Pembanguan Infrastruktur dalam Pandangan Islam

Oleh: Rohati,

Pemerhati Sosial

Hingga saat ini, kasus Covid-19 sudah tercatat di semua provinsi atau 34 provinsi di Indonesia. Secara khusus, sudah ada 424 kabupaten/kota yang terdampak Covid-19 dari 34 provinsi. Pemerintah juga mengungkapkan, ada 37.538 orang yang kini berstatus orang dalam pemantauan (ODP). Kemudian, ada 13.923 orang yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP). (kompas.com, 12/06/20120)

Pandemi Covid-19 menyisakan berbagai masalah. Diantaranya ekonomi, Pendidikan, termasuk infrastruktur yang ada di Indonesia. Baru-baru ini jalan utama untuk akses warga Wanareja rusak parah, jika kondisi hujan jalanan berubah menjadi kubangan air. Warga Wanareja perbaiki jalan sendiri.(pasundanekspres.com, 8/06/2020) dan revitalisasi Pasar Pusakajaya yang tertunda karena ditahannya anggaran yang difokuskan pada penanganan Covid-19.(Pasundanekspre.co, 3/06/2020).

Dalam Perppu 1/2020 Pasal 2 menyebutkan bahwa pemerintah berwenang menetapkan Batasan deficit anggaran melampaui 3% dari produk domestic bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19 dan/atau stabilitas system keuangan paling lama hingga berakhir tahun anggaran 2022. Untuk melaksanakan kebijakan keuangan negara, pemerintah bisa menyesuaikan besaran belanja wajib (mendatory spending) serta melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi dan/atau antar program. (kontan.co.id, 01/04/2020).

Pembiayaan pandemi memangkas dana-dana yang menjadi sumber kemaslahatan umat, sehingga masyarakat jadi kesulitan. Padahal masih banyak sumber dana yang tidak urgen, namun pangkasnya hanya sedikit, seperti pembuatan ibu kota baru yang tak urgen sama sekali. Infrastruktur daerah yang menyangkut rakyat, seperti perbaikan jalan dan pasar yang rusak tak dapat dana, lantaran dana pemda dipangkas untuk membiayai pandemic. Padahal dampaknya bisa menyebabkan kecelakaan jika jalan tak diperbaiki.

Gagalnya negara kapitalisme melindungi kekayaan dalam negeri telah menjadikan APBN bertumpuk pada pajak dan utang. Inilah yang menjadikan APBN kita semakin defisit, sehingga pembiayaan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat terus dipangkas. Berdalih untuk pandemi, padahal bancakan korupsi dan buruknya tata Kelola negara adalah sumber defisitnya anggaran.

Bagaimanakah Islam memandang hal ini?

Infrastruktur adalah hal penting dalam membangun dan meratakn ekonomi sebuah negara demi kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena itu dalam Islam, membangun infrastruktur yang baik, bagus dan merata ke pelosok negeri adalah wajib. Sebagai dasarnya adalah kaidah, “Maa laa yatim al-wajib illa bihi fahuwa waajib.” (Suatu kewajibanyang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu hukumnya menjadi wajib.

BACA JUGA:  Suka Manis? Takut Gemuk?

Berbekal spririt kewajiban inilah, dalam buku The Great Leader of Umar bin al Khattab halaman 314-316. Menceritakan bahwa Khalifah Umar al Faruq menyediakan pos khusus dari Baitul Mal untuk mendanai infrastruktur, khususnya jalan dan semua hal ihwal yang terkait dengan sarana dan prasarana jalan. Tentu dana ini bukan dari dana utang. Hal ini untuk memudahkan transportasi antar berbagai Kawasan Negara Islam. Khalifah Umar melalui gubernur-gubernurnya sangat memperhatikan perbaikan berbagai jalan pada tahun 19 H. Berbagai proyek direalisasikan mulai dari membuat sungai, teluk, memperbaiki jalan, membangun jembatan dan bendungan menghabiskan anggaran negara dengan jumlah besar pada masa Umar.

Darimanakah dana itu berasal?

Jika dalam sistem ekonomi kapitalis, termasuk yang diterapkan di Indonesia, biaya pembangunan dan pemeliharaan berbagai macam infrastruktur diperoleh dari sector pajak sebagai pemasukan terbesar penerimaan negara, dari pinjaman atau utang luar negeri dan melalui scenario Kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik dalam jangka waktu Panjang(biasanya 15-20 tahun). Pada akhirnya masyarakat yang harus menanggung beban baik secara langsung melalui pungutan penggunaan infrastruktur seperti tarif tol yang semakin mahal maupun melalui pungutan tidak langsung dalam bentuk peningkatan berbagai pungutan pajak.

Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang masuk dalam kategori umum harus dikelola oleh negara dan dibiayai dari dana milik umum. Bisa juga dari milik negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain. Ini termasuk juga membangun infrastruktur atau sarana lainyang menjadi kewajiban negara untuk masyarakat seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan urusan mereka. Dalam hal ini, negara tidak mendapat pendapatan sedikitpun. Yang ada adalah subsidi terus menerus. Jadi sama sekali tidak ad apos pendapatan dari sarana-sarana ini.

Dalam pandangan Islam ada sejumlah aset/sumber daya yang terkatagori kepemilikan umum yang mencegah pemberian hak khusus/hak eksklusif pemilikan atau penguasaan sumber daya tersebut kepada individu atau kelompok tertentu.

