Bijak Menyikapi Vaksinasi

Rencana pemerintah untuk melakukan vaksinasi massal secara bertahap mulai bulan November mendatang disambut baik oleh berbagai kalangan masyarakat. Harapan akan segera terbebasnya negeri ini dari Wabah Covid – 19 pun kian terbuka lebar. Pandemi yang telah berlangsung lebih dari setengah tahun itu memang telah meluluhlantahkan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta angka perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi meningkat secara drastis selama masa pandemi. Selain itu angka kriminalitas pun kian mengkhawatirkan seiring kian menyempitnya kesempatan kerja.

Adapun mereka yang termasuk ke dalam kelompok dengan resiko tinggi akan menjadi prioritas dari program tersebut. Kelompok yang dimaksud adalah mereka yang berada di garda terdepan dalam penanganan Covid – 19 seperti tenaga kesehatan serta orang – orang yang terlibat aktif dalam pelayanan publik termasuk anggota TNI, Polisi, petugas pelayanan pajak serta profesi lainnya. Selain itu warga yang termasuk ke dalam usia rentan terpapar juga akan didahulukan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menargetkan, untuk gelombang pertama ini sedikitnya ada 3 juta orang yang akan divaksinasi. Angka tersebut baru mencakup 20 persen dari target yang telah ditentukan.

Di sisi lain, euforia secara berlebihan yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat atas kedatangan vaksin tersbut  dikhawatirkan akan semakin memicu merebaknya wabah di tanah air. Protokol kesehatan akan semakin dikesampingkan sesaat setelah program vaksinasi dimulai. Padahal, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, vaksinasi merupakan pertahanan kedua setelah protokol kesehatan benar – benar dijalankan. Dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, kita akan terhindar dari paparan virus. Artinya, vaksin sendiri tidak melindungi tubuh dari paparan virus, melainkan hanya mencegah agar kita tidak sakit saat tertular.

Permasalahan terkait vaksinasi tidak hanya dalam hal cara pandang masyarakat, melainkan kualitas dari vaksin itu sendiri. Saat ini sedikitnya ada empat produsen vaksin yang siap memasok produknya ke Indonesia. Keempat perusahaan asing tersebut antara lain Sinovac, Cansino, Sinopharm dan AstraZeneca. Sayangnya, dari keempat kandidat vaksin yang ditawarkan oleh keempat perusahaan tersebut tidak ada satu pun yang telah lulus uji klinis fase ketiga. Artinya, vaksin – vaksin tersebut belum layak disuntikkan ke dalam tubuh manusia mengingat tingkat keampuhannya belum teruji. Selain itu belum ada jaminan bahwa vaksin – vaksin yang ditawarkan tersebut tidak memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh manusia di masa yang akan datang. Berita tentang meninggalnya salah seorang warga Brazil yang menjadi sukarelawan uji klinis vaksin yang tengah dikembangkan oleh AstraZeneca beberapa lalu semestinya menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak tergesa – gesa dalam menyimpulkan keberhasilan program vaksinasi yang akan dijalankan.

Bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kandidat – kandidat vaksin tersebut kian harus diwaspadai manakala kita mengetahui bahwa skema yang digunakan dalam proses penelitian vaksin tersebut adalah fast track. Artinya, penggunaan skema tersebut memungkinkan proses penelitian dan pengujian vaksin dilakukan hanya dalam waktu 18 bulan. Padahal, idealnya diperlukan waktu sedikitnya 10 tahun untuk menguji keamanan vaksin untuk jangka panjang. Apa yang terjadi di sejumlah negara – negara Eropa pada tahun 2009 lalu sudah selayaknya kita jadikan pelajaran. Saat itu otoritas setempat secara terburu – buru menyuntikkan vaksin Pandemrix kepada warganya guna mencegah merebaknya wabah flu babi. Beberapa tahun kemudian, mereka yang disuntik vaksin tersebut terbukti mengalami sindrom gangguan tidur narcolepsy. Tak hanya itu, tak kurang dari 800 anak diketahui mengalami kerusakan otak. Bahaya tidak berhenti disitu, potensi gangguan kesehatan lainnya seperti kerusakan otot hingga kelumpuhan juga tengah mengintai mereka yang mengikuti program vaksinasi tersebut.

Adapun pernyataan resmi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang akan menyetujui program vaksinasi hanya apabila uji klinis terhadap kandidat – kandidat vaksin tersebut telah selesai dan dinyatakan berhasil sudah selayaknya menjadi perhatian kita bersama. IDI menganjurkan agar pemerintah bersabar dengan menunggu terlebih dahulu keluarnya hasil uji klinis. Untuk kandidat vaksin yang diproduksi oleh Sinovac sendiri saat ini telah memasuki uji klinis tahap 3 dan kemungkinan pada bulan maret 2021 mendatang baru akan diketahui hasilnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, alangkah bijaknya apabila pemerintah tidak terburu – buru dalam melaksanakan program vaksinasi kepada warganya. Pemberian vaksin hendaknya mengacu pada kaidah – kaidah kesehatan yang telah ditetapkan oleh para ahli kesehatan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) sendiri merekomendasikan penggunaan vaksin Covid – 19 apabila terdapat dua kondisi, yaitu setelah uji klinis dilakukan atau pada kondisi yang mengharuskan diterbitkannya persetujuan penggunaan darurat (emergency use authorization / EUA).  Khusus untuk EUA terdapat beberapa syarat yang harud dipenuhi dimana Indonesia tidak memenuhi syarat tersebut.

Adapun masyarakat diharapkan tetap berkomitmen untuk menjalankan protokol kesehatan dimana saja dan tidak terlalu berharap kepada program vaksinasi. Hal ini dikarenakan vaksinasi merupakan solusi jangka panjang yang memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar. Kekeliruan dalam memandang program tersebut akan berakibat fatal bagi masa depan kita. Sebaliknya, menjalankan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi serta berolahraga secara teratur akan meningkatkan daya tahan tubuh kita dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kesehatan. Selain itu tak lupa juga penulis mengajak untuk bersama – sama memohon kepada Allah SWT agar segera menghilangkan wabah di negeri yang kita cintai ini. Amiin.(*)

Oleh : Ramdan Hamdani

Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial)