Infrastruktur Jalan Mencengangkan, Bangunan Sekolah Memprihatinkan

Oleh:  Kanti Rahmillah, M.Si

Praktisi Pendidikan di Purwakarta

Saat ini, pemerintah telah menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam pembangunannya. Pusat perekonomian terus melakukan pembangunan infrastruktur, dari mulai tol layang, kereta cepat, pelabuhan, hingga bandara. Wajar pemerintah pusat terus menggenjot investasi swasta, termasuk swasta asing. Triliunan anggaran telah keluar dari beberapa megaproyek infrastruktur.

Bukan hanya pusat, pemerintah daerah pun turut serta dalam pembangunan infrastruktur yang gila-gilaan. Misal saja proyek strategis nasional di Subang yaitu Pelabuhan Internasional Patimban. Akhirnya, dengan dalih support terhadap pembangunan pelabuhan Patimban, pemerintah setempat menganggarkan dana untuk pelebaran jalan menuju Patimban, Pengadaan tanah lingkar Subang, pembangunan ruas jalan Purwadadi-Pabuaran, dan pengadaan lahan di Subang kota.

Tentu, proyek pembangunan infrastruktur menuai krtikan dari para ekonom. Dana yang begitu besar, hingga harus menggandeng pihak swasta asing, telah menjadikan Indonesia terjebak dalam lilitan utang. Apalagi jika kita melihat bahwa pihak yang paling diuntungkan adalah pemilik modal. Jauh dibandingkan dengan benefit yang diterima rakyat, bahkan mayoritas tak bisa menikmati kebermanfaatanya. Rakyat yang mayoritas tak memiliki mobil tak merasakan manfaat dari jalan tol. Lantas siapa yag diuntungkan dari jalan tol?

Sebenarnya, makna pembangunan infrastruktur bukanlah hanya membangun jalan saja. Lebih luas dari itu, pembangunan infrastruktur adalah membangun bangsa, meliputi semua aspek, antara lain membangun jalan; jembatan; pembangkit listrik; bandara; rel kereta api; pelabuhan; jaringan telepon; perangkat dan jaringan internet; puskesmas; sekolah; sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); sarana WC; sarana dan fasilitas air bersih; fasilitas MCK; sumur; bendungan; jaringan irigasi; embung; sarana perumahan; permukiman; pasar, kawasan industri.

Seperti dilansir dari Galamedianews.com, seorang mahasiswi Universitas Subang, Vevia Oktaviani Budianysah mengauplod keberadaan SDN Cinta Warna yang berlokasi di Kampung Cigebang, RT 13/RW 05, Desa Talagasari, Kecamatan Serangpanjang. Dari 60 orang kelas I-VI, mereka belajar di lantai. Pasalnya meja dan bangku tidak sanggup untuk menampung murid yang belajar. Belum lagi fasilitas dan sarana prasarana yang jauh dari layak.

BACA JUGA:  Natuna: Surga yang Diperebutkan

Setelah unggahannya itu mendapat respon dari banyak pihak, termasuk media memblow up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, H. E. Kusdinar membenarkan kalau hingga akhir tahun ini masih tercatat sekira 262 sekolah negeri maupun swasta dalam kondisi rusak berat, sedang maupun ringan. “Jumlahnya memang masih banyak, sekitar 30 persennya dari jumlah sekolah dasar sebanyak 876 SD, negeri dan swasta,” kata Kusdinar. (Galamedianewscom 11/12)

Sungguh miris, disaat 262 sekolah dalam kondisi rusak berat. Pemerintah daerah malah fokus pada pembangunan jalan. Mengapa infrastuktur hanya berfokus pada jalan atau pada sesuatu yang bernilai ekonomi?

Itulah imbas dari negara korporatokrasi. Pelibatan pihak swasta yang besar terhadap pembangunan telah menjadikan pembangunan berporos pada keuntungan. Adapun pembangunan yang sifatnya sosial, tak ada benefit besar bagi para investor, tak akan pernah dilirik. Seperti pembangunan sekolah, puskesmas dan temapat-tempat pelayanan rakyat.

Jika dalih pembuatan infrastruktur jalan untuk kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya rakyat yang mana? Kebutuhan mendesak rakyat bukanlah jalan, tapi infrastruktur yang langsung terkait dengan mereka, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik. Pasalnya, masih banyak desa belum terailiri listrik.

Apalagi jika berbicara sekolah. Sekolah adalah tempat para generasi menimba ilmu. Seharusnya ini adala asset berharga, karena dengan fasilitas yang baik, siswa akan betah di Sekolah. Hingga melahirkan generasi penerus bangsa yang siap melanjutkan estafet pembangunan. Para guru akan berkonsentrasi dalam mengajar, tanpa dibebani urusan teknis pembangunan sekolah.

Sesungguhnya, semberautnya urusan infrastruktur ini adalah ulah dari sistem ekonomi neolib yang diadopsi negeri ini. Celakanya, negara korporatokrasi adalah model ideal di dalam sistem ini, yaitu pelibatan secara full oleh swasta dalam menjalankan program-programnya. Jadi, pembangunan infrastruktur yang tak kenal skala prioritas ini adalah konsekuensi dari diterapkannya sistem ekonomi neolib.

BACA JUGA:  Menggagas E-Perangkat Pembelajaran untuk Guru

Berbeda dengan Islam, yang menjadikan umat sebagai fokus pembangunan infrastrukturnya. Bukan konglomerat seperti sistem neolib. Sistem ekonomi Islam yang kuat, tak akan sudi bergantung utang pada swasta asing. Begitupun pembiayaan pembangunan infrastruktur, bukan dari utang tapi dari kas negara. Negara akan memprioritaskan pembangunan untuk melayani umat. Adapun sumber pendapatan kas negara, terbesar dari pemanfaatan sumber daya Alam. Maka haram hukumnya, menjual barang tambang kepada asing.

Namun yang terjadi sekarang ini, justru eksploitasi SDA besar-besaran. Akhirnya, sumber pembiayaan negara bertumpu pada pajak dan utang. Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban. Maka dari itu, jika kita menginginkan pembangunan di Indonesia pro umat, mari campakan sistem neolib dan kembali pada sistem Islam Kaffah. (*)