Janji keempat dari pasangan Jimat Akur adalah membebaskan dana sumbangan pendidikan (DSP) bagi keluarga tidak mampu sesuai kewenangan pemerintah daerah. Ini juga niatnya baik tetapi di lapangan bisa terjadi hal yang berbeda. Biaya pendidikan di semua sekolah, khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah Pertama (SMP) yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Tingkat SMA/SMK sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi) sudah ada dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dengan 13 item penggunaannya, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), justru yang terjadi di lapangan dalam hal ini sekolah terutama tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah pungutan/sumbangan dengan berbagai macam alasan yang tentunya memberatkan terutama keluarga tidak mampu. Penulis mengusulkan agar Bupati Subang mengeluarkan Kartu Khusus siswa dari keluarga tidak mampu yang membebaskan dari segala pungutan/sumbangan.
Janji kelima pasangan Jimat-Akur adalah gratis berobat masyarakat tidak mampu. Janji inipun masih belum jelas Perlu ditindaklanjuti dengan juklak dan juknis di lapangan jangan sampai tumpang tindih dengan program BPJS dan program-program lainnya baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Penulis pun mengusulkan Bupati Subang mengeluarkan kartu khusus masyarakat tidak mampu yang tervalidasi di lapangan tidak hanya begitu saja menerima surat SKTM dari desa dan kecamatan. Janji keenam adalah menciptakan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja laki-laki. Hasil data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Disnakertrans Kabupaten Subang Tahun 2017 adalah ada sekitar 42 487 orang pengangguran laki-laki jauh lebih banyak dibanding perempuan sebanyak 26.871 orang. Tentunya janji pasangan Jimat-Akur ini perlu didukung.
Baca Juga:Resmikan Kantor PPK 5, Santuni Anak YatimPemdes Pusakaratu, Kembangkan Program Desmigratif
Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi; banyak pungutan liar, tidak ada regulasi khusus, minim keterampilan, minim pabrik otomotif/manufaktur sementara banyak lulusan SMK Otomotif. Solusinya adalah sinkronisasi antara pendidikan dan dunia kerja, regulasi yang berpihak kepada tenaga kerja laki-laki dan menghilangkan pungutan liar. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah pasangan Jimat-Akur menepati janji-janjinya dan rakyatpun berhak untuk menagihnya.(*)