PASUNDAN EKSPRES- Dalam kejadian mengejutkan, Maruarar Sirait, yang akrab dipanggil Ara, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ara, yang dikenal sebagai loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi), membuat pengumuman tersebut setelah berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Jakarta pada Senin (15 Januari 2024).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Mega (Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri) yang telah mengizinkan saya berbakti kepada PDIP. Setelah berdiskusi dengan keluarga terdekat, saya memutuskan untuk pamit dari PDIP hari ini,” ujar Ara.
Ara mendoakan agar PDIP tetap menjadi kekuatan politik utama yang memperjuangkan Pancasila, ideologi negara Indonesia. Meskipun Ara tidak memberikan rincian khusus tentang afiliasi politiknya ke depan, dia memastikan akan mengikuti langkah Presiden Joko Widodo, sosok terkemuka di dalam PDIP.
Baca Juga:Alasan Maruarar Keluar dari PDIP ‘Ikut Langkah Jokowi’Maruarar Sirait Keluar dari PDI Perjuangan dan Menyatakan Dukungan kepada Jokowi
“Saya memilih mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya yakin beliau adalah pemimpin yang dipercayai oleh rakyat Indonesia. Kepercayaan publiknya mencapai 75%-80%, dan beliau telah berjuang untuk banyak hal,” ungkap Ara.
“Dengan keterbatasan saya, izinkan saya untuk pamit. Semoga PDIP dapat menemukan kader yang lebih baik, lebih setia, profesional, dan berkualitas lebih tinggi daripada saya. Saya pamit dengan hormat. Merdeka,” tandasnya, seperti dilaporkan oleh CNN Indonesia.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasi pengunduran diri tersebut melalui laporan dari Wakil Sekjen, Utut Adianto, yang mencakup penyerahan kartu tanda anggota partai Ara.
“Menjadi anggota partai didasarkan pada prinsip sukarela, begitu pula sebaliknya, tidak menjadi anggota memungkinkan untuk mengajukan pengunduran diri. DPP PDIP menerima pengunduran diri Ara,” ungkap Hasto dalam rilis resmi.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa pengunduran diri Ara adalah bagian dari upaya konsolidasi kader partai. Keputusan ini muncul pada saat yang penting bagi PDIP yang berjuang untuk menegakkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam menentukan kepemimpinan.
“Dan sekaligus melakukan koreksi terhadap berbagai upaya yang mencoba untuk melanggengkan kekuasaan, bahkan sampai terjadi pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman melalui manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK),” tambah Hasto.