Corona dan Keterbukaan Informasi Publik

Oleh : Heru Sugiharto, Advokat

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah agar memberikan informasi secara transparan terkait jumlah pasien yang positif terkena virus corona, serta daerah mana saja yang terkena dampak kian disuarakan. Publik memandang, pemerintah Indonesia semestinya mengikuti langkah-langkah negara lain yang membuka informasi seluas-luasnya agar masyarakat lebih waspada saat menjalankan aktivitasnya. Dengan begitu, warga pun memiliki persiapan yang matang manakala virus yang berasal dari negeri tirai bambu itu benar-benar datang ke tanah air.

Namun, apa daya, nasi pun sudah menjadi bubur. Saat ini masyarakat tengah dilanda kepanikan yang luar biasa akibat pemberitaan media tentang banyaknya warga yang terinfeksi virus mematikan tersebut.

Celakanya, masyarakat justru mengetahui informasi tersebut dari media massa, bukan dari pemangku kebijakan. Alhasil, berbagai aktivitas “tidak lazim” pun mulai dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mulai dari memborong masker dan sabun cuci tangan, sampai dengan menimbun barang kebutuhan pokok.

Tempat rekreasi ditutup

Informasi yang datang secara tiba-tiba inipun pada akhirnya berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Beberapa daerah mengambil inisiatif dan langkah cepat tanpa harus menunggu arahan dari pemerintah pusat yang terkesan sedang bingung.

Gubernur DKI Anies Baswedan misalnya, beliau secara jujur dan ksatria mengumumkan bahwa hampir di seluruh kecamatan di wilayahnya terdapat warga yang menjadi korban. Langkah cepat pun ia lakukan guna mencegah bertambahnya korban.

Mulai dari menutup tempat rekreasi milik Pemprov, sampai dengan meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama beberapa pekan. Tidak hanya itu, Ujian Nasional (UN) pun terpaksa diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Langkah tersebut pada akhirnya diikuti oleh daerah lainnya seperti Depok, Bekasi, dan kota Bandung.

BACA JUGA:  Sel Mewah Lapas Sukamiskin Belum Banyak Perubahan

Kepanikan yang dialami masyarakat sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah (lebih) serius dalam menyikapi perkembangan terkait penyebaran virus mematikan tersebut.

Disaat Negara lain tengah berupaya keras melawan keganasan virus tersebut dengan memberikan informasi secara menyeluruh kepada warganya agar lebih waspada, para pemangku kebijakan di negeri ini malah memberikan statement yang meninabobokan namun mematikan.

Corona tidak akan sampai ke Indonesia, masyarakat tidak perlu panik, serta pemerintah daerah tidak perlu mendramatisir masalah adalah sebagian contoh dari pernyataan para pemangku kebijakan yang pada akhirnya membuat malu wajah mereka di hadapan publik.

Tak hanya itu, di saat Negara lain tengah sibuk melindungi warganya dengan cara menutup seluruh akses masuk dan keluar (lock down) sejak beberapa lama, pemerintah Indonesia justru menyediakan karpet merah bagi para pelancong dengan dalih untuk menambah devisa Negara.

Penyebaran virus pun semakin hari kian terkendali

Alhasil, penyebaran virus pun semakin hari kian terkendali. Penolakan terhadap hasil temuan yang dipublikasikan oleh Universitas Harvard jauh – jauh hari bahwa Corona kemungkinan sudah masuk ke Indonesia nyatanya menjadi boomerang bagi pemerintah.

Celakanya, pemerintah belum memiliki data yang pasti terkait jumlah warga yang terinfeksi di seluruh pelosok. Adapun masyarakat hanya bisa menebak dan meraba – raba keadaan ibarat orang buta yang kehilangan tongkatnya. Rasa saling curiga pun kian berkembang di kalangan warga setiap kali bertemu dengan rekan ataupun keluarga mereka sendiri. Ketidakterbukaan pemerintah terhadap kondisi yang sebenarnya pada akhirnya berpotensi menggiring rakyatnya ke pintu gerbang kematian secara perlahan.

Apa yang terjadi hari ini sudah selayaknya dijadikan pelajaran oleh para pemangku kebijakan di berbagai level. Setiap temuan ataupun masukan dari berbagai pihak sudah semestinya ditindaklanjuti dengan langkah – langkah antisipatif.

BACA JUGA:  Urgensi Smart Power Diplomacy dalam Strategi Politik Luar Negeri Indonesia

Memperluas kampanye layanan masyarakat, menyiapkan rumah sakit di daerah – daerah yang berpotensi menjadi wilayah penyebaran cukup tinggi, serta menetapkan prosedur dan protokol berbagai sarana publik hendaknya dilakukan sedini mungkin.

Selain itu pemerintah pun diharapkan pro aktif dalam menyebarluaskan informasi terbaru terkait kondisi di lapangan. Ketidakjujuran pemerintah dalam menyampaikan kondisi yang sebenarnya, bukan hanya akan merugikan jutaan rakyat yang harus dilayaninya, melainkan nyawa orang – orang penting di lingkaran kekuasaan.

Fenomena “nasi kucing” hendaknya menjadi pelajaran untuk tidak sekali – kali meremehkan urusan yang menyangkut keselamatan jiwa. Sebaliknya, bersikap terbuka dan selalu sigap terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi merupakan langkah yang perlu dikedepankan. (*)