Bapak Pontang-Panting, Rakyat Sekarat

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

Lama tak muncul, Wakil Presiden Maruf Amin mengklaim, dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19, pemerintah sudah bekerja pontang-panting untuk menyelesaikannya. Tapi, kata dia, tugas jauh lebih berat ketika penambahan kasus terus melesat.

“Pemerintah sekarang juga (kerja) pontang-panting menyiapkan perawatan, sampai banyak sekarang yang pasang tenda rumah sakit, kekurangan oksigen, kekurangan tenaga kesehatan, sebenarnya ini bertumpuk-tumpuk masalah yang dihadapi,” ujar Maruf Amin, Selasa (suara.com,13/7/2021).

Menurut Amin lagi penyebab tingginya angka penularan antara lain kurang patuhnya masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, kurang patuhnya menggunakan masker dan tidak jaga jarak.

Politisi senior PDIP, Effendi Simbolon, mengamini pernyataan Maruf tersebut. Disebutnya bahwa Indonesi tak pernah siap hadapi krisis nasional. Berbeda dengan negara-negara maju dalam menghadapi krisis, mereka lebih siap katanya pula.

“Memang saya sih dari dulu itu hanya insting kita yang berbicara bahwa kita memang tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang menghadapi krisis nasional ya,” kata Effendi kepada wartawan, Kamis (suara.com,15/7/2021).

Ia langsung membanding Indonesia dengan sejumlah negara-negara maju yang siap untuk menghadapi krisis. Hal tersebut, kata dia, membuat kondisi Indonesia saat ini menjadi berbeda.

Salah strategi awal

Semestinya memang pemerintah tidak harus pontang-panting jika saja sejak awal tidak meremehkan serangan Covid-19 ini, semestinya sejak mendengar penyebarannya dari Wuhan, pemerintah sudah siap dengan segala kemungkinan. Dengan melibatkan semua departemen dan tenaga ahli. Namun apa yang terjadi, setiap menteri justru mengeluarkan pernyataan yang sama sekali tak menunjukkan empati dan fokus terhadap persoalan rakyat.

Benarlah, sejak salah strategi di awal pandemi, hingga kini seakan setiap hari terus menerus berkejaran dengan kematian. Dilansir dari Merdeka.com, 15 Juli 2021, tepat hari Kamis ini, Kasus positif Covid-19 bertambah 56.757 menjadi 2.726.803 kasus. Pasien sembuh bertambah 19.049 menjadi 2.176.412 orang. Pasien meninggal bertambah 982 menjadi 70.192 orang. Sungguh ini adalah prestasi yang memilukan.  Kita bicara nyawa manusia, bukan daun kering yang terlepas dari tangkainya karena menghadapi musim gugur.

Islam Solusi Terbaik

Sedangkan dalam Islam matinya satu nyawa sangatlah berarti. “… barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya …” ( QS. al- Maidah: 32).

Jelas, ada kewajiban untuk memelihara nyawa setiap orang. Artinya ada jaminan untuk sehat jika ada yang sakit, jaminan kenyang jika ada yang lapar, jaminan pendidikan jika ada yang tak berilmu, jaminan keamanan jika ada yang mendapat ancaman dan kehilangan rasa aman. Kepada siapa dijaminkan semua itu, tentulah kepada penguasa sebuah negeri. Maka, penguasa tersebut harus memiliki sebuah metode dalam rangka memastikan jaminan itu terus ada dan diterima oleh rakyat individu per individu.

Wacana perpanjangan PPKM darurat ini hingga Agustus memang meresahkan. Sebab, setiap kali sebuah kebijakan diresmikan, maka setiap kali pula rakyat harus menanggung sendiri kesulitannya, semakin hari, pemerintah mengaku pontang-panting, rakyat lebih-lebih lagi, bahkan tak tahu lagi harus bagaimana kecuali menunggu giliran mati.

Rumah sakit oveload, mereka yang isoman malah menjemput ajal sebab minimnya fasilitas kesehatan yang tersedia, di tengah kekalutan ini, masih saja ada oknum yang tega melakukan menimbun (Ihtikar). Tabung oksigen langka, obat-obatan juga seringkalinya kehabisan, belum lagi dengan kebutuhan pokok sehari-hari yang minim, sehingga memaksa rakyat tetap berada di luar, semua agar bisa tetap bertahan hidup.

Kejinya, masih saja rakyat menjadi tersangka ledakan Covid sebab mereka tak patuh mengenakan masker dan tidak jaga jarak. Sudahkah maksimal upaya penguasa menjamin urusan rakyatnya? PPKM darurat faktanya hanyalah ganti istilah bukan ganti strategi penanganan. Tak ada jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok dari negara, jelas rakyat akan keluar rumah dan “melanggar” aturan pemerintah. Inilah mengapa rakyat dikatakan tak bisa patuh aturan.

Tak semua individu rakyat punya simpanan harta melimpah, gelombang PHK masih terus terjadi, sedangkan lowongan pekerjaan langka, jikapun ada itu ada katagori buruh. Berbagai tes Covid berbayar, termasuk vaksin. Demikian pula dengan kebutuhan sehari-hari.

Inilah yang di dalam syariat Islam dihapuskan, dengan pertama sejak awal pandemi sudah mengelompokkan yang sakit dan yang sehat, yang sakit diisolasi dengan jaminan semua kebutuhannya dipenuhi oleh negara. Kedua, mendorong para ahli untuk menemukan metode terapi, pengobatan dan semua yang berhubungan dengan kesehatan. Ketiga masyarakat diedukasi untuk terus memelihara hidup sehat dan difasilitasi agar tetap sehat. Fokus negara pada kesehatan, bukan selainnya, sehingga tidak kelabakan hingga semua tak memperoleh hasil maksimal.  Wallahu a’lam bish showab.