Mewujudkan Negara tanpa Radikalisme

Oleh:
Ilham Akbar (Pemerhati Sosial)

Pada saat ini masyarakat tengah bernafas dengan lega karena pemerintah telah menetapkan keputusannya untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS. Sebelumnya masyarakat juga sempat dibuat kalang kabut oleh wacana pemulangan WNI eks ISIS tersebut.

Tentu saja wacana tersebut sempat menggemparkan dunia politik di tanah air ini karena ketika pemerintah sempat mewacanakan pemulangan WNI eks ISIS, sama halnya dengan pemerintah menjilat ludah dari seorang teroris.

Pasalnya WNI yang telah memutuskan untuk keluar dari negara Indonesia, dan bergabung dengan ISIS merupakan seorang teroris yang telah membuang ludah nasionalisme dan patriotisme dari negara Indonesia.

Apabila pemerintah menerima mereka kembali, tentu saja pemerintah menjilat ludah yang telah dibuang oleh para teroris tersebut.

Kendati demikian, hal tersebut ternyata tidak terjadi, karena pemerintah langsung sigap untuk memberikan keputusan yang sangat tegas.

Namun yang patut dipikirkan kembali ialah, pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk memulangkan WNI eks ISIS yang dibawah umur 10 tahun.

Apabila hal tersebut dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah harus melakukan segala cara untuk menjadikan anak dibawah umur 10 tahun itu tidak menjadi teroris kembali ketika ia sudah beranjak dewasa.

Misalnya ketika anak dibawah umur 10 tahun tersebut dipulangkan, dan ia juga mempunyai orang tua yang masih menjadi anggota ISIS, maka ia akan mempertanyakan, mengapa orang tuanya tidak ikut pulang.

Selain itu juga, ia akan sulit mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandungnya.

Meskipun pada saat nanti, pemerintah telah menyiapkan bimbingan konseling bagi anak tersebut, namun tetap saja kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya tidak akan sama dengan bimbingan konseling tersebut.

BACA JUGA:  SUNGAIKU YANG MALANG

Maka dari itu, hal tersebut lah yang harus dipikirkan kembali oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh ceroboh dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemberantasan paham-paham radikalisme.

Bahkan ketika pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS, maka pemerintah tidak boleh berpuas diri terhadap keputusan tersebut.

Karena pada saat ini pemerintah sudah seharusnya melakukan berbagai cara, agar bisa mewujudkan negara tanpa adanya paham radikalisme.

Menerapkan Dialog
Dialog berasal dari kata Yunani “Dia” yang mempunyai arti antara, bersama. Sedangkan “legein” berarti berbicara, bercakap-cakap, bertukar pikiran, dan gagasan bersama (Hardjana, 2007: 104; Ngalimun, 2018: 32).

Dialog sendiri merupakan percakapan yang mempunyai maksud untuk saling mengerti, memahami, dan mampu menciptakan kedamaian dala bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya.

Pelaku komunikasi yang terlibat dalam bentuk dialog bisa menyampaikan beberapa pesan, baik kata, fakta, pemikiran, gagasan dan pendapat, dan saling berusaha mempertimbangkan, memahami dan menerima (Ngalimun, 2018: 32).

Pemerintah seharusnya mempunyai itikad baik untuk melakukan dialog kepada orang-orang yang telah terpapar paham radikalisme, karena orang-orang yang yang telah terpapar paham radikalisme itu adalah orang-orang yang membutuhkan dialog, bukan justru membutuhkan hujatan dan hukuman.

Maka dari itu, pemerintah jangan hanya berdialog dengan youtuber, artis, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya.

Terlebih lagi, pada saat ini kabinet yang ada di era kepemimpinan Jokowi dan Ma’ruf Amin adalah salah satu kabinet yang dipenuhi dengan orang-orang yang cerdas dan kreatif, sehingga tidak ada salahnya juga apabila kabinet di pemerintahan saat ini selalu membuka pintu dialog dengan orang-orang yang telah terpapar paham radikalisme tersebut.

Dialog juga bertujuan untuk memahami pemikiran orang-orang yang telah terpapar paham radikalisme.

BACA JUGA:  Antroposen : Jajak Baru Peradaban Manusia?

Selain itu juga, dialog bertujuan untuk mengetahui motif-motif apa yang melatarbelakangi mereka untuk mendalami sebuah paham radikalisme.

Apabila dialog tidak kunjung dilakukan, tentu saja yang ada di benak pemerintah adalah stigma negatif yang selalu menganggap bahwa mereka tidak layak untuk menjadi warga negara Indonesia.

Maka dari itu, apabila pemerintah adalah tempat untuk memberikan solusi dari seluruh permasalahan, maka cobalah untuk membuka dialog dan memberikan solusi kepada orang-orang yang telah terpapar paham radikalisme.

Pentingnya Fasilitas Sosial
Kehadiran orang lain dianggap menimbulkan efek pembangkit energi (energizing effect) pada perilaku individu.
Efek ini terjadi pada berbagai situasi sosial, bukan hanya di depan orang yang menggairahkan kita.
Energi yang meningkat akan mempertinggi kemungkinan dikeluarkannya respons yang dominan. Respon yang dominan adalah perilaku yang kita kuasai.
Bila respon yang dominan itu adalah respon yang benar, terjadi peningkatan prestasi. Bila respon dominan itu adalah respon yang salah, terjadi penurunan prestasi (Rakhmat, 2011: 154).
Jadi pada intinya, fasilitas sosial adalah dukungan positif dari lingkungan sekitar yang membuat seseorang mengalami peningkatan prestasi.
Prestasi dalam hal ini tentu saja bukan hanya prestasi yang diperoleh dari sekolah, tetapi prestasi untuk selalu menjadi manusia yang bermakna.
Ketika seseorang yang telah terpapar radikalisme, maka orang tersebut pasti pernah mengalami suatu hujatan dari lingkungan sekitarnya yang membuat ia menjadi putus asa.
Setelah itu, maka ia akan mencari berbagai solusi untuk mencari obat mujarab, agar putus asanya itu tidak berlarut-larut.
Namun ketika ia sedang mencari solusi, maka yang ia temukan hanya solusi untuk menjadi orang yang radikal.
Terlebih lagi, tidak jarang juga orang yang sudah dihasut untuk menjadi radikal, selalu digoda oleh surga yang palsu itu.
Sehingga, ia menjadi sulit untuk menolaknya, dan pada akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar radikal.
Maka dari itu, hal tersebut lah yang menjadi alasan mengapa fasilitas sosial itu sangat penting sekali untuk diterapkan di sekolah, kampus, maupun di lingkungan sosialnya.
Karena dengan adanya fasilitas sosial lah, seseorang akan menjadi nyaman, dan tidak merasa putus asa.
Apabila pemerintah ingin mewujudkan negara tanpa adanya paham radikalisme, maka jangan hanya melarang WNI eks ISIS untuk kembali ke Indonesia, tetapi pemerintah juga harus melakukan dialog dan menerapkan fasilitas sosial kepada orang-orang yang terpapar radikalisme.(*)