Patimban Dibangun, Siapa yang Untung?

Oleh: Suhaeni, M,Si
(Dosen UNSIKA, Karawang)

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, mengatakan paling lambat Desember 2020 tahap pertama Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Jawa Barat ini akan mampu menampung operasional peti kemas hingga 250 ribu TEUS (twenty foot equivalent unit) seperti dilansir dalam website resmi Pemerintah Porvinsi Jawa Barat (16/11/2020).
Pelabuhan Patimban ini ditragetkan rampung pada 2027 dan bisa digunakan mulai Desember tahun ini seiring selesainya dua fasilitas. Kedua fasilitas itu adalah terminal peti kemas seluas 35 hektare dengan kapasitas 250 ribu TEUs (twentyfeet equivalent Unit) dan terminal kendaraan seluas 25 hektare dengan kapasitas mobil 218.000 dalam CBU (dalam keadaan utuh/completely built up).

Tak ada yang salah dengan pembangunan infrastruktur bagi sebuah negara, termasuk membangun pelabuhan. Infrastrukur merupakan hal penting dalam membangun dan meratakan ekonomi sebuah negeri demi kesejahteraan rakyat. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah beberapa pertanyan mendasar: seberapa penting pembangunan infrastrukur tersebut dilakukan, apakah untuk kebutuhan masyarakat atau hanya kepentingan sekelompok orang saja; Dari mana sumber pendanaan dalam pembangunan infrastrukur tersebut, apakah APBN, APBD atau utang Luar Negeri serta bagaimana dampak sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Pelabuhan Patimban Subang ditargetkan akan menjadi pusat pertumbuhan kota megapolitan baru dalam pengembangan segitiga emas Rebana (Cirebon, Patimban dan Majalengka). Pelabuhan ini pun digadang-gadangkan menjadi pelabuhan terbesar dan percontohan terbaik di Indonesia. Simultan dengan pembangunan pelabuhan internasional, juga ditargetkan pendirian Politeknik Maritim yang berkerjasama dengan Inggris di wilayah ini. Bersamaan dengan itu pula proyek jalan tol dan pembuatan jalur kereta api sepanjang 28 km terus digeber guna membantu pelintasan transportasi menuju Patimban. Proyek jalan tol ini akan rampung tahun 2023. Selain itu juga ada proyek kereta api menuju Patimban sebanyak 95% menggunakan lahan pesawahan milik warga.

Proyek pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimbun mendapatan skema pinjaman dari Jepang sebesar Rp 1,2 triliun sebagai wujud dari kerja sama bilateral Indonesia-Jepang (Republika, 16/11/2020). Bayangkan Ini baru fasilitas pendukungnya saja, belum dana untuk pembangunan pelabuhannya. Dikutip dari Okefinance (22/09/2020), Pelabuhan Patimban menelan investasi Rp 43,22 triliun dan melahap lahan seluas 369,5 Ha dengan skema pendanaan dari APBN (pinjaman luar negeri), APBD dan swasta.

Proyek megapolitan ini pada faktanya tak lepas dari jeratan utang luar negeri yang melibatkan banyak negara. Salah satunya Jepang. Apalagi belum lama ini Indonesia pun sudah kembali berhutang ke Negara Australia dan Jerman. Belum lagi jumlah utang-utang sebelumnya yang sampai saat ini hanya terbayar bunganya saja.

Mari kita analisis lebih mendalam, pembangunan Pelabuhan Patimban ini sebenarnya dibangun untuk kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat atau hanya kepentingan sekelompok orang saja? Apalagi pelabuhan Patimban ini didedikasikan untuk kegiatan bisnis ekspor-impor industri otomotif (mobil). Tentu pemilik bisnis ini bukanlah masyarakat biasa, tapi para kapitalis pemiliki modal besar. Jangan sampai nanti rakyat terpinggirkan dan semakin bertambah sulit dengan kondisi ini. Dengan beban utang negara yang kian melangit membuat pungutan pajak kian mencekik. Karena kita ketahui bersama pemasukan APBN sebagian besar berasal dari pajak.

Tak kalah menyedihkan melihat kondisi masyarakat di sekitar Patimban. Pasalnya, lahan yang dipakai untuk pembangunan pelabuhan, sebagian besar adalah lahan sawah dan tambak. Puluhan warga menolak lepas lahan karena ganti rugi yang dinilai terlalu murah.
Jika lahan sawah yang dibebaskan untuk pembangunan pelabuhan seluas 369,5 Ha, dimisalkan produktivitas rata-rata sekali panen sebesar 5 ton/Ha, maka setiap satu periode panen akan kehilnagn produksi sebesar 1.982,5 ton gabah.