BACA JUGA:  BELAJAR DARI RUMAH(BDR) BAGIAN TIGA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI ACEH, EFEKTIFKAH

Meskipun negara sama-sama sebagai pihak yang mengelola kepemilikan umum dan juga mengelola milik negara, terdapat perbedaan di antara dua kepemilikan tersebut. Setiap benda yang tergolong milik umum seperti minyak bumi, gas dan barang tambang yang jumlahnya sangat banyak, laut, sungai, mata air, lapangan, hutan belukar, padang gembalaan, dan masjid; semua itu tidak boleh dialihkan kepemilikannya untuk siapa pun, baik individu maupun kelompok.

Semuanya milik seluruh kaum Muslim. Semua itu wajib dikelola oleh Khalifah sehingga memberi peluang seluruh manusia dapat memanfaatkan kepemilikan ini. Khalifah dapat menjadikan tanah maupun bangunan yang termasuk milik negara dimiliki oleh orang-orang tertentu baik bendanya maupun manfaatnya, atau manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya, atau mengizinkan untuk menghidupkan dan memilikinya. Khalifah mengatur hal itu dengan melihat kebaikan dan kemaslahatan bagi kaum Muslim.

Infrastruktur jenis kedua yang merupakan milik negara, maka keempat jenis sarana/infrastruktur tersebut harus disediakan negara untuk melayani masyarakat dalam memudahkan kehidupan mereka. Karena infrastruktur tersebut milik negara maka dimungkinkan negara mendapat atau memperoleh pendapatan dengan menentukan tarif tertentu atas pelayaananya termasuk juga mengambil keuntungan. Pendapatan dan keuntungannya pun menjadi milik negara dan menjadi salah satu pemasukan Baitul Mal, yang ditaruh pada pos fai dan kharaj. Dana itu digunakan sesuai dengan peruntukkannya.
Adapun jenis infrastruktur yang ketiga, yaitu infrastruktur yang dibangun oleh individu dan menjadi milik individu atau swasta, maka tidak boleh dilarang oleh negraa. Negara bahkan mendorong setiap individu berperan aktif dalam membantu Pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan akan mengaturnya sesuai dengan hukum syariah dan kemaslahatan umat.

Pembiayaan dengan Utang dan Pajak
Dari sisi jangka waktu pengadaannya infrastruktur dalam islam dibagi menjadi dua jenis: (i) Infrastuktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dan menundanya akan menimbulkan bahaya atau dharar bagi umat. Misal, satu kampung atau komunitas tertentu belum memiliki jalan umum, sekolah, universitas, rumah sakit, saluran air minum. (ii) Infrastruktur yang dibutuhkan tetapi tidak begitu mendesak dan masih bisa ditunda pengadaannya misalnya jalan alternatif, pembangunan gedung sekolah tambahan, perluasan masjid dll.

BACA JUGA:  Kuliah Online, Problem dan Prospeknya terhadap Kepuasan Mahasiswa

Infrastruktur kategori yang kedua tidak boleh dibangun jika negara tidak memiliki dana sehingga tidak dibolehkan pembangunan infrastruktur tersebut dengan jalan utang dan pajak. Jadi infrastruktur kategori yang kedua hanya boleh dibangun ketika dana APBN atau Baitul Mal mencukupi.

Adapun infrastruktur kategori yang pertama, tanpa memperhatikan ada atau tidak ada dana APBN atau Baetul Mal, harus tetap dibangun. Jika ada dana APBN atau Baitul Mal maka wajib dibiayai dari dana tersebut. Akan tetapi, jika tidak mencukupi maka negara wajib membiayai dengan memungut pajak (dharîbah) dari rakyat. Jika waktu pemungutan dharîbah memerlukan waktu yang lama, sementara infrastruktur harus segera dibangun, maka boleh negara meminjam kepada pihak lain. Pinjaman tersebut akan dibayar dari dana dharîbah yang dikumpulkan dari masyarakat.

Pinjamaan yang diperoleh tidak boleh ada bunga atau menyebabkan negara bergantung kepada pemberi pinjaman.
Hanya saja terdapat perbedaan yang mendasar antara pajak dalam sistem Islam dan pajak dalam sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara yang dipungut dari banyak sekali item yang ditetapkan sebagai objek pajak. Pemungutan pajak dalam Kapitalisme dilakukan terhadap seluruh warga negara dan secara permanen/berkelanjutan.

Adapun dalam pandangan Islam, pajak (dharîbah) hanya dipungut dalam kondisi kas negara dalam keadaan kosong dan dipungut dari orang-orang kaya saja. Penarikan dharîbah ini juga dilakukan secara temporer hingga kas negara terpenuhi. Selebihnya, pemasukan negara dalam Khilafah Islamiyah didapatkan dari berbagai macam pos-pos pemasukan yang diizinkan oleh Asy-Syâri’ berupa harta-harta fai dan kharaj, pemasukan dari pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dan pos khusus pemasukan zakat (khusus pos pemasukan yang terakhir, ia tidak boleh dicampur dengan pemasukan-pemasukan lainnya dan tidak boleh dialokasikan selain kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat).

Demikianlah Islam memandang merealisasikan pembangunan insfrastruktur yang bagus dan merata di seluruh negeri Islam. Islam membuat perencanaan keuangan dan pembangunan. Dengan itu pembangunan yang membutuhkan dana besar dapat dengan mudah dibangun tanpa melanggar syariah Islam sedikitpun (pinjam uang ribawi, dll), juga tanpa merendahkan martabat Islam dan kaum Muslim di mata pihak ketiga/asing. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb