Menggandeng Influencer Milenial dengan Anggaran tidak Rasional

Oleh : Umniyatul Ummah

Ibu Rumah Tangga, Pegiat Dakwah

Sungai Citarum yang berada di wilayah Jawa Barat memiliki panjang 269 kilometer, membentang dari Bandung hingga Karawang ini menjadi sumber air bagi lingkungan sekitar dan merupakan aset yang harus dijaga. Namun selama ini persoalan pencemaran sungai di Jawa Barat terutama sungai Citarum masih menjadi sorotan dan tentu saja membutuhkan penanganan yang serius. Apalagi ketika musim hujan tiba tak jarang sungai ini pun meluap dan banjir pun tak dapat terhindarkan.

Memasuki musim kemarau sungai ini tetap menjadi prioritas penanganan, meski tidak terjadi banjir persoalan pencemaran air dan lingkungan kerap terjadi. Hal ini karena masih banyak warga yang belum paham manfaat dari keberlangsungan sungai yang bersih dan asri serta kurangnya edukasi menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah domestik maupun limbah industri.

Berangkat dari fakta tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya berupaya untuk melakukan pemeliharaan dan penataan aliran sungai. Salah satunya melalui program Citarum Harum yang digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan didukung Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019. Dari program tersebut berharap bisa menjadi percontohan untuk daerah lain dalam hal penanggulangan sungai yang tercemar. “Saya berharap Program Citarum Harum bisa menjadi contoh penanganan atau penanggulangan terhadap sungai-sungai yang tercemar yang ada di Indonesia,” kata Daddy Rohanady, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat. (Republika.co.id, Kamis 26 November 2020)

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Biro Kemenko Kemaritiman dan Investasi melakukan kunjungan ke Situ Cisanti beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut jajarannya tidak berjalan sendiri namun menggandeng influencer atau netizen dari kaum milenial. Mereka ini diharapkan mampu mengangkat program tersebut hingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Masih dari laman yang sama, menurut Kepala Biro Komunikasi Kemenko Maritim dan Investigasi Andreas Dipi Patria, pemerintah sudah memiliki rencana aksi untuk 5 tahun ke depan terkait aktivitas di Sungai CItarum. Andreas berharap, rencana tersebut bisa berjalan dengan baik. Jika rencana tersebut terealisasi dengan baik, pihaknya berharap hal itu dapat dipublikasikan kepada masyarakat. “Kaum milenial ini menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat. Nah pemerintah dalam hal ini mencoba mengambil peran. Teman-teman influencer ini menjadi bagian sebagai corong menyampaikan pesan-pesan pembangunan,” ujar Andreas dalam siaran persnya, Rabu (25 November 2020).

Keterlibatan influencer dalam berbagai program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya perlu dicermati lebih mendalam. Selain terkait anggaran yang harus digelontorkan juga peran influencer selama ini yang belum bisa menunjukan hasil yang signifikan, bahkan lebih cenderung menghamburkan anggaran belanja negara padahal kerja mereka belum tentu efektif dan tepat sasaran. Akan tetapi pemerintah seolah lebih mengutamakan pencitraan dibandingkan bekerja keras membuat program dan kebijakan yang tepat bagi setiap persoalan. Hal ini mengundang reaksi dari berbagai pihak salah satu diantaranya beasal dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dilansir Suara.com – Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto geram dengan penggelontoran dana yang begitu besar dari pemerintah dengan menggandeng influencer untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan. Mulyanto juga membandingkan anggaran untuk para influencer tersebut dengan anggaran untuk lembaga riset dalam menyiapkan vaksin Covid-19 yang hanya berkisar Rp 5 miliar. Padahal menurutnya, aspek kesehatan harus lebih diprioritaskan ketimbang pencitraan pemerintah yang disampaikan melalui influencer.

Memang, influencer mempunyai peran yang besar untuk mempengaruhi atau meyakinkan banyak orang. Namun jika ditelisik lagi apa yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng influencer justru menandakan ketidak percayaan dirinya, lemah dan bergantung pada pihak lain. Penggelontoran dana miliaran rupiah juga menunjukkan minat pemerintah yang begitu besar terhadap mereka. Padahal apa yang dilakukan pemerintah justru akan mengundang ketidakpercayaan rakyat terhadap kinerja penguasa.

Itulah ketika kebijakan bersandar pada hukum buatan manusia, sekuler kapitalistik. Dimana standarnya bukan lagi halal haram akan tetapi manfaat dan kepentingan. Kehidupan diatur sesuai dengan hawa nafsu manusia. Sementara hak-hak rakyat tidak sedikit yang diabaikan. Demi pencitraan mereka rela menghabiskan anggaran yang begitu fantastis untuk membayar influencer, padahal permasalahan yang begitu mendesak seperti pandemi Covid-19 saat ini butuh penanganan serius dan biaya yang besar. Belum lagi masalah pendidikan, kesehatan yang juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Berbeda dengan Islam, selain mengurusi urusan privat, Islam juga merupakan sistem yang berasal dari Allah Swt. Sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Sebuah sistem yang sesuai fitrah, memuaskan akal, dan menentramkan jiwa. Sistem pemerintahannya  sebagai sistem yang berideologi Islam, melaksanakan amanah untuk mengurusi urusan umat. Tidak membutuhkan pencitraan ekstra ketat untuk menampilkan kebaikan dan keberkahannya. Ia meyakini bahwa citra baik hanyalah muncul sebagai buah ketaatan dan pelaksanaan hukum syariat.

Untuk menjaga citra baik kepemimpinannya, seorang pemimpin tidaklah berfokus pada asumsi publik. Namun melakukan langkah riil kebijakan terhadap publik yang diurusnya. Berbagai urusan umat berbuah kebaikan dan berkah karena menyatukan peran dienul haq dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keberadaan struktur media informasi di dalam negara Islam bukan untuk menutupi keburukan pemerintahan, tapi untuk sarana dakwah. Yakni, menyebarluaskan kebaikan buah penerapan sistem Islam itu sendiri. Tanpa harus repot menggunakan influencer bayaran untuk mem-blow-up kebaikan dan keberkahan sistem ini, sebagaimana yang terjadi dalam sistem demokrasi.

Negara Islam akan mengeluarkan undang-undang yang menjelaskan garis-garis umum politik negara dalam mengatur informasi sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syariat. Hal ini dalam rangka menjalankan kewajiban negara untuk melayani kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin. Juga dalam rangka membangun masyarakat Islami yang kuat, selalu berpegang teguh dan terikat dengan tali agama Allah Swt. Hingga kebaikan dari dan di tengah-tengah masyarakat Islami itu dapat tersebar luas.

Selain itu, seorang pemimpin dalam Islam adalah tauladan bagi rakyatnya, yang dipilih secara langsung oleh rakyat karena ketaatannya kepada Allah Swt. Sehingga, rakyat patuh dengan semua kebijakan yang tentu sesuai dengan syariat-Nya. Maka, seorang pemimpin dalam Islam tidak membutuhkan influencer, karena setiap kebijakan didasarkan pada aturan Allah Swt, dan rakyat akan tunduk pada pemimpinnya sebagai wujud keimanan.

Oleh karena itu, jelas  tidak ada lagi yang dapat diharapkan pada sistem kapitalis sekuler yang mengedepankan materi, manfaat dan pencitraan semata. Hanya sistem Islam yang mampu menyelesaikan segala macam persoalan, termasuk persoalan penataan kembali aliran sungai dan pemanfaatan air untuk masyarakat di lingkungan sekitar juga kemungkinan dijadikannya sebagai obyek wisata tanpa harus membayar influencer. (*)