Negara Penanggung Jawab Penyelenggara Pendidikan

Oleh : Irianti Aminatun

(Litbang Lingkar Studi Islam Strategis)

Pendidikan, di satu sisi merupakan kebutuhan dasar rakyat. Di sisi lain pendidikan  merupakan kunci kemajuan suatu negara. Tidak ada negara  yang maju yang tidak di dukung pendidikan yang kuat.

Karena pentingnya pendidikan ini, Bupati Kab. Bandung HM Dadang Supriatna mentargetkan tiga tahun ke depan rata-rata masyarakat Kabupaten Bandung minimal tamat SMA. Menurut Bupati, saat ini eksisting rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung baru 8,79 tahun atau rata-rata selesai SMP. Hal ini beliau sampaikan saat menghadiri acara Wisuda dan Tafaruqon Siswa Yayasan Pondok Pesantren Darul Ma’arif, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Sabtu (29/5/2021).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya eksiting rata-rata lama sekolah.  Pertama, paradigma tatakelola negara dengan konsep New Public Management  berperan besar melahirkan biaya pendidikan mahal.

Paradigma ini menyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggungjawab negara saja. Negara boleh berlepas tangan bila pendidikan bisa berjalan tanpa hambatan. Negara cukup memberikan ‘motivasi’ kepada masyarakat agar berkontribusi maksimal dalam pendanaan pendidikan.

Penerapan konsep ini tampak saat Menteri Pendidikan. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengajak pihak swasta untuk turut terlibat dan mendukung dunia pendidikan Indonesia melalui praktik baik kemitraan antara pemerintah-swasta.

Hal ini disampaikan secara daring pada kanal resmi Kemendikbud perihal Praktik Baik Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam mendukung Program Merdeka Belajar dan Pendidikan di Indonesia (24/5/2021).

Kelemahan konsep ini adalah kualitas sekolah negeri akan kalah bersaing dengan kualitas sekolah swasta. Kelemahan lain, peran negara yang minimalis menyebabkan negara tidak memiliki kemampuan mencegah pendidikan berorientasi profit. Muncul sekolah swasta dalam jumlah banyak berbiaya mahal yang sulit dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Di titik inilah meski sarana sekolah tersedia tapi tidak bisa diakses oleh seluruh  rakyat, sehingga mereka lebih memilih tidak bersekolah. Hal ini tentu berkontribusi terhadap rendahnya eksisting rata-rata lama sekolah.

Kedua, konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Esensi dari MBS adalah kemandirian (otonomi) sekolah dalam mengatur  dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu MBS juga menguatkan program peningkatan partisipasi. Dengan konsep ini semua warga sekolah – termasuk orang tua – didorong berpartisipasi baik dalam pengambilan keputusan maupun tatalaksana pendidikan di sekolah.

Komite Sekolah berwenang mengumpulkan sumbangan bagi keberlangsungan kegiatan sekolah. Inilah yang memunculkan berbagai pungutan (sumbangan) di sekolah.

Karenanya MBS yang konon bisa menjadi jembatan menuju kemajuan sekolah, telah menjadi senjata bagi sekolah untuk menjerat orang tua siswa agar berperan serta membiayai pendidikan. Inilah yang membuat program SPP menjadi kurang terasa manfaatnya. Sebab pungutan sekolah tetap ada.Bagi orang tua yang tidak mampu membayar pungutan sangat mungkin untuk memilih anaknya tidak melanjutkan sekolah.

Ketiga, tata kelola keuangan dan ekonomi negara yang kapitalistik melahirkan kemiskinan negara. Dampaknya negara minim memberikan anggaran pendidikan. Negara tak mampu memberikan fasilitas pendidikan memadai, membangun dan memperbaiki sekolah, karena minimnya anggaran. Minimnya sarana gedung sekolah sangat berkorelasi dengan minimnya siswa yang bisa ditampung di sekolah. Akibatnya banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, sementara sekolah swasta mahal. Jadilah memilih tidak bersekolah.

Tentu menjadi pertanyaan, apakah mungkin negara bisa memberikan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh warga negara dengan kualitas terbaik? Dalam sistem kapitalis hal ini tidak bisa terwujud.

Layanan pendidikan yang bisa di akses oleh seluruh warga negara bisa diwujudkan jika paradigma pengelolaan negara benar. Paradigma itu tidak lain adalah paradigma yang dibimbing oleh wahyu.

Islam tidak mengenal paradigma New Public Management  ataupun managemen Berbasis Sekolah. Negara berperan dan bertanggungjawab penuh dalam pelayanan pendidikan. Meski demikian tetap dimungkinkan peran serta masyarakat.

Hanya saja keberadaannya tidak boleh mengambil alih peran negara. Negara menjaga betul agar layanan pendidikan sampai kepada tiap individu rakyat dengan biaya yang amat murah bahkan gratis.

Dulu Rasulullah saw pernah membebaskan budak tawanan perang Badar dengan tebusan mereka mengajari anak-anak. Padahal harta tebusan itu sebenarnya milik kas negara. Dengan demikian Rasulullah telah membiayai pendidikan rakyatnya dari kas negara.

Biaya pendidikan yang dimaksud tentu bukan sekedar gaji pengajar. Berbagai keperluan pendidikan lainnya, baik sarana prasarana, infrastruktur  — mulai dari ruang belajar, perpustakaan, laboratorium — hingga keperluan pendukung lainnya seperti transpostasi yang harus disediakan oleh negara. Dengan demikian rakyat tidak kesulitan mendapatkan akses pendidikan berkualitas dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Para penuntut ilmu saat itu begitu betah menimba ilmu di sekolah. Dari sanalah terlahir ilmuwan-ilmuwan Muslim yang begitu gigih belajar dan mengajarkan ilmu. Semua itu didukung oleh infrastruktur yang mendukung. Tak ada kata malas belajar  hanya karena tidak bisa mendapatkan akses sekolah, atau khawatir bangunan roboh.

Tentang anggaran tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan menjalankan hukum syariah dalam mengelola anggaran negara baik sumber pemasukan atau pengeluarannya, negara memiliki sejumlah dana mencukupi bagi kehidupan masyarakat dalam bernegara, termasuk untuk pendidikan. Ada pos pemasukan dari fa’i dan kharaj, ada pos kepemilikan umum, ada pos zakat.

Untuk kontek Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, harta yang paling bisa diandalkan untuk APBN adalah pos kepemilikan umum.

Paparan diatas, selayaknya menyadarkan kita tentang rusaknya tatanan negara yang kapitalistik sekuler yang terbukti menelantarkan pelayanan pendidikan yang menjadi kebutuhan pokok rakyat.

Hal ini menyadarkan kita tentang pentingnya negara mengelola urusannya dengan Islam. Sebab dalam Islam, negara benar-benar hadir untuk melayani seluruh urusan rakyat, termasuk pendidikan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. (*)