Akankah KPK Masih Bisa Bertahan?

Oleh: Ulfah Husniyah, S.Pd

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra mengaku heran dengan sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang enggan hadir memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak untuk Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

Akan tetapi, pimpinan KPK bersedia memenuhi undangan Ombudsman terkait klarifikasi TWK sebagai alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

“Perlakuan KPK juga berbeda. Ketika dipanggil Komnas HAM tidak mau datang dengan berbagai macam alasan,” kata Azyumardi dikutip dari Antara, Senin (14/6/2021).

Azyumardi pun mengomentari tidak hadirnya pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM yang turut dibela Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Ia menilai akan menjadi sebuah masalah ketika pimpinan atau perwakilan KPK tidak mau datang memenuhi panggilan Komnas HAM tetapi di sisi lain malah memenuhi panggilan Ombudsman.

“Ini jadi tanya juga,” kata Azyumardi.

Dia menduga KPK merasa lebih aman datang ke Ombudsman daripada ke Komnas HAM.

Cendikiwan Muslim itu pun menagaskan bahwa dirinya menolak tes wawasan kebangsaan sebagai syarat yang dijadikan ukuran alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Menurut dia, banyak ketidakadilan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan itu sehingga mendorong Komnas HAM melihat hak-hak konstitusional warga yang bisa jadi dilanggar.

Seperti diketahui Komnas HAM kembali melayangkan surat pemanggilan kedua kepada pimpinan KPK untuk menjelaskan dan mengklarifikasi hal-hal mengenai alih status pegawai KPK tersebut.

Pemanggilan kedua yang dilakukan Komnas HAM buntut dari pemanggilan pertama yang tidak dihadiri oleh pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Komnas HAM telah menjadwalkan pemanggilan kedua Ketua KPK Firli Bahuri dkk pada Selasa (15/6/2021).

BACA JUGA:  Refleksi Akhir Tahun 2019: Berhenti Berharap Pada Rezim Ingkar Janji

Diketahui, TWK adalah syarat para pegawai KPK sebelum alih status sebagai ASN. Namun tampak aneh, sebab tes selesai pegawai KPK malah bersandar pada pandangan keagamaan yang diklaim radikal.

Akademisi hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril tidak melihat adanya relevansi antara soal TWK dengan kompetensi jabatan yang diemban staf KPK. Karenanya, ia meminta agar pimpinan KPK mengklarifikasi soal-soal itu. ( kompas.com, 5/5/2021)

Publik patut menduga, sedang ada “sapu bersih” bagi para pegawai yang dinilai memiliki girah Islam. Jika condong terhadap aturan agama, disinyalir ada aroma radikal di sana. Seolah pegawai KPK harus bersih dari pemahaman radikal. Apalagi kini pemerintah sedang gencar memerangi radikalisme, termasuk dalam ranah ASN, sementara definisi radikal pun kabur, hanya menggunakan tafsir dari pemerintah.

Lebih dari itu, sebagian masyarakat telah paham, justru ajaran agama tidak akan membawa seseorang berbuat kejahatan. Yang sesungguhnya memberi peluang terjadinya tindakan kejahatan korupsi, gratifikasi, dan pungli adalah sistem demokrasi kapitalisme sekuler. Yang mana oknum pejabat yang di belakangnya berdiri para cukong bisa melobi setiap kebijakan agar memuluskan berbagai kepentingan “tuannya”.

Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit kronis yang tak kunjung sembuh. Penyakit ini dialami oleh pejabat daerah hingga pusat. Bahkan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah mengatakan bahwa  pelaku korupsi ada pada semua partai, apa pun suku bangsa maupun agamanya. Pelakunya pun relatif sama, berasal dari unsur swasta, kepala daerah, anggota dewan, atau pejabat pusat maupun daerah. Entah itu perkara suap pengadaan barang/jasa hingga suap perizinan serta sumber daya manusia. (liputan6.com, 18/11/2020)

Hal ini mudah dipahami, sebab sistem demokrasi akan terus melahirkan para koruptor. Korupsi terjadi bukan hanya karena kebutuhan ekonomi, melainkan karena kerakusan ingin menguasai hak orang lain. Inilah yang menjadi konsekuensi penerapan sistem demokrasi sekuler. Aturan Allah dicampakkan, hingga tak ada rasa takut atas dosa dan siksa karena kejahatan yang dilakukan mengambil hak orang lain.

