yang mengalami pendangkalan.
Menurutnya, pasca banjir beberapa bulan lalu yang terjadi di Pamanukan khususnya di Desa Mulyasari belum dilakukan normalisasi atau pengerukan sungai. Ada beberap faktor yang menghambat normaliasi tersebut.
“Mau dilakukan normalisasi juga pun terkendala akses jalan yang sempit dan tidak memungkinkan alat berat bisa melintas,” ujarnya.
Akibat sulitnya alat berat yang tidak bisa menjangkau lokasi sungai, maka normalisasi harus dilakukan secara manual oleh tenaga manusia dengan cara mencangkul sungai tersebut.
“Karena alat berat tidak bisa menjangkau lokasi, para pekerja harus melakukan upaya mengeruk bantaran kali dengan menggunakan cangkul yang kemudian tanahnya dimasukkan kedalam karung,” jelasnya.
Baca Juga:PT PLN dan PT Chang Shin Indonesia Dukung Energi TerbarukanProfil Guru Pancasila Dalam Pembelajaran Berdiferensiasi
Selain terkendalanya akses jalan, kendala biaya dan belum adanya kucuran dana dari pemerintah pun menjadi pemicu terhambatnya normalisasi tersebut.
“Untuk normalisasi kami hanya memiliki dan BKUD Kabupaten kurang lebih Rp60 juta. Dana dari pemerintah pusat maupun BBWS belum turun. Entah dana tersebut kapan akan turunnya,” kata Hasanudin.
Untuk antisipasi sementara, menurut Hasanudin pihaknya akan melakukan normalisasi menggunakan dana BKUD. Tetapi normalisasi tersebut akan berjalan jika debit air Sungai Cipunagara sudah stabil.