Fenomena Keterlibatan Pemburu Rente dalam Ajang Demokrasi di Indonesia

Oleh: Agus Riyanto

Mahasiswa Politeknik STTT Bandung

Pemerintah ialah pejabat struktural yang menjalankan amanah rakyat dalam pengelolaan instansi pemerintahan. Seperti termaktub dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Di Indonesia, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kekuasaannya dijalankan berdasarkan undang-undang.

Tugas utama pemerintah ialah menjalankan roda pemerintahan agar tecipta keadilan sosial, berdasar tujuan umum kemerdekaan bangsa yang tercantum dalam sila ke-lima Pancasila. Pengakuan kepala pemerintahan baik pusat ataupun daerah di Indonesia berdasarkan demokrasi yang representasinya dengan pemilihan umum (pemilu).

Penyelenggaran pemilu melalui beberapa proses yang salah satunya ialah kampanye kandidat. Ajang pemilu merupakan ajang kontestasi kandidat dalam penawaran kepemimpinan terbaik kepada rakyat. Dalam penyelenggaraannya, terdapat banyak penyimpangan yang timbul akibat dari pelaksanaan demokrasi liberal –one man one vote- yang berjalan di Indonesia.

Baik kepala pemerintahan pusat ataupun daerah tidak bisa mengelak dari proses tersebut. Kampanye diadakan untuk pengenalan calon kepada rakyat, penyampaian visi dan misi serta rencana strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tingginya cost politics dalam pengadaannya kemudian menyebabkan peluang banyaknya pihak ikut terlibat. Salah satu pelibatan dan penyimpangan tersebut ialah keterlibatan daripada kelompok kapital atau pemilik modal untuk menyokong calon dalam kontestasi.

Laporan Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) pada tahun 2018 menjelaskan adanya praktik money politic. Hasil pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 memperlihatkan adanya indikasi politik uang sebanyak 532 kasus di tahapan kampanye. Praktik money politic pun terjadi sebagai konsekuensi dalam upaya mendapatkan simpati masyarakat.

Baik pusat ataupun daerah memiliki bermacam variasi biaya, namun berkenaan dengan cost politics; semua memiliki kesamaan yakni “ikut terlibat”. Peluang inilah yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Tidak terkecuali pemburu rente yang dipastikan memiliki modal dalam dukungan terhadap calon. Dukungan yang diberikan pastinya bukan merupakan bantuan sia-sia, ataupun pemberian cuma-cuma. Sebagai pemburu rente, alasannya tentu mudah ditebak yakni kegiatan manipulatif dalam kelancaran usaha yang dijalankannya.
Dukungan pemilik modal terhadap calon dalam kontestasi pemilu membantu melancarkan usahanya dalam menduduki jabatan. Kepala pemerintahan, baik pusat ataupun daerah ialah pemegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan. Apabila calon yang disokong oleh pemilik modal dalam hal ini yakni pemburu rente memenangi kontestasi, dan berhasil menduduki jabatan sebagai kepala dalam pemerintahan, maka selama dalam masa jabatan tersebut keterikatan antara pemburu rente dan pemerintah berjalan apik.

Terdapat berbagai bentuk perilaku pemburu rente yang banyak terjadi. Mulai dari pemberian fasilitas pelaku bisnis untuk mendapatkan kemudahan akses dalam memenangi proyek-proyek pembangunan pemerintah sampai kepada pemberian lisensi dengan pejabat public membuka otoritas bisnis bagi pelaku usaha yang imbalannya didapat dari perusahaan yang diberi lisensi.

Hal ini umum terjadi pada Negara-negara berkembang yang menjalankan praktik demokrasi melalui pemilu, seperti Indonesia. Penjelasan Yoshihara Kunio (1990) dalam buku Kapitalisme Semu Asia Tenggara cukup jelas menggambarkan bagaimana kong-kalikong antara kelompok pemburu rente dengan pemerintah pemegang kekuasaan di wilayah Asia Tenggara. Yoshihara menyebutkan bahwa praktik kapitalisme di Negara-negara tersebut telah melahirkan para pemburu rente sehingga dia menyebut kapitalisme yang berkembang adalah kapitalisme semu.

Pertanyaan yang timbul kemudian ialah mengapa disebut dengan kapitalisme semu? Itu disebabkan karena kapital yang didapat oleh kelompok ini diperoleh dari kerja sama dengan pemerintahan dalam menjalankan usahanya. Kedekatannya dengan pemerintahan membuat informasi dibatasi pada kelompok ini saja, usaha lain adalah menyingkirkan pengusaha lain yang bermaksud menghalangi kelompok. Pelaku usaha dalam praktik pemburu rente ini bukan merupakan pengusaha yang pemasarannya sesuai prinsip-prinsip ekonomi dan prosedural bisnis kebanyakan. Namun memanfaatkan pemerintah sebagai alat dalam meraup keuntungan selama kedekatan dan keterikatan masih terjalin. (*)