BACA JUGA:  Corona dan Revolusi Sosial

Jamak diketahui, hukuman korupsi tak menghasilkan efek jera. Koruptor datang dan pergi dari penjara dengan melenggang asalkan ada uang. Penjara yang disediakan pun beraneka ragam. Mulai dari jeruji besi beralaskan tikar, hingga fasilitas bintang lima; tergantung siapa yang masuk dan menempatinya. Seperti yang pernah ditayangkan di layar kaca, fasilitas penjara yang mewah disediakan untuk penjahat kelas atas.

Selain itu, aturan hukuman mati bagi koruptor juga belum dilaksanakan. Padahal, wacana ini sudah lama dilontarkan. Apakah hukuman mati hanya gertakan sambal saja agar oknum koruptor itu jera dan tidak melakukan korupsi lagi? Jika memang benar, dijamin tidak akan berhasil. Dipenjara saja mereka masih bisa leluasa foya-foya.

Berbeda hal nya dengan sistem Islam. Islam memberikan penyelesaian yang sempurna untuk kasus korupsi. Secara preventif (pencegahan), Islam dengan sistem pemerintahannya akan menegakkan tiga pilar penjagaan.

Pilar pertama adalah individu. Islam akan  menjaga tiap individu dengan menguatkan keimanannya. Rasa takut kepada Allah Swt. akan membuat mereka berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Keyakinan bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban selalu tertanam. Sehingga, secara individu akan selalu menahan diri dari perbuatan yang dilarang Allah.

Pilar kedua adalah masyarakat. Kontrol masyarakat akan membantu individu meminimalisir kejahatan. Jika masyarakat melihat ada individu yang bermaksiat, mereka akan langsung mengingatkan. Ditambah lagi masyarakat yang memiliki pemikiran dan perasaan Islam, akan membentuk suasana Islami. Sehingga, nuansa keimanan selalu terjaga.

Pilar ketiga adalah negara. Negara memiliki peranan penting dalam mengatur kebijakan. Selain membuat preventif, juga memberikan solusi secara kuratif (mengobati/menyelesaikan masalah). Kebijakan sistem pendidikan Islam yang diterapkan negara akan membentuk individu berkepribadian Islam.

Individu yang berkepribadian Islam ini akan memiliki pola pemikiran Islam dan pola sikap Islam. Pola pikir Islam akan membuat dia selalu berpikir bagaimana pandangan Islam dalam memandang semua masalah. Sedangkan pola sikap Islam adalah bagaimana ia bersikap dalam menghadapi masalah, yang semuanya akan dilandaskan pada Islam.

BACA JUGA:  Pemanfaatan Kolong Layang (FlyOver) Pamanukan Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Kebijakan yang bersifat kuratif dilakukan dengan cara menerapkan aturan ta’zir, jinayat, dan uqubat. Kadi diberi tugas untuk memutuskan masalah dan menentukan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Kadi ini tidak bisa disuap, karena mereka yang terpilih menjadi kadi adalah orang-orang berilmu dan beriman. Paling tidak mereka adalah mujtahid mas’alah, yaitu seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang suatu masalah sampai dapat menggali dalil-dalilnya.

Keistimewaan hukuman dalam Islam bisa sebagai penebus dosa dan pencegah kejahatan. Penebus dosa bagi para pelaku korupsi ketika mereka bertobat, serta dapat mencegah tindakan serupa bagi orang-orang yang ingin melakukan korupsi. Hal inilah yang menyebabkan hanya ratusan kejahatan yang terjadi selama 13 abad Islam berdiri dalam naungan Khilafah.

Dari sini kita dapat mengetahui betapa lengkapnya aturan Islam. Masihkah berpikir dua kali untuk mengambil aturan lain? Jika hukum saat ini telah gagal membuat jera para koruptor, jalan satu-satunya bagi kita adalah kembali pada Islam.