Merdeka Belajar dan Ironi Regulasi BOS

Ditulis Oleh : M. Epih Sumaryadi, S.Pd.,M.Pd.
KSPF SMPN 4 Kalijati

Angin segar untuk perubahan ke arah yang lebih baik dihembuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru Nadhim Makarim.

Sosok muda nan energik tersebut nyatanya mampu memenuhi ekspekstasi kalangan pendidikan melalui berbagai terobosan yang dibuatnya.

Tanpa banyak bicara, ia pun mendobrak tradisi yang selama ini dipegang kuat oleh para pemangku kebijakan di bidang pendidikan yang dinilainya tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

Apresiasi pun diberikan oleh berbagai pihak atas hasil kerjanya tersebut.

Adapun konsep Merdeka Belajar merupakan gagasan sekaligus terobosan yang saat ini tengah diaplikasikan dalam bidang pendidikan.

Mantan bos Gojek tersebut yakin, setiap sekolah akan mampu mengembangkan potensi anak didiknya apabila diberikan keleluasaan untuk melaksanakan berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Konsep Merdeka Belajar pun diimplementasikannya melalui berbagai kebijakan yang selama ini memang dinanti – nantikan oleh dunia pendidikan.

Dalam hal pemenuhan kewajiban yang berkaitan administrasi, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi satu lembar merupakan terobosan yang disambut baik oleh kalangan pendidik.

Kenyataan membuktikan, RPP yang terdiri dari puluhan lembar pada akhirnya hanya menjadi pajangan saja dan membebani para guru.

Adanya perubahan fundamental

Dengan adanya perubahan secara fundamental tersebut, bukan hanya akan menghemat waktu serta biaya, guru juga akan lebih fokus dalam menyampaikan materi tanpa harus dibebani tugas – tugas administrasi.

Selain tugas administrasi guru yang dipermudah, dalam hal evaluasi hasil belajar pun penulis secara pribadi mengacungkan jempol untuk Mendikbud.

Dengan dihapuskannya Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 43/2019 tentang tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional yang ditandatangani Mendikbud pada 10 Desember 2019, sekolah memiliki kewenangan sendiri untuk menyusun soal ujian bagi anak didiknya.

Artinya, guru dapat lebih leluasa untuk melakukan penilaian atas capaian hasil belajar anak didiknya sesuai dengan kondisi dan kekhasan sekolah masing – masing.

Dengan demikian, anak tidak lagi dipaksa untuk menyelesaikan soal – soal ujian berstandar di saat kondisi setiap sekolah tidak sama.

Terobosan yang dibuat oleh Mendikbud tak berhenti sampai disitu, perubahan mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung ke rekening sekolah juga disambut baik oleh pihak sekolah.

Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses penyaluran agar tidak ada lagi sekolah yang terlambat menerima dana BOS karena berbagai alasan.

Namun, terobosan pemerintah pusat tersebut nampaknya kurang disambut baik oleh pemerintah daerah.

Kebijakan dinas terkait yang kurang dapat diterima oleh akal sehat

Masih ditemukannya kasus dimana sekolah tetap harus memperoleh rekomendasi dari dinas terkait untuk dapat mencairkan dana yang sebenarnya sudah ada di rekening sekolah masing – masing tersebut patut kita sayangkan.

Secara logika, uang yang sudah ada di rekening sekolah seharusnya harus sudah bisa diambil untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah.

Menghambat sekolah untuk melaksanakan kewajibannya justru bertentangan dengan konsep Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Mendikbud.

Kebijakan dinas terkait yang kurang dapat diterima oleh akal sehat tersebut pada akhirnya mendatangkan konsekuensi yang tidak sederhana.

Beberapa sekolah terpaksa mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga dengan bunga yang cukup tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Demikian halnya dengan para guru honorer yang mengandalkan pendapatannya dari dana BOS tersebut, mereka terpaksa menjadi konsumen penyedia jasa keuangan tidak resmi dengan bunga yang juga lumayan tinggi.

Jika hal ini dibiarkan terus menerus, tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh pihak sekolah.

Untuk dapat mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar secara paripurna, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Menghambat pencairan dana BOS dengan berbagai dalih hanya akan mengakibatkan bangsa ini semakin jauh tertinggal dari bangsa – bangsa lainnya.

Pemerintah daerah khususnya dinas terkait semestinya hadir memberi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, bukan malah menambah beban sekolah.

Adapun setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah seperti keterlambatan penyampaian laporan hendaknya ditangani secara institusi, bukan berimbas secara keseluruhan.

Dengan begitu, tidak ada algi sekolah yang harus menanggung beban berat akibat ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyiukseskan program pemerintah pusat.