Antara Kebijakan Mudik dan Wisata, Adil kah?

Oleh. Reni Tresnawati

(Ibu Rumahtangga dan Pejuang Tinta)

Masih seputar pelarangan mudik lebaran yang diterapkan dihampir seluruh Indonesia, termasuk kota industri (Karawang). Bupati Karawang, Celica Nurahmadiana membuat aturan kepada ASN (Aparat Sipil Negara) untuk tidak mudik. Namun, masih banyak ASN yang pulang kampung. Ini terlihat dari selfie mereka yang berada di kampung halaman di luar Karawang. Celica pun meminta Kepala BKPSDM memanggil para ASN yang berada di luar Karawang. ( Minggu, 16/5/21) (news.id).

Sedangkan Berdasarkan informasi sejak Jumat (14/5/21) sampai sabtu, ribuan pengunjung wisata menyerbu pantai di Karawang. Seperti, objek wisata pantai Tanjung Pakis. Menurut Yudi Yudiawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat, tempat wisata memang sudah dipersilakan buka pada masa liburan lebaran. Sabtu (15/5/21) (INFOKAKI.ID).

BACA JUGA:  Penerapan Pemikiran Ki Hadjar Dewantara di Kelas dan Sekolah

Diberlakukannya kebijakan berbeda dari pemerintah membuat masyarakat bingung dalam menyikapinya. Di satu sisi dilarang mudik lebaran, di sisi lain dipersilahkannya tempat wisata dibuka, dimana sudah pasti banyak orang berkerumun. Ironisnya, dalam waktu yang bersamaan pula. Ini fakta inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Pelarangan mudik saat Idul Fitri berlaku untuk masyarakat umum, tanpa terkecuali ASN, bahkan di sertai dengan ancaman sanksi yang melanggar, kena denda 100 juta. Namun, pemerintah justru mengijinkan tempat-tempat wisata dibuka dan mempersilakan TKA (Tenaga Kerja Asing) dari negara yang terpapar covid untuk masuk ke Indonesia.

sistem Penuh Intrik dan Polemik