Machiavelli

Seri Belajar Filsafat Pancasila ke 33
Memaknai Sila Kedua

“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”
Bagian Kedelapan

Orang Itali ini – Niccolo Machiavelli, mungkin tidak pernah menyangka. Bukunya dijadikan tutorial tatacara menjalankan kekuasaan dan menjadi rujukan utama para diktator di seluruh dunia. Ya Il Principe menjadi bacaan wajib Napoleon Bonaparte -konon buku Machiavelli ini selalu ada di bawah bantalnya. Juga Adolf Hitler, Bennito Mussolini, Lenin dan Stalin. Mereka menganggap buku “Don” Machiavelli sebagai “kitab suci” dalam menjalankan kekuasaannya. Padahal buku ini dibuatnya untuk Sang Pangeran, Lorenzo “The Magnificent” putra Pierro Di Medici, penguasa di Italia pada masa Renaissance abad 14. Bukan untuk yang lain.
Machiavelli kemudian dianggap filsuf politik modern yang realistis. Machiavelli menulis banyak buku, diantaranya Discourse Upon The First Ten Books of Titus Livius, ada juga buku tentang strategi perang The Art of War, atau naskah drama berjudul La Magdragola. Tetapi yang paling berpengaruh dari bukunya adalah buku Il Principe, yang ditulis tahun 1513 M.
Kenapa buku diplomat Italia ini -yang mungkin suka membuat Pizza, begitu terkenal dan menjadi pegangan para diktator?
Buku yang ditulis dalam penjara tersebut, ternyata menghalalkan para penguasa untuk berbuat dzolim kepada siapapun tanpa pandang bulu. Mau kakek-nenek, sanak-saudara, sahabat mancing atau sahabat segala jenis dan rupa, rakyat, pejabat, orang kaya atau miskin, bahkan mertua dan orang tua pun tak peduli. Apalagi lawan. Selama mereka menjadi ancaman dan demi menegakkan ketertiban dan kekuasaan, sikat saja. Layaknya jamur beracun yang harus dibersihkan dan dilenyapkan. Tegak dan langgengnya kekuasaan menjadi tujuan utama. Hanya dengan cara menebar kelicikan, ketakutan dan kekejaman, maka kekuasaan akan langgeng.
Mau Bukti? Baca saja salah satu bab nya. Di bab 17 dari buku yang diterjemahkan menjadi “Sang Pangeran” atau “The Prince”, Machiavelli ini menulis: “menjalankan kekuasaan dengan menebar kekejaman, kecurangan, kelicikan dan kebohongan yang menyebabkan keteraturan dan kesetiaan serta kedamaian, menjadi utama”. Tak salah jika para pengikutnya -para diktator dunia, kemudian mengadopsi dan mereplikasi serta mendesiminasi dengan berbagai corak rupa baru kedzoliman kekuasaan.
Diabad selanjutnya, tepatnya dikehidupan masyarakat Indonesia, model Machiavelli ini tentu tak laku. Namun ajaran Machiavelli berubah bentuk dan dipoles halus. Metomorfosis ajaran Machiavellian mewujud dalam diskriminasi, ujaran kebencian dan segala hal keserakahan, menjadi wajah Machiavellian baru di Indonesia. Tentu penganut tebar kebencian, pendiskriminasi tak mengakui bahwa itu adalah bagian dari ajaran Machiavellian. Karena memang tak seorang pun mengaku sebagai “tukang” menyebar kebencian. Bisa berabe jika mengaku, walau pun faktanya buzzer disewa.
Tentu negara dan penguasa di negeri tercinta ini mengharamkan Machiavelli. Ia adalah Ajaran sesat, najis, kotor dan haram dalam sistem politik, budaya serta kehidupan masyarakat Indonesia. Tak boleh seorang pun menyentuh apalagi menggunakan ajaran itu untuk dipraktekkan. Ajaran Machiavelli adalah ajaran kedzoliman yang nyata. Namun rasa dan aroma serta modelnya masih ada.
Untungnya rasa asli rakyat Indonesia lebih kuat. Rasa asli bangsa Indonesia yang percaya Tuhan berikut percaya dengan surga dan neraka, walau tetap melakukan perbuatan maksiat. Toh meminta ampun terhadap Tuhan lebih mudah dari pada meminta maaf kepada manusia. Tuhan tak mendendam walaupun dihianati hambanya.
Juga ajaran tepo seliro yang menjadi kearifan bangsa menjadi senjata melawan Machiavellian. Walau kearifan lokal mulai surut, tergerus budaya tik tok, selfi, you tube, game online dan segala macam budaya dan paham import lain. Budaya dan kearifan lokal tertatih-tatih mempertahankan hidup sambil menjaga diri agar tak tersungkur di pojok pos ronda.
Ajaran Machiavelli jelas bertentangan dengan Sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Ajaran dari sila kedua adalah bagaimana bangsa ini memuliakan sesama dengan cara yang adil dan beradab. Itulah identitas masyarakat Indonesia. Manusia Indonesia sejatinya memiliki empati kuat terhadap kemanusiaan, keadilan dan keadaban.
Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mendorong manusia Indonesia untuk memberikan sumbangan kepada kemanusiaan. Keadilan hanya hadir manakala penguasa mewakafkan dirinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan berpegang kepada hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu. Dan tak silau oleh gemerincing keserakahan dan syahwat.
Keadaban hanya akan hadir ketika manusia saling menghormati dan memuliakan nilai kemanusian. Itulah kehormatan manusia Indonesia. Kehormatan seseorang, bukan terletak kepada jabatan yang tersemat dipapan nama yang tertempel di dada atau tanda bintang di kerah baju. Sebab jika simbol papan nama dan bintang, di Pasar Senen Jakarta Pusat pun, banyak penjual simbol kehormatan tersebut. Tinggal pilih mau bintang empat atau bintang tujuh.
Di alam “baka” sana, Pramodya menyebutkan: “Barang siapa mempunyai sumbangan pada kemanusiaan, dia tetap terhormat sepanjang jaman, bukan kehormatan sementara. Dan orang tak mungkin memberikan sumbangan pada kemanusiaan tanpa ilmu dan pengetahuan yang luas, yang menyumrambahi”. Terasa relevan dengan kehormatan yang tak terletak pada jabatan atau segunung kekayaan emas, hasil dari keserakahan.
Sila kedua mendorong kehidupan masyarakat, pengelolaan negara dan pemerintahan mengedepankan maslaha lil ummat atau kebaikan untuk masyarakat banyak. Dan maslaha lil ummat tersebut terwujud dengan dirasakannya keadilan dan keadaban publik, penguasa dan masyarakat. Maslaha lil ummat bertujuan, agar baik masyarakat maupun penguasa tak berbuat dzalim dan tak ada ruang untuk menjalankan ajaran Machiavellian. Mari kita renungkan. Salam Kang Marbawi (130221).(*)