Mampukah Demokrasi Membendung Korupsi?

Oleh Salma Rufaidah, S. Sos
Pegiat Literasi

Pernah kah anda mendengar Hakordia? Bagi yang baru mendengar, kata itu singkatan dari Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember. Di tahun 2020 tema yang diusung “Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi” . Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya memberi kesadaran pada publik bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus ditangani dengan luar biasa.

Upaya tersebut tentu dengan alasan begitu banyaknya kasus korupsi di Indonesia, bahkan hal sangat memalukan ketika negeri kita ini meraih peringkat ketiga di Asia tertinggi kasus korupsi (merdeka.com.20/11/2020). Mengapa tidak? Begitu seringnya telinga kita mendengar kasus korupsi baik level pemerintahan pusat sampai daerah. Begitu pula sebagaimana yang dilansir BandungKita.id, KAB BANDUNG(24/1/2021) dugaan kasus korupsi dana desa, dua mantan Kepala Desa (Kades) yang ditahan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab. Bandung. Tak heran bila timbul selorohan di masyarakat ‘bila ingin belajar korupsi di Indonesia tempatnya’.

Kasus korupsi ini seakan menggurita dan mengakar bahkan tumbuh subur di alam negeri kita ini yang sangat menjunjung demokrasi. Peran KPK yang semakin tumpul taringnya bermula dari adanya revisi UU KPK dan pergantian pengurus. Meski demikian seakan melegakan ketika terungkap kasus korupsi besar yang dilakukan Menteri Kelautan dan Menteri Sosial.

Kasus korupsi diberbagai level ini disebabkan demokrasi yang memililki cacat bawaan yang sulit diperbaiki sampai saat ini. Terlebih ketika manusia yang menentukan adanya standar baik dan buruk, terpuji dan tercela. Apalagi demokrasi membuka politik transaksional, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. sehingga sudah menjadi opini umum bahwa tidak ada teman yang abadi dalam politik demokrasi, tetapi kepentingan abadi. Ketika calon penguasa butuh sokongan dana dari pihak lain untuk membiayai pencalonannya.

Siapa pihak lain yang dimaksud? Pihak lain ini adalah para pengusaha alias cukong. Gelontoran dana besar pada salah satu calon ini pun tak diberikan secara percuma. Balas jasa dari para kapitalis ini dituntut dengan kompensasi maksimal. Baik itu tender proyek atau perubahan aturan dan kebijakan yang melancarkan kepentingan para penyandang dana ini.

Jadilah, negara ini yang berdasarkan demokrasi berubah menjadi korporatokrasi, yaitu negara yang menjalankan roda pemerintahan yang dikendalikan korporasi. Kemudian trias politika yang dianggap menjadi sistem politik “terbaik”, dalam prakteknya bekerja sama untuk meraih keuntungan. Siapa yang menjadi korban? Tentu rakyat yang menjadi korban keserakahan dan ketamakan para pengusung kapitalis. Kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke, di darat maupun laut di eksploitasi untuk kepentingan tertentu dan seakan di legalkan dibawah payung demokrasi. Jelaslah bahwa korupsi pasti akan tumbuh subur di lahan demokrasi. Upaya mempertahankan demokrasi sama saja dengan mempertahankan ketidakadilan bagi semua penduduk negeri.

Semakin jelas dan terbukti bahwa liberalisme / paham kebebasanlah yang menjadi pangkal demokrasi. Urusan negara berlandaskan sekulerisme yaitu memisahkan kehidupan dari agama, sehingga roda pemerintahan bertolak ukur dari keinginan nafsu manusia semata.
Jargon Vox populi vox dei hanyalah pemanis atau istilah lain jargon basa-basi. Suara rakyat dibeli secara murah dalam demokrasi, lalu dijadikan legitimasi atas peraturan yang rusak dan merusak.

Pemerintahan Indonesia akan bersih dari korupsi jika asas sekuler-liberal ini dihilangkan dan diganti dengan asas akidah Islam. Keyakinan pada Allah SWT mewujudkan ketaatan pada syariat-Nya, termasuk syariat yang mengatur pemerintahan.
Korupsi merupakan perkara yang haram dalam Islam, sehingga harus ditinggalkan. Jika tidak, pelakunya akan mendapat sanksi yang menjerakan.

Saat Umar bin Khaththab menjabat sebagai Khalifah, ia memecat pejabat atau kepala daerah yang melakukan korupsi, begitu pula masa kekhilafahan yang lain
Bila demokrasi menumbuhsuburkan praktek korupsi, lain halnya dengan sistem Islam. . Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh khilafah sebagai suatu sistem yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah, Sistem yang memberikan penaganan secara preventif juga efektif serta sanksi yang menjerakan.

Dalam sistem Islam, pemimpin memberikan ruang terlahirnya sistem yang bersih dan kondusif dan jauh dari praktek korupsi, karena pemimpin dipilih dengan kriteria utama adalah ketakwaan pada Allah dan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanah serta jujur. Hal tersebut dalam prakteknya didukung adanya staf yang mengawasi seluruh aktivitas kerjanya dari praktek kecurangan.

Pemberian gaji cukup yang memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier akan menutup peluang adanya korupsi. Hal yang sangat penting adalah pemberian sanksi tegas mulai dari peringata, penyitaan harta, termasuk pengasingan juga hukuman cambuk.
Oleh karena itu, jangan pernah berharap korupsi akan bisa diberantas dalam sistem demokrasi. Karena justru sistem demokrasilah yang menyuburkan korupsi itu sendiri. Maka dari itu, satu-satunya jalan dalam memberantas korupsi hingga akarnya dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi adalah menerapkan syariat Islam dalam wujud Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu a’lam bishshawab.