Harapan dan Kegelisahan Pedagang Pujasera

Pasar Pujasera subang yang  berlokasi di Jl.Ahmad Yani adalah salah satu pasar tradisional milik pemerintah Daerah Subang yang terletak di pusat kota subang. Letak yang sangat strategis inilah yang membuuat nama “PUJASERA” dikenal seluruh warga subang .

Pasar Pujasera yang telah berdiri sejak tahun 1980 adalah salah satu pasar pemerintah daerah Subang yang didirikan atas perjuangan koperasi Pujasera yang pada waktu itu anggotaya adalah pedagang kaki lima di Jl. Suprapto. Atas perjuangan  pengurus  Koperasi  yang di pimpin oleh BP. Grasmedi (alm) mengajukan permohonan kepada Bupati Subang untuk ditempatkan secara legal, akhirnya atas persetujuan Bupati Subang berdirilah pasar PUJASERA Subang .

Pada tahun 1990 sampai  dengan tahun 2012  Pasar Pujasera mengalami puncak keemasan ,dimana Pujasera benar-benar menjadi tujuan utama masyarakat Subang untuk  berbelanja berbagai kebutuhan sandang, pedagang Pujasera mengalami peningkatan omset penjualan, Koperasi Pujasera berkibar sebagai salah satu koperasi Pasar yang existensinya sangat diperhitungkan sebagai barometer koperasi pasar Subang.

Tragedi kebakaran pada tanggal 12 Februari 2012 telah merubah drastis kondisi pasar Pujasera Subang. Penampungan sementara yang diberikan Pemerintah Daerah Subang kepada pedagang Pujasera sangat tidak layak, pasar kelihatan kumuh, parkir tidak tersedia, sanitasi tidak diperhatikan, kios yang tidak layak menyebabkan warga subang tidak tertarik lagi untuk berbelanja di pasar Pujasera.

Dengan kondisi yang demikian menyebabkan omset penjualan pedagang turun, yang pada akhirnya pedagang pujasera tidak bisa bertahan dan meniggalkan kios mereka.

Dari data yang ada di koperasi Pujasera yang sebelum kebakaran tercatat anggota koperasi sebanyak 286  orang sekarang tinggal 182 orang, berarti ada 46 persen koperasi kehilangan anggota.

Atas kondisi ini Koperasi Pujasera telah beberapa kali mengajukan permohonan untuk segera dilakukan renovasi Pujasera akan tetapi sampai sekarang hampir 10 tahun pemerintah belum dapat mewujudkan sebuah pasar tradisional yang layak untuk pedagang Pujasera Subang.

Pada tahun ini pemerintah sudah merencanakan  renovasi pujasera , dan pada saat ini  baru  pada tahap penentuan Mitra pelaksana Renovasi Subang. (Pengumuman Tahapan Pembukaan Dokumen Tender  No:027/6/Bgs-Pjsr/2020)

Berdasarkan informasi  yang disampaikan kepada Koperasi Pujasera oleh DKUPP (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian) Kabupaten Subang  pada tanggal 8 Oktober 2020  bahwa Renovasi Pujasera meliputi wilayah pertokoan bioskop Chandra  dan Pasar Pujasera dengan Konsep :

  1. Wilayah pertokoan, Bioskop Chandra akan dimanfaatkan untuk Pusat perbelanjaan Modern Hypermarket/Mall
  2. Wilayah Pujasera akan dibangun pasar tradisional lantai tiga untuk menampung pedagang pertokoan, bioskop Chandra dan pedagang pujasera dan Kaki lima di sekitar pertokoan dan pujasera.

 

Berdasarkan rencana pemerintah daerah Subang  untuk merenovasi  Pasar Pujasera maka akan menimbulkan berbagai permasalahan

  1. Apakah memberikan kesempatan konglomerat untuk mendrikan hypermarket/mall di bekas pasar pertokoaan dan bioskop Chandra dengan merelokasi pedagang tradisonal sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Subang?
  2. Sejauh mana Pemerintah Kabupaten Subang dapat menjamin keberlangsungan pedagang tradisional pujasera dan pertokoan Chandra dalam bersaing daengan hypermarket?

