Import Garam dan Paradoks Swasembada Pangan

Oleh : Ridho Budiman Utama,

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat

Kekhawatiran akan jatuhnya harga garam di tingkat petani diutarakan oleh Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) saat menyikapi keputusan pemerintah yang akan mengalokasikan import garam sebanyak 2,7 juta ton pada tahun 2019 ini. Ketua Umum APGRI Jakfar Sodikin mengungkapkan, kebutuhan konsumsi garam nasional sebenarnya hanya 4,3 juta ton. Sementara jumlah produksi garam di tingkat petani kita mampu menembus angka 2,7 juta ton sehingga jumlah import garam yang diperlukan hanyalah sebesar  1,6 juta ton. Selain itu sisa stok garam tahun lalu masih ada sekitar 1,5 juta ton.

Dengan demikian, keputusan pemerintah untuk melakukan import garam dalam jumlah yang sangat besar sama sekali tidak berdasar dan dipastikan akan mengancam keberlangsungan usaha para petani garam. Selain ancaman anjloknya harga garam di tingkat petani, kemungkinan tidak terserapnya produksi garam pun kian membayangi mereka yang tengah berjuang keras untuk mewujudkan swasembada pangan di negeri ini.

Polemik terkait import garam sebagaimana dijelaskan oleh penulis di atas pada akhirnya memberikan kesan bahwa pemerintah memang tidak memiliki itikad baik untuk merealisasikan janjinya dalam mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani.

Alih – alih membantu para petani untuk meningkatkan kualitas hasil produksinya sehingga mampu memenuhi spesifikasi garam sesuai dengan kebutuhan pasar, pemerintah justru terkesan tidak hati – hati dalam membuka keran import dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya, kerugian yang tidak sedikit kerap kali dialami oleh para petani kita akibat anjloknya harga garam maupun karena hasil produksi mereka banyak yang tidak terserap di pasaran.

Import garam bukanlah satu – satunya kebijakan pemerintah di bidang perdagangan yang bertentangan dengan kepentingan para petani. Komoditas lain seperti beras, jagung dan gula juga mengalami hal serupa. Kondisi memilukan seperti ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya sinergi yang baik antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait keakuratan data produksi pangan di dalam negeri.

Data yang tidak akurat tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan kebijakan import. Polemik terkait import beras yang berujung pada pencopotan Budi Waseso sebagai Kepala Bulog beberapa waktu lalu menunjukkan betapa carut marutnya manajemen pengelolaan data terkait pangan di negeri ini.

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, melakukan import garam (terlebih dalam jumlah yang sangat besar) tentu saja menjadi sebuah ironi. Sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia seharusnya tidak lagi bergantung kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan garam di dalam negerinya. Penulis menyadari bahwa garam yang dihasilkan oleh sebagian petani kita memang belum memenuhi spesifikasi produk yang dibutuhkan oleh kalangan industri. Namun, kondisi tersebut hendaknya tidak selalu dijadikan dalih oleh pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan import.

Pemerintah seharusnya berupaya semaksimal mungkin mengurangi jumlah import secara bertahap dan di saat yang bersamaan melakukan pembinaan dan memberikan pelatihan kepada para petani garam agar mampu menghasilkan produk sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para konsumen.

Sebagaimana kita ketahui, konsumen garam di dalam negeri terbagi ke dalam beberapa segmen, yaitu industri Chlor Alkali Plant (CAP) untuk keperluan pembuatan kertas, petrokimia, industri farmasi dan kosmetik serta industri aneka pangan.

Selain itu kalangan lain seperti industri pengasinan ikan, industri penyamakan kulit, industri pakan ternak, industri tekstil dan resin, industri pengeboran minyak, serta industri sabun dan detergen pun membutuhkan garam dalam jumlah yang cukup besar. Artinya, peluang untuk memasarkan garam bagi para petani sebenarnya terbuka cukup luas. Yang perlu dilakukan hanyalah menyesuaikan spesifikasi garam sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen.

Untuk mewujudkan swasembada pangan (khususnya garam) sebagaimana yang dijanjikan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, melakukan pembenahan terkait pengelolaan data produksi garam dalam negeri. Keakuratan data terkait jumlah keseluruhan produksi garam yang dihasilkan oleh para petambak garam serta garam yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara (PT Garam) akan sangat menentukan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan. Artinya, kebijakan import garam yang dilakukan hendaknya benar – benar dimaksudkan untuk menutupi kekurangan stok garam di dalam negeri.

Di samping itu pemerintah juga perlu memastikan bahwa import yang dilakukan tidak akan berpengaruh tehadap harga garam secara signifikan serta tidak akan mengganggu daya serap garam petani di pasaran.

Kedua, memberikan dukungan kepada para petani garam berupa penyediaan infrastruktur dan pemberian penyuluhan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis pada alenia sebelumnya, spesifikasi garam yang dibutuhkan oleh konsumen garam di dalam negeri berbeda – beda. Dalam hal ini para petani garam hendaknya terus dibina hingga mampu menghasilkan garam sesuai dengan kebutuhan di pasaran.

Pun demikian halnya dengan sarana pendukung, karena jumlah produksi garam tersebut sangat dipengaruhi oleh cuaca, diperlukan peralatan dengan teknologi tinggi yang dapat digunakan oleh para petani apabila cuaca sedang tidak bersahabat. Dengan cara seperti ini, kita berharap para petani dapat terus menjalankan usahanya.

Ketiga, peran lembaga legislatif dalam mengawasi kinerja eksekutif akan sangat menentukan nasib para petani garam di negeri ini. Dalam konteks ini, para wakil rakyat tersebut hendaknya peka terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para petani garam. Dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, para anggota dewan diharapkan mampu menilai secara objektif setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait untuk kemudian dievaluasi.

Apabila ternyata kebijakan tersebut tidak berpihak pada kepentingan petani garam, menjadi kewajiban wakil rakyat untuk segera melakukan koreksi terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, berbagai kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan kepentingan para petani garam pun dapat dicegah sedini mungkin.(*)