Influencer, Pencitraan dan Pemborosan

Oleh : Iis Nur

Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah

Di era saat ini keberadaan influencer sangat berpengaruh terhadap suatu keberhasilan suatu tujuan dalam segala bidang.

Keadaan ini dimanfaatkan oleh Biro Kemenko Maritim dan Investasi untuk mempublikasikan Program Citarum Harum kepada masyarkat luas. Dilansir oleh Republika.co.id tanggal 26 November 2020 yang lalu, Andreas Dipi Patria selaku Kepala Biro Komunikasi Kemenko Maritim dan Investasi mengatakan pihak pemerintah berharap dengan adanya influencer bisa menyampaikan pesan-pesan pembangunan agar masyarakat bisa turut andil di dalam pembangunan daerah. Dengan harapan apabila keberhasilan influencer bisa mempengaruhi masyarkat banyak dapat menjadi contoh daerah-daerah lain dalam hal penanggulangan sungai yang tercemar.

Namun di balik keberhasilannya influencer ini menunjukkan pencitraan pemerintah saja, meski influencer yang dipastikan banyak pengikutnya. Tetapi masyarakat mana yang ingin dituju, masyarakat mana yang ingin dicapai, karena pada hakekatnya followers influencer-influencer tersebut hanya mencakup golongan atau kelompok tertentu saja. Dan biasanya yang jadi pengikutnya yang mendukung saja atau memang sengaja akunnya dibuat untuk mendukung programnya. Tidak bisa mewakili masyarakat yang sesungguhnya.

Dan tentu untuk mendukung influencer agar bisa mendukung program ini, pemerintah tidak sedikit bahkan bisa dengan gampangnya menggelontorkan sejumlah biaya yang tidak sedikit. Dapat dikatakan pembiayaannya hanya pemborosan saja, tanpa memperdulikan segala kesulitan-kesulitan yang sedang dialami oleh rakyat di tengah pandemi sakarang ini. Karena masih banyak rakyat yang memerlukan bantuan untuk bisa bertahan hidup. Bahkan dengan disahkannya UU Omnibus Law menyebabkan banyak rakyat yang terkena imbasnya. Dimana virus Covid-19 masih mengancam, biaya hidup rakyat naik, biaya sekolah anak-anak tetap harus dibayar meski belum masuk kelas, selain itu dengan adanya daring pun biaya kouta harus selalu ada guna memperlancar kegiatan belajar, PHK dan dirumahkan semakin membayangi para buruh.

Hidup di sistem kapitalisme sekuler, para pemegang amanah rakyat tidak bisa peka terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi rakyat. Para pemegang amanah hanya mementingkan kesejahteraan kelompoknya saja. Janji-janji setelah terpilih hanya tinggal kenangan saja. Itulah jika peraturan dan program yang dilandaskan hawa nafsu manusia, selama itu bisa meningkatkan pencitraan dan menguntungkan akan terus dilakukan.

Tentu ini berbeda jika sistem yang dipakai adalah sistem Islam. Semua kegiatan, tindakan, keputusan dan pelaksanaan akan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana telah dicontohkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya dibawah naungan Khilafah.

Rasulullah SAW bersabda :

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.”  (HR. al-Bukhari)

Dalam sistem pemerintahan Islam, citra baik seorang pemimpin dilihat dari langkah riil kebijakan terhadap rakyat yang diurusnya. Karena dalam sistem pemerintahan Islam, ada struktur majelis (majelis umat) yang bertugas mewakili umat dalam melaksanakan muhasabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintah serta melakukan syura’ (musyawarah) untuk hal-hal yang dibolehkan sesuai ketetapan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Dengan demikian pemerintah dalam institusi Islam tidak akan repot-repot apalagi jika melakukan  pemborosan untuk membayar influencer agar bisa meyakinkan dan mempengaruhi para followersnya hanya demi membangun citra baik di mata publik.

Wallahu a’lam bi ash-shawwab