Bahaya Jalan Pintas Sertifikasi Halal dengan Omnibus Law

Oleh : Yanyan Supiyanti, A.Md
Pendidik Generasi Khoiru Ummah, Member AMK

Omnibus Law mengusik standar halal? Dengan disahkannya Omnibus Law atau UU Cipta Kerja, akan mengubah sistem penerbitan sertifikat halal. Jika sebelumnya sertifikat halal hanya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kini Omnibus Law memberi alternatif sertifikat halal dapat diberikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Prpduk Halal (BPJPH). Kebijakan tersebut sangat berbahaya, karena mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa disamaratakan antara satu produk dengan produk lain.

Dilansir oleh m.rri.co.id, 14/10/2020, diketahui ada sejumlah perbedaan mengenai ketentuan sertifikasi halal yang tertuang di UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

– Persyaratan auditor halal
Dalam Pasal 14 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan mengenai pengangkatan auditor halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Sedangkan, LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

Ada sejumlah persyaratan pengangkatan auditor halal oleh LPH, yakni:
(a) Warga negara Indonesia
(b) Beragama Islam
(c) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi.
(d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam.
(e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
(f) Memperoleh sertifikat dari MUI.

Namun, pada UU Cipta Kerja persyaratan poin (f) ditiadakan. Sehingga, dalam pengangkatan auditor halal hanya berlaku lima persyaratan saja.

– Cara memperoleh sertifikat halal
Bab V Pasal 29 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal.

Pada pasal 29 ayat (1) dijelaskan permohonan sertifikat halal diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pasal 29 ayat (2) disebutkan, permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.

Kemudian, Pasal 29 (3) berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri.

Tetapi, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan mendapatkan sertifikat halal pada Pasal 29 ayat (3) diubah menjadi jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 hari kerja.

– Waktu penerbitan
Selain itu, pada Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.

Namun, pada UU Cipta Kerja Pasal 35 diubah menjadi sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1(satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.

Sementara itu, ada pasal yang disisipkan antara Pasal 35 dan Pasal 36, yakni Pasal 35A pada UU Cipta Kerja.

Pasal 35A ayat (1) berbunyi, apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administrasi.

Selanjutnya, Pasal 35A ayat (2) dijelaskan, apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal.

Inilah bukti sistem kapitalisme demokrasi yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. Yang diuntungkan para kapitalis dan lagi-lagi rakyat yang dirugikan. Negara abai dalam kepengurusan terhadap rakyatnya. Termasuk dalam kepengurusan kehalalan suatu produk.

Islam memerintahkan umatnya untuk makan makanan yang halal dan thayyib serta tidak berlebih-lebihan mengkonsumsinya. Selain itu, halal dan haram bukan sebatas label saja, tapi juga sebagai wujud keimanan dan ketaatan kepada Allah Swt.

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. al-Maidah : 88)

Sungguh miris kehidupan umat Islam di dalam sistem kapitalis, bahkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, kehalalan suatu produk menimbulkan tanda tanya.

Berbeda dengan sistem Islam. Kehalalan suatu produk yang beredar di pasaran sangat dijaga. Semua warga negara Islam mengkonsumsi makanan halal ataupun memproduksi makanan halal bukan didasari atas asas keuntungan yang diperoleh dari jaminan halalnya, tetapi karena mengkonsumsi makanan yang halal adalah perintah Allah Swt. Islam menjadikan perhatian utama kebijakan adalah kesesuaian dengan syariat dan berikutnya kemaslahatan publik.

Dalam Islam, negara akan menjamin kehalalan suatu produk baik dari segi bahan baku sampai pada pembuatan dan penyalurannya. Tidak akan ada lagi kekhawatiran pada rakyat, terutama mereka yang muslim. Karena negara adalah pelayan dan pelindung bagi rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Wallahu a’lam bishshawab.