 

Berdirinya Hypermarket ditanah milik Pemda Subang

Hipermarket adalah bentuk pasar modern yang sangat besar, dalam segi luas tempat dan barang-barang yang diperdagangkan. Selain tempatnya yang luas, hipermarket biasanya dan memiliki lahan parkir yang luas.

Dari segi harga, barang-barang di hipermarket sering kali lebih murah daripada supermarket, toko, atau pasar tradisional. Ini dimungkinkan karena hipermarket memiliki modal yang sangat besar dan membeli barang dari produsen dalam jumlah lebih besar daripada pesaingnya, tetapi menjualnya dalam bentuk satuan.

Dari penjabaran diatas maka keinginan pemda subang untuk menempakan mall/hypermarket berdampingan dengan pasartradisional sangatlah bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam pasal  3 ayat 1 disebutkan bahwa ”Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat,keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilyah bersangkutan.”

Dari peraturan menteri perdagangan tersebut sudah jelas bahwa pemda harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat,pasar tradisional,dan UMKM di wilayah Pujasera.

Sedangkan kondisi real pedagang di pertokoan dan pujasera jelas tidak layak didampingkan dengan hypermarket atau Mall, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi pedagang yang sangat memprihatinkan.

Sesuai dengan data yang kami peroleh dari Ketua Koperasi Pujasera Subang bahwa tingkat pendapatan pedagang /omset pedagang rata –rata di bawah Rp500.000,-(lima ratus ribu)/hari .

Dalam pasal 3 ayat 2 permendag tersebut diperjelas lagi bahwa  pendirian hypermarket harus sesuai dengan ” Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM..”

Jika   rencana Pemerintah Subang yang akan mendampingkan hypermarket dengan pasar tradisonal Pujasera maka akan mengakibatkan keterpurukan pedagang tradisional, apapun argumentasinya pedagang kecil tidak akan bisa bersaing dengan mall/hypermarket.

Apabila pemerintah telah melakukan kajian dampak social dengan  benar sesuai yang diamanatkan undang-undang maka tidak mungkin hasilnya berdampak positip dengan berdirinya hypermarket di pertokon Chandra di dampingkan dengan pasar tradisional.

Peran Pemerintah Dalam Melindungi Pedagang Tradisional

Dengan rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk merenovasi pasar Pujasera dan pertokoan dengan konsep mendampingkan hypermakrket dengan pasar tradisional perlu  dikaji kembali dampak sosial ekonomi terhadap pedagang tradisonal pujasera.

Pemerintah daerah Kabupaten Subang harus memberikan kebijakan khusus kepada pedagang tradisonal pujsera dan pertokoan :

  1. Penekanan harga jual kios serendah mungkin
  2. Kios yang layak untuk aktifitas jualan minimal 3 m x 3m
  3. Pembangunan kios sesuai dengan data pedagang
  4. Bantuan modal kerja pedagang Tradisional ataupun kebijakan yang dapat mempermudah pedagang mengakses permodalan dari Bank dengan bunga rendah.

Dengan kebijakan tersebut juga tidak dapat menjamin keberlangsungan pedagang tradisional  apabila Pemda Subang memberikan kesempatan hypermarket untuk berdampingan dengan pasar tradisional.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang pujasera dan pertokoan berharap adanya renovasi  pasar akan tetapi  konsep Pemda Subang yang ingin menempatkan hypermarket di wilayah Pujasera sangatlah bertentangan  dengan harapan pedagang yang ingin hidup lebih layak, karena pedagang tradisional tidak mungkin bisa berkompetensi dengan Hypermarket.

Kami menilai rencana berdirnya Hypermarket ditanah Negara yang akan didampingkan dengan pedagang tradisonal adalah kebijakan yang sangat menyakiti hati pedagang pujasera dan pertokoan khususnya dan masyarakat Subang umumnya.

Pasar tradisonal Pujasera dan pertokoan  lebih baik di relokasi ke bekas pasar Inpres dari pada harus di dampingkan dengan Hypermaket.(*)