Belum lagi derita para nelayan Patimban yang mengalami penuruan pendapatan yang disebabkan oleh pencemaran dari aktivitas pembangunan pelabuhan. Belum lagi para pedagnag kecil, misal pedagang warteg yang ada di sekitar Patimban, suatu saat mereka akan tergeser oleh kehadiran hotel dan restoran besar disana.

Jika melihat fakta ini, sebenarnya pemerintah membanguan pelabuhan ini hanya untuk kepentingan para kapitalis. Hal ini semakin nyata bahwa pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator kepentingan para kapitalis. Sementara di sisi lain, masih banyak daerah tertinggal yang belum tersentuh dengan pembangunan. Fasilitas umumnya masih sangat memprihatinkan. Rata-rata minim perhatian dari pemerintah karena tidak adanya profit bagi mereka.

Mari kita komparasikan dengan sistem Islam ketika membangun infrastruktur. Islam tidak anti terhadap pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan pelabuhan. Bagi Islam pembangunan infrastruktur dilakukan untuk membangun dan meratakan ekonomi dan menyejahterakan rakyatnya. Karena itu Khalifah saat itu wajib membangun infrastruktur dengan baik, bagus dan merata sampai ke pelosok negeri. Dasarnya adalah kaidah, “Mâ lâ yatim al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib (Suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib).

Dalam Islam, seorang pemimpin (Khalifah) wajib mengurusi urusan rakyatnya, wajib menjadikan rakyatnya sejahtera. Kesejahteraan tidak akan muncul jika tidak terpenuhinya sarana dan prasarana menuju kesejahteraan. Salah satunya adalah dengan adanya infrastruktur untuk memperlancar distribusi dan pemenuhuan kebutuhan masyarakat. Sehingga pembangunan infrastruktur yang layak dan merata ke seluruh pelosok negeri menjadi wajib hukumnya.

Dalam buku The Great Leader of Umar bin al-Khaththab, halaman 314 – 316, diceritakan bahwa Khalifah Umar al-Faruq menyediakan pos dana khusus dari Baitul Mal untuk mendanai infrastruktur, khususnya jalan dan semua hal ihwal yang terkait dengan sarana dan prasarana jalan. Hal ini untuk memudahkan transportasi anatar Kawasan negara Islam. Selain infrastruktur jalan, Khalifah Umar juga mendirikan pos (semacam rumah singgah) yang disebut sebagai Dar ad-Daqiq. Rumah singgah ini adalah tempat penyimpanan sawiq, kurma, anggur dan berbagai bahan makanan lain yang diperuntukan bagi Ibnu Sabil yang kahbisan bekal dan tamu asing.

Dalam sistem Islam, Khalifah memastikan pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk ‘izzah (kemuliaan) Islam. Jikalau Negara harus bekerjasama dengan pihak ketiga, haruslah kerjasama yang menguntungkan bagi umat Islam dan sesuai dengan hukum syara. Bukan justru masuk dalam jebakan utang, yang menjadikan posisi Negara lemah di mata negara lain/pihak ketiga.

Salah satu bukti saking besarnya perhatian Khalifah Umar, saat itu beliau membuat keputusan yang saat ini mungkin dianggap sesuatu yang musthil. Yakni mengambil keputusan untuk menggali sungai yang sudah tertutup oleh tanah. Beliau mengintruksikan Gubernur Mesir, Amru bin Ash. Akhirnya sungai tersebut bisa memudahkan jalan antara Hijaz dan Fushthat (Ibu kota Mesor saat itu). Aktivitas perdagangan di antara kedua lautan itu pun kembali semarak sehingga bisa membawa kesejahteraan. Di areal sungai ini terdapat berbagai tempat wisata, permadani dan tempat persinggahan yang diberi nama Khalij Amirul Mukminin oleh Amru.

Sehingga dalam pandangan Islam pembangunan infrastruktur, termasuk pelabuhan orientasinya adalah untuk memfasilitasi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan para kapitalis. Pembangunan infrastrukur pun wajib berdasarkan spirit menerapkan syariat Islam. Meskipun pembangunannya membutuhkan dana besar, negara tetap tidak memilih jalan berhutang (pinjam uang ribawi) kepada pihak ketiga/asing, sehingga martabat dan kedaulatan bangsa dan kaum muslim tetap terjaga. Wallahu a’lam bi ash-shawab.