Aqidah dan Fikih Korona

Oleh : Asep Gunawan
(Pegiat Literasi Falsafi, Ketua Komisi Diklat MUI Kabupaten Purwakarta,
Dewan Fakar ICMI Orda Purwakarta)

Pasca wabah virus korona menjadi pandemi, tatanan dunia hari ini diselimuti “ketidakpastian”. Dampaknya tidak hanya melumpuhkan tatanan kehidupan sosial dan ekonomi, melainkan juga sendi kehidupan lainnya. Salah satu yang terdampak sangat kuat adalah tatanan kehidupan beragama.

Dalam kehidupan umat Islam, diskursusnya berhembus sangat kencang. Bukan hanya terfokus pada persoalan fikih ibadah yang sifatnya “mahdhah”, tetapi sampai pada wacana yang paling fundamental dalam keagamaan Islam, yakni persoalan aqidah.

Terbitnya kebijakan social-distancing dari pemerintah dan lalu ditindaklanjuti dengan fatwa fikih serta imbauan dari Majelis Ulama Indoensia (MUI) serta ormas Islam lainnya, memposisikan praktik ibadah “mahdhah” yang tertradisi dilakukan di mesjid dalam “ketidakpastian”, yang berujung pada kebingungan sebagian besar umat Islam.

Bukan saja shalat Jum’at dan pengajian yang melibatkan banyak orang, melaksanakan shalat berjamaah fardhu di mesjid juga harus diiringi dengan ragam peringatan. Jika dalam waktu dekat wabah virus korona ini kurvanya tidak menurun, imbas yang lebih kompleks akan segera muncul, karena kurang dari sebulan ibadah puasa Ramadhan dan Hari Iedul Fitri 1442 Hijriyah akan segera datang.

Logika Fikih

Bersama aqidah dan akhlaq, fikih merupakan elemen yang paling mendasar dalam konsepsi ajaran Islam. Jika Islam itu diibaratkan seperti sebuah pohon, maka aqidah itu adalah akarnya, fikih itu adalah batang, cabang, ranting dan daunnya, sementara akhlaq adalah buahnya. Ketiga elemen itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya saling mengikat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika ketiga elemen itu berjalan sesuai dengan alurnya, maka terciptalah sebuah praktek keberislaman paripurna (kaffah).

Namun dalam praktiknya, konsepsi fikih itu berbeda dengan konsepsi aqidah ataupun akhlaq. Jika aqidah bersifat saklek (tidak dapat berubah), maka fikih dapat berubah mengikuti kondisi tempat dan masa. Kaidah utamanya “al-hukmu yadurru ma’a illatihi bi al-taghoyyuri al-makaan wa al-zamaan”, bahwa hukum fikih itu berputar beserta intisari hukumnya mengikuti perubahan tempat dan masanya. Karena sipatnya yang dapat berubah, maka kesimpulan hukum fikih seringkali memunculkan fatwa hukum yang berbeda-beda (ikhtilaf). Di Indonesia tradisi fikih mengikuti fatwa hukum madzhab yang empat, yakni madzhab Syafi’i, Maliki, Hambali, dan Hanafi.

Para ulama dalam menetapkan hukum fikih tidak sembarangan. Disamping mengikuti maqoosid al-syar’i (tujuan hukum syariat) yakni dikonsep dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, fikih juga dikonsep sesuai dengan prinsip adam al-harji (menghilangkan kesusahan), takliil al-takaalif (menyedikitkan beban) dan al-tadriij fi al-tasyri’ (bertahap dalam penerapannya). Bersandar pada dalil-dalil Al-qur’an dan al-hadits serta landasan konsep dan teori kaidah fikih dan ushul fikih, barulah hukum fikih dirumuskan dan disimpulkan fatwa hukumnya.

Dalam alur logika analitik seperti itulah fatwa fikih shalat Jum’at ketika terjadi darurat wabah virus corona kemarin difatwakan oleh MUI dan ormas Islam lainnya. Karena dasarnya logika fikih, maka wajar bila terjadi beberapa perbedaan dalam kesimpulan hukum yang difatwakannya. Namun memperhatikan konten fatwa, perbedaan itu tidak mencolok. Mayoritas menyepakati perlu adanya perubahan fikih shalat Jum’at karena alasan darurat. Kaidah fikih yang menjadi sandarannya adalah “dar’u al-mafaasid muqoddamun ala jalbi al-mashoolih” (menolak bahaya lebih utama daripada mengambil manfaat).

Perbedaan hanya ada pada teknis fikihnya di lapangan. Seperti misalnya, jika membahayakan jiwa sehingga shalat Jum’at tidak dapat dilaksanakan di mesjid, satu ormas membolehkan menggantinya dengan shalat dhuhur karena tidak bisa dilaksanakan di rumah mengingat syarat sahnya tidak boleh kurang dari 40 orang. Namun bagi ormas lain yang tidak mensyaratkan berjamaah shalat Jum’at 40 orang, tetap mewajibkan shalat jum’at walaupun dilakukan di rumah, asalkan memenuhi jumlah berjamaah lebih dari satu orang.

Logika Aqidah

Repotnya, bagi sekelompok umat, alur logika fikih seperti di atas itu dianggap sebagai bentuk ketidak-istiqomahan dalam beraqidah. Ikhtiar menghindari bahaya virus corona dianggap sebagai ekspresi ketakutan berlebihan yang dapat mengotori keimanan. Bagi kelompok ini, perkara mati dan hidup manusia itu hanya Allah SWT yang berhak mengatur. Tidak boleh ada dzat lain yang ditakuti kecuali Allah SWT, termasuk virus korona. Kasus dikarantinanya 300 jemaah tabligh di Mesjid Kebon Jeruk Jakarta (26/03/20) karena ada 3 orang positif terpapar virus korona, adalah ekspresi aqidah jabariyah (fatalisme) dari sekelompok umat ini.

Padahal jika mengikuti sejarahnya, cara berpikir jabariyah hanya terjadi pada sebagian kelompok kecil umat Islam yang termarjinalkan secara intelektual. Rujukan aqidah Islam yang shohih tentang cara menghadapi bahaya wabah penyakit tentu harus mengikuti sunah Nabi SAW. Bila sunah Nabi SAW yang menjadi rujukan, maka wajib berpegang pada dalil-dalil yang shohih. Selama ini hadits-hadits yang dhoif (lemah) seperti sengaja dipublis secara massif untuk melegitimasi logika berpikir jabariyah. Padahal hadits-hadits yang shohih membenarkan tindakan-tindakan pencegahan wabah virus korona seperti yang difatwakan dan direkomendasikan oleh MUI dan ormas Islam lainnya.

Berubahnya praktek fikih ibadah tidak ada hubungannya dengan derajat iman seseorang. Justru karena berpegang pada keimanan untuk “lari menghindari taqdir bahaya virus korona menuju taqdir yang lebih baik”, maka perubahan praktik fikih itu menjadi sebuah keniscayaan. Itu pun untuk sementara karena keadaan darurat. Ketika masa darurat hilang, praktek fikih pun kembali berjalan normal sebagaimana tradisinya. Bersabar, berikhtiar, berdo’a dan tawakal itu lebih cerdas dibandingkan bersikap lantang menantang taqdir buruk.(*)