Hari Tani dan Ironi Kedaulatan Pangan

Oleh : Ridho Budiman Utama,

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat

PERINGATAN Hari Tani yang dilaksanakan setiap tahun sudah selayaknya kita jadikan momentum untuk merenungkan kembali sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama rakyatnya dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan di negeri ini.  Hal ini dikarenakan kedaulatan sebuah bangsa sejatinya bukan semata – mata ditentukan oleh kekuatan militer yang dimiliki oleh negara tersebut, namun juga dipengaruhi oleh kemampuan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya tanpa harus (selalu) bergantung kepada negara lain (import). Dalam konteks ini, terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri (swa sembada) menjadi sebuah keniscayaan. Ketersediaan pangan tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri, naum juga dapat dimanfaatkan sebagai komoditas perdagangan. Ketersediaan pangan juga sangat diperlukan sebagai bahan dasar produksi sumber energi hayati.

Berbicara tentang kedaulatan pangan tentunya berkaitan erat dengat ketersediaan lahan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan jumlah lahan idealnya berbanding lurus dengan jumlah penduduk, bahkan disarankan melampaui. Dalam hal ini keberpihakan pemerintah terhadap bidang pertanian akan sangat menentukan ketersediaan lahan produksi pertanian. Demikian pula dengan kualitas lahan, tingkat kesuburan lahan akan sangat menentukan kualitas serta jumlah produksi pangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan kesuburan tanah serta meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan secara tidak terkendali menjadi pra syarat terwujudnya kedaulatan pangan.

Adapun ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas juga menjadi modal utama dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Pengetahuan yang memadai tentang bagaimana cara meningkatkan hasil produksi pangan (yang berkualitas) sekaligus menjaga kesuburan lahan mutlak dimiliki oleh mereka yang bekerja di bidang pertanian. Tanpa dibekali dengan pengetahuan tersebut akan sulit bagi bangsa ini untuk mampu bersaing dengan bangsa – bangsa lainnya, khususnya di bidang pertanian. Namun, upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai permasalahan kerap muncul ke permukaan dan menjadi batu sandungan bagi bangsa ini untuk meraih (kembali) kejayaannya sebagai negeri agraris.

Pada dasarnya, ada lima persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius dari para pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, menurunnya kuantitas dan kualitas lahan pertanian. Penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dan cukup lama nyatanya berdampak kurang baik terhadap kesuburan lahan. Selain itu alih fungsi lahan yang tidak terkontrol pun menjadi persoalan yang hingga detik ini belum dapat diselesaikan. Kondisi tersebut tentunya berpengaruh terhadap menurunnya hasil produksi pertanian. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011 lalu, produksi Gabah Kering Giling (GKG) hanya mencapai 65,76 juta ton, lebih rendah 1,07 pesen dari tahun sebelumnya. Sementara produksi jagung berkisar 17,64 juta ton atau menurun 5,99 persen dari tahun sebelumnya. Adapun produksi kedelai mencapai 851,29 ribu ton atau 4,08 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kondisi semacam ini tentunya menjadi sebuah ironi di tengah semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dari waktu ke waktu.

Kedua, terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang. Dari jumlah total area persawahan di Indonesia yaitu 7.230.183 ha, sebanyak 11 persennya (797,971 ha) berasal dari waduk.  Namun, laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan, sebanyak 42 waduk saat ini tengah dalam kondisi waspada akibat berkurangnya pasokan air selama musim kemarau. Sedangkan 10 waduk telah benar – benar kering karena tidak adanya pasokan air sama sekali. Artinya, hanya 19 waduk saja yang masih berfungsi secara normal. Adapun rendahnya kesadaran para pemangku kebijakan di tingkat daerah untuk mempertahankan lahan pertanian produktif menjadi salah satu penyebab rusaknya infrastruktur penunjang pertanian. Kondisi semacam ini tentunya menjadi persoalan serius bagi kehidupan para petani di masa yang akan datang dan akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat luas mengingat produksi pangan sebagai kebutuhan dasar manusia.

Ketiga, adanya kelemahan dalam sistem alih tekonologi. Karakteristik utama dari pertanian modern sesungguhnya dapat dilihat dari produktivitasnya, efisiensi, mutu serta kontinuitasnya yang terus terpelihara dan cenderung mengalami peningkatan. Untuk dapat melakukan penetrasi ke pasar dunia, komoditi pangan seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan haruslah memiliki kualitas tinggi dan dikemas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Produk – produk dengan kualitas tinggi tersebut tentunya hanya dapat dihasilkan melalui sebuah proses yang menggunakan teknologi tinggi pula. Sayangnya, di tengah ketatnya persaingan  memperebutkan konsumen di tingkat dunia, Indonesia justru belum mampu berbuat banyak. Hal ini antara lain disebabkan kondisi pertanian di negara sumber teknologi tersebut berasal relatif berbeda dengan kondisi lahan pertanian di negara kita. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan lebih lanjut serta modifikasi sesuai kebutuhan kebutuhan di lapangan agar alih teknologi tersebut dapat benar – benar diterapkan dalam sistem pertanian kita.

Keempat, terbatasnya akses permodalan bagi para petani juga menjadi persoalan tersendiri dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Kemampuan para petani kita untuk meningkatkan hasil produksinya sangatlah terbatas sehingga keuntungan yang diperoleh pun tidak terlalu besar. Program yang digulirkan oleh pemerintah berupa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun belum begitu dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar petani kita mengingat ketersediaan anggaran belum sesuai dengan jumlah petani yang membutuhkan. Akibatnya, sebagian petani kita pun masih harus meminjam dana kepada pihak rentenir dengan bunga yang sangat tinggi.

Kelima, masalah tata niaga pertanian. Panjangnya mata rantai distribusi menjadi faktor penghambat bagi para petani untuk menikmati hasil keringat kerja keras mereka. Sebaliknya, para pedaganglah yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari sistem tata niaga pertanian yang saat ini berlaku. Padahal, para petani sesungguhnya memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang semestinya mereka dapatkan apabila komoditas pertanian tersebut dikelola secara efektif dan efisien. Dalam hal ini peran lembaga pemasaran dalam mengelola serta mengolah hasil pertanian sangatlah diperlukan. Selain dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para petani, peluang untuk menyerap tenaga kerja lokal pun terbuka lebar.

Kondisi pertanian yang digambarkan oleh penulis di atas seyogyanya menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Ketersediaan lahan hendaknya benar – benar dijaga dengan cara mengendalikan alih fungsi lahan. Sanksi tegas hendaknya diberikan kepada mereka yang terbukti melanggar peraturan. Selain itu perawatan secara berkala terhadap infrastruktur penunjang pertanian seperti waduk dan irigasi pun sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian.

Adapun peningkatan kualitas SDM di bidang pertanian juga hendaknya menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil pertanian. Berbagai kegiatan pembinaan serta penyuluhan kepada para petani sebaiknya dilakukan secara rutin guna menyiapkan para petani dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Di samping itu optimalisasi peran lembaga pemasaran pun mutlak dilakukan agar para petani kita dapat benar – benar menikmati hasil keringat mereka sendiri. Tak kalah penting adalah, membuka akses permodalan selebar – lebarnya kepada para petani untuk dapat mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang kemudian bermuara pada kedaulatan bangsa pun dapat benar – benar terlaksana dengan sebaik – baiknya. (*)