BUMN Terjerat Utang, Salah Kaprah Pengelolaan Harta Negara

Oleh: Wity

Kabar memprihatinkan kembali menerpa negeri ini. BUMN terjerat utang dengan jumlah yang sangat besar. Sebut saja PLN. Menteri BUMN Erik Thohir mengungkapkan utang PT PLN (Persero) saat ini mencapai Rp 500 triliun. Karena itu, salah satu cara yang dilakukan untuk membenahi keuangan PLN ialah menekan 50% belanja modal (capital expenditure/capex).

Begitu pun maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, juga dalam kondisi tidak baik. Perusahaan ini merugi sampai US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,43 triliun (asumsi kurs Rp 14.300) per bulan karena pendapatan yang diterima tak sebanding dengan beban biaya yang dikeluarkan. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, beban biaya yang dikeluarkan tiap bulannya sekitar US$ 150 juta. Sementara, pendapatannya hanya US$ 50 juta. (finance.detik.com, 04/06/2021)

Meski demikian, menurut Pengamat Bisnis Penerbangan AIAC, Arista Atmadjati Garuda Indonesia masih bisa diselamatkan dengan gerak cepat dari pemerintah untuk membantu pendanaan utang Garuda. (ekbis.sindonews.com, 06/06/2021)

Tahun sebelumnya, Perusahaan BUMN Karya pun mengalami kerugian. Adapun laporan keuangan yang dirilis perusahaan konstruksi BUMN di antaranya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. mengalami kerugian hingga Rp7,3 triliun. Padahal, pada 2019 perseroan mampu mengantongi laba bersih Rp 938 miliar. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, laba perseroan terkontraksi dari Rp2,28 triliun menjadi kurang dari Rp185,76 miliar. Sementara itu, kinerja keuangan PT PP (Persero) mengalami penurunan dari Rp819,4 miliar menjadi Rp128,7 miliar.

Bhima Yudhistira selaku Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, bahwa kerugian yang dialami badan usaha sektor konstruksi tersebut disebabkan karena penugasan pemerintah yang dibarengi dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak sesuai. Yakni, penugasan pembangunan proyek infrastruktur sebelum hingga saat terjadi pandemi Covid-19 sejak awal 2020 lalu. (economy.okezone.com, 05/04/2021)

Salah Kaprah Pengelolaan BUMN

Fakta-fakta di atas menunjukkan ada yang salah dengan pengelolaan BUMN. Sebagai perusahaan pelat merah, BUMN tak ada bedanya dengan perusahaan swasta. Mengutamakan bisnis, berorientasi untung-rugi.

BUMN pun dijadikan sebagai salah satu mensin penggerak dalam proyek pembangunan infrastruktur. Namun, proyek  yang digenjot terus-menerus ini sering kali bukan berdasarkan kajian yang cukup, tapi didasarkan pada logika proyek semata. Sebagai contoh, proyek listrik 35 ribu Megawatt yang belakangan dihentikan karena konsumsi listrik tidak sebesar prediksi sehingga terjadi oversupply atau kelebihan pasokan listrik. Alhasil, BUMN terus merugi, utang pun kian membengkak.

Selain itu, dalam sudut pandang kapitalime, utang dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk menutupi kekurangan dalam pembiayaan pembangungan. Ketika pembiayaan pembangunan dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar, sementara pemerintah hanya mampu mendanai kurang dari setengahnya, maka mengambil pinjaman dianggap hal wajar.

Demikianlah kekeliruan kapitalisme dalam mengelola BUMN. Perusahaan pelat merah ini seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun malah disalahgunakan untuk memenuhi ambisi penguasa. Fungsi bisnis BUMN akhirnya lebih menonjol daripada fungsi pelayanannya. Ironisnya, fungsi bisnis pun merugi. Alih-alih memberi keuntungan bagi negara, BUMN justru menjadi masalah bagi negara.

Kesalahan mendasar dari berbagai kemelut ini adalah konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ini, kekayaan publik boleh dimiliki siapapun. Pemilik modal terbesarlah yang akan menjadi pemilik sesungguhnya. Sementara negara hanya menjadi regulator yang justru memberi kemudahan bagi para pemilik modal untuk menguasai aset-aset publik.

Lantas bagaimanakah pengelolaan BUMN dalam Islam?

Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Negara dalam Islam

Dalam Islam, kekayaan publik diklasifikasikan sebagai milkiyah amah (kepemilikan umum) dan milkiyah daulah (kepemilikan negara).

Kepemilikan umum meliputi sektor yang memenuhi hajat hidup publik dan sumber daya alam (SDA) yang tidak terbatas jumlahnya, seperti air, hutan, infrastruktur jalan, energi, tambang minerba, dan lain-lain. Kepemilikan tersebut tidak boleh dikelola kecuali oleh negara sendiri. Keterlibatan swasta hanya sebatas pekerja dengan akad ijarah atau kontrak.

Negara pun tidak boleh mengambil keuntungan dari kepemilikan tersebut. Semua hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Adapun kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, seperti harta fai’, kharaj, jizyah, ‘usyur, ghanimah, dan sebagainya. Pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara (khalifah). Apakah khalifah akan mengkhususkannya kepada sebagian kaum Muslimin atau tidak tergantung kebijakannya.

Misalnya, dalam pengelolaan tanah dan perkebunan. Khalifah bisa saja menyerahkannya kepada rakyat atau dikelola oleh semacam BUMN yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan tidak berperan sebagai pebisnis ketika berhadapan dengan kemaslahatan publik.

Dalam sistem Islam, negara pun tidak diperkenankan memungut biaya terhadap rakyat dalam pemanfaatan fasilitas publik. Karena hakikatnya fasilitas publik adalah milik rakyat.

Demikianlah pengelolan dan pemanfaatan harta dalam Islam. Konsep ini tak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi Islam. Adapun sistem ekonomi Islam hanya bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam yang menerapkan aturan Islam secara kaffah.

Karena itu, sudah seharusnya kita segera meninggalkan sistem kapitalisme yang rusak dan kembali pada aturan Islam yang rahmatan lil alamin.[]