Labelisasi untuk Rumah Orang Miskin, Perlukah?

Oleh: Heni Yuliana S. Pd

Lagi-lagi orang miskin dicederai. Setelah di PHP oleh rezim dengan bantuan Covid yang terkesan setengah hati. Di mulai pendataan yang bermasalah. Penyaluran yang ditunda-tunda. Lalu di tengah pandemi secara tidak langsung orang miskin dikatakan sebagai pembawa virus. Tidak berhenti sampai disitu ketika mereka mendapatkan bantuanpun harus dibuat malu.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Subang, PemKot telah meresmikan stiker atau labelisasi bagi rumah-rumah warga miskin yang mendapatkan bantuan PKH/BPNT/Sembako. Minggu (14/6). Pemasangan stiker dilakukan langsung oleh Bupati Subang

Menurut kepala Dinas Sosial setempat stiker ini digunakan untuk transparansi data. Mencegah agar bantuan tidak dobel. Mengingat bantuan sering salah sasaran. (Pasundan ekspres)

Menolongpun Perlu Adab

Jika melihat kejadian tersebut tentu kita akan prihatin sekali. Betapa hidup miskin di alam Kapitalis ini sungguh terasa menyesakan. Dianggap beban dan terhina.

Sistem sekular ini menyerahkan semua hal pada mekanisme pasar bebas. Pemodal dan rakyat jelata bertarung dalam satu wadah. Tentu semakin menguatkan istilah yang kaya makin kaya yang miskin makin merana. Masyarakat dinilai dari produktivitasnya semata. Dalam hal ini menghasilkan materi berupa pundi rupiah.

Dan pelabelan semacam itu sungguh mengusik harga diri seseorang. Jika bisa memilih mana ada orang yang mau menjadi miskin. Mereka yang sebenarnya membutuhkan bantuan akan menolak cara seperti ini, yang akhirnya bantuan malah tidak tersalurkan dengan baik.

Bila tujuan yang ingin dicapai itu baik tentu juga harus memperhatikan cara-cara yang baik pula. Maka pelabelan rumah warga miskin tidak ada urgensinya sama sekali. Hanya akan merendahkan martabat mereka. Dan membuat bantuan tak tersalurkan dengan baik.

Memberi dan menghargai adalah dua hal yang tak terpisah. Memberi bukan dengan cara merendahkan. Memberi juga tetap harus menghargai si penerima bantuan.

Allah SWT berfirman:

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (TQS. Al-Baqarah: 262)

Perkataan yang baik dan pemberian ma’af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Mahakaya lagi Mahapenyantun. (TQS. Al-Baqarah: 263).

Dalam Islam sangat posisi penguasa dan rakyatnya seperti orang tua pada anaknya. Dalam satu hadist digambarkan kalau penguasa itu seperti penggembala dan rakyat semisal gembalannya. Penggembala tidak mungkin menelantrakan apa yang menjadi tanggungjawabnya.

Maka pemberian bantuan dari pemerintah untuk rakyat juga merupakan kewajiban dan tanggungjawab. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak rakyat yang kurang sandang, papan hingga pangan. Maka tugas penguasa sebisa mungkin mencukupi kebutuhan rakyatnya. Bukan malah dijadikan beban.

Seperti teladan yang diberikan oleh penguasa di masa kejayaan Islam. Bagaimana Khalifah Umar Bin Khattab begitu memikirkan rakyatnya dan hanya menyisakan roti dan minyak saja untuk dirinya. Dan ini hanya dilakukan oleh pemimpin yang menjadikan Islam sebagai asas bernegara.

Tak ada perlakuan yang berbeda antara orang kaya dan miskin. Semua warga negara berhak mendapat pelayanan dari negara. Tidak ada kelas-kelas dalam rumah sakit. Begitupun dalam fasilitas-fasiliras yang lainnya. Sungguh umat merindukan kembali kekhilafahan yang telah memberikan kesejahteraan sedemikian. (*)