Orang Tua, Anak dan Kasus Prostitusi

Oleh: Turyanti Endah Widadi
*) Anggota Komunitas Menulis YUK NULIS

Tak bisa dimungkiri, faktor gaya hidup saat ini sudah semakin menjadi tren. Memakai telepon genggam dengan fitur canggih, sepatu dan tas model terbaru, dan fashion bermerek lainnya. Bahkan untuk minum kopi pun harus di cafe. Sayangnya, untuk mengikuti tren dan kebiasaan ini, harus di dukung dengan keadaan finansial yang mumpuni. Usia belia, masih sekolah dan makin sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan yang ada, serta gaji yang didapat masih jauh dari harapan adalah alasan utama yang dipakai oleh mereka yang memilih menempuh cara instan untuk mendapatkan uang.

Prostitusi termasuk cara instan yang dilakukan sejumlah orang untuk mendapatkan uang yang banyak. Mengandalkan usia yang masih muda, tubuh yang masih fit, jam kerja yang hanya sebentar tapi hasil fantastis, dan tidak meninggalkan jejak yang berarti adalah faktor penyebab mengapa bisnis haram ini makin terus berkembang.

Ironisnya, para penjaja seks komersial ini didominasi oleh anak-anak muda dengan usia rata-rata 20 tahunan. Bahkan di beberapa kasus, banyak anak di bawah umur terlibat di dalamnya.

Sebetulnya, kasus prostitusi sudah terjadi sejak dulu. Hanya saja, orang-orang dulu melakukannya secara diam-diam dan hanya ada di tempat-tempat tertentu saja. Norma-norma keasusilaan masih sangat di jaga saat itu. Berbeda dengan sekarang, para pelaku, baik mucikari, pelaku seks dan pelanggannya dengan bebasnya bertransaksi di media berjejaring.

Ada banyak kasus prostitusi yang di ungkap aparat kepolisian dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum tahun 2015, berdasarkan mucikari mereka, ada sekitar 100 orang artis ibukota yang terlibat kasus prostitusi dengan nilai transaksi yang berkisar di angka Rp 20 juta hingga Rp 100 juta untuk satu malam saja. Dan angka 100 orang tersebut terus beranjak naik dari tahun ke tahun. Tidak hanya melibatkan artis, namun juga menyeret sejumlah model dan pramugari sebagai pelaku bisnis prostitusi ini.

Dari kasus yang ada, ada dua sisi yang bisa kita tilik. Sisi pertama bahwa masyarakat mengetahui kasus prostitusi di kalangan artis yang selama ini tertutup rapat dari mata publik. Sisi kedua adalah kasus ini mencoreng nama artis di industri hiburan tanah air. Menurut pendapat sejumlah artis kawakan ibukota, hanya artis-artis yang tidak berprestasilah yang terlibat dalam kasus prostitusi ini. Karena artis-artis yang berprestasi sudah bisa dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dari apa yang di perolehnya di dunia keartisannya.

Data-data tersebut menggambarkan betapa daruratnya kasus prostitusi di negara kita ini. Tanpa di sadari, bisnis haram tersebut semakin mewabah di sekitar kita. Sikap abai kita selama ini menjadi salah satu alasan utama mengapa eksistensi bisnis prostitusi terus berkembang. Contoh ril di lapangan, cukup banyak perempuan usia muda dari keluarga miskin terobsesi dengan kehidupan serba cukup dan apa yang di inginkannya harus terwujud, yang menyebabkannya terjerumus dalam perilaku prostitusi. Hasrat memiliki barang-barang mewah, mau tak mau menuntutnya untuk mendapatkan uang dengan cara instan.

Misrisnya, meski sudah umum diketahui masyarakat, tapi perilaku tersebut terkesan dibiarkan begitu saja. Jadi sangat wajar sifat abai masyarakat selama ini membuat pelaku semakin agresif bahkan hingga ke media sosial. Kecanggihan tekhnologi yang seharusnya bisa lebih memudahkan kita untuk beraktifitas dalam pekerjaan atau belajar, justru di salah-gunakan untuk melancarkan bisnis prostitusi ini.

Berdasarkan hukum, pasal 296 junto pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjerat penyedia PSK/mucikari. Sayangnya belum ada hukum nasional yang menjerat pelaku seks dan pelanggannya. Sejauh ini, masih DKI Jakarta yang menjerat mereka dengan pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum menyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang : a. menjadi penjaja seks komersial, b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial, c. memakai jasa penjaja seks komersial”. Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (2) Perda a quo merupakan pelanggaran sehingga ancaman hukuman bagi PSK dan pengguna PSK adalah 20 (dua puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mirisnya, meski jelas-jelas sudah ada aturan hukum tentang hal ini, tidak membuat para pelaku bisnis terlarang ini menjadi takut atau jera. Penegakan hukum terhadap para pelaku bisnis prostitusi ini dinilai masih sangat rendah. Karena hukum hanya menjerat mucikarinya saja, dan pelaku prostitusinya biasanya hanya dinyatakan sebagai korban yang hanya dikenai sanksi untuk menjalani program rehabilitasi. Sangat disayangkan, akibat lemahnya penegakan hukum kepada para pelaku seks komersil dan para penikmatnya, tanpa disadari justru akan membuat bisnis terlarang ini makin tumbuh subur.

Bagaimanapun, hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama untuk para orangtua agar bisa memberi perhatian lebih terhadap pergaulan anak-anaknya diluar rumah. Orangtua juga perlu meluangkan banyak waktu bersama anak-anaknya, menanamkan pondasi pendidikan agama yang kuat sejak dini, dan bisa menjadi teman atau sahabat untuk mereka dan tidak hanya menjadi orangtua yang notabene hanya memberikan perintah untuk di taati anaknya.

Orangtua yang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, cenderung membuat anak betah di rumah dan tidak terpengaruh dengan lingkungan negatif orang lain. Dengan limpahan perhatian orangtua terhadap anak-anaknya, diharapkan bisa mencegah anak-anak terjerumus ke tindakan prostitusi.(*)