Peran Perempuan dalam Dunia Politik

 Oleh  : Evi Nur’afiah

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Subang

Kondisi kaum perempuan yang tengah memperjuangkan hak – haknya saat ini mengundang keprihatinan dari sejumlah kalangan. Dominasi kaum pria yang duduk di parlemen mengakibatkan kepentingan kaum perempuan tidak terakomodir sebagaimana yang diharapkan. Sebagian besar isu yang diangkat di parlemen adalah masalah-masalah publik yang jarang sekali menyentuh kepentingan kaum perempuan.  Akibatnya, perempuan Indonesia kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal kebijakan.

Kurangnya Caleg perempuan yang berhasil duduk di kursi Parlemen menjadi penghambat berkembangnya negeri ini. Sebagian besar masyarakat masih  menganggap wanita sebagai kaum yang lemah, tidak mampu berkerja keras, serta tidak sanggup memimpin banyak orang. Padahal, kenyataannya tidaklah demikian. Fakta menunjukkan, cukup banyak perempuan Indonesia yang duduk di parlemen telah berhasil membuktikan bahwa mereka sanggup mengukir prestasi dan bersuara lantang sebagaimana kaum pria.

Dari sisi lain, banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa melibatkan kaum perempuan  menjadi permasalahan tersendiri bagi kehidupan kaum hawa  di negeri ini. Selain mengakibatkan kebijakan tersebut tidak efektif dan tepat sasaran, kesempatan bagi kalangan perempuan untuk ikut berkarya dan mengukir prestasi sebagaimana dilakukan oleh kaum pria pun semakin sempit. Akibatnya, ketertinggalan pun senantiasa dialami oleh kaum perempuan Indonesia sehingga mereka kurang memiliki kesempatan untuk ikut menyukseskan pembangunan di negeri ini.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh kalangan perempuan menuntut mereka untuk ikut andil duduk di parlemen dengan anggota legislatif lainnya dalam membahas dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Hal tersebut perlu dilakukan agar apa yang menjadi masalah kaum perempuan lebih mudah untuk diperjuangkan daripada menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada kaum pria yang notabene kurang memahami kompleksnya masalah yang dihadapi oleh kalangan perempuan.

Ada beberapa alasan tentang perlunya perempuan ikut andil  dalam dunia politik . Pertama, berkaitan dengan masalah keadilan. Keikutsertaan perempuan di segala bidang kegiatan, termasuk kesempatan untuk menduduki jabatan politik maupun administrasi pemerintahan diperlukan untuk menghilangkan ketimpangan yang didasarkan pada jenis kelamin.

BACA JUGA:  Kaum Boro, Antara Peluang dan Tantangan

Kedua,  hal – hal yang berkaitan dengan masalah yang secara umum dapat disebut sebagai “efektivitas peran”. Negara tidak seharusnya menyia-nyiakan bakat dan potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan dalam mengembangkan sistem administrasi dan perekonomian yang berdaya saing tinggi. Maka dari itu, peluang yang dituangkan dalam  Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7/2013 pasal 27 ayat (1) huruf b menyangkut kuota 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) harus benar benar dimanfaatkan.

Di lain pihak,  partai politik memiliki tugas besar untuk menghadirkan caleg – caleg perempuan yang berkualitas. Hal ini diperlukan agar ketika mereka berhasil duduk di parlemen sudah memiliki pengetahuan akan masalah – masalah krusial yang dihadapi oleh kaum perempuan. Pengetahuan tersebut diperlukan agar kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif benar – benar berorientasi pada upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan.

Adanya ketentuan 30 %  caleg harus perempuan ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan akses yang memadai bagi kaum perempuan agar dapat berpartisipasi dalam proses politik. Dengan demikian, adanya anggapan bahwa perempuan merupakan  “warga kelas dua” pun seharusnya sudah tidak ada lagi. Terbukanya kesempatan yang lebih besar bagi kaum perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif ini akan menjadikan mereka semakin mudah untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini diremehkan kaum laki-laki. Banyak persoalan lain yang menyangkut masalah keperempuanan yang selama ini belum digarap dengan tuntas, akan memungkinkan diselesaikan secara substansial dan serius.

Peluang dan akses sudah terbuka ,tinggal  kaum perempuan itu sendiri yang harus mampu menunjukkan kemauan dan kemampuannya beraktivitas  di dunia  politik. Dengan begitu, keberadaan mereka dapat digunakan sebagai standar penilaian prestasi sekaligus sebagai upaya menepis tuduhan bahwa pemberian kuota hanyalah sekedar belas kasihan kepada kaum perempuan. Kepentingan perempuan harus diperjuangkan agar mereka juga merasakan hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

BACA JUGA:  Memuliakan Guru

Cukup banyak  perempuan bekerja di malam hari yang harus dilindungi hak-hak dan keamanannya. Tidak sedikit pula perempuan yang bekerja di pabrik namun upah serta fasilitas lainnya belum memadai.  Ibu-ibu dan emak-emak pedagang pasar  malam atau pagi juga harus ditempatkan di lokasi yang layak agar nyaman dan tidak rugi.  Selain itu ada juga pegawai rumah sakit yang kerja shif,  permasalahan TKW serta segudang permasalahan perempuan lainnya yang harus segera diselesaikan.

Mereka memerlukan wakil untuk menyuarakan kepentingannya. Bukan berarti laki-laki tidak bisa mewakili kepentingan perempuan. Namun dalam kenyataannya, lebih mudah bagi perempuan untuk merasakan apa yang dirasakan perempuan lain atau memahami apa yang menjadi kepentingan sesama perempuan. Untuk itu, perempuan sangat urgent  untuk masuk ke dalam dunia pengambilan kebijakan atau dunia politik agar  kebijakan yang dihasilkan benar – benar mencerminkan keberpihakan kepada kaum perempuan.  Rendahnya keterwakilan kaum perempuan di gedung parlemen merupakan satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Namun, banyak halangan bagi perempuan untuk berpolitik. Anggapan bahwa politik itu kotor dan penuh intrik mengakibatkan perempuan dianggap tidak cocok masuk ke dalamnya. Selain adanya dikotomi “publik” dan “privat” mengakibatkan kaum perempuan cukup sulit untuk masuk ke dunia politik. Padahal, hampir keseluruhan tugas-tugas keseharian rumah tangga melibatkan keterampilan untuk mengambil keputusan yang tepat dan melakukan kompromi. Contohnya tawar-menawar dengan tukang sayur, berkompromi dengan anak soal makanan dan waktu belajar, berkompromi dengan suami dalam hal pengeluaran rumah tangga atau pilihan alat kontrasepsi, dan banyak hal keseharian lainnya.

Lebih jauh lagi, kenyataannya kehidupan privat dan publik saling mempengaruhi. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, listrik, dan lain-lain, berdampak pada kehidupan perempuan. Kebijakan-kebijakan tersebut berimplikasi pada semakin sulitnya pengaturan keuangan keluarga yang biasanya dilakukan oleh perempuan, yang berdampak pada kesejahteraan keluarga.

BACA JUGA:  Darurat Narkoba Saat Pandemi, Dampak “Kegabutan” Unfaedah dalam Kapitalisme

Demikian juga sebaliknya, dunia privat dapat mempengaruhi kebijakan publik. Soal perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tanggal, poligami misalnya, dulu merupakan urusan privat yang tidak dapat dicampuri negara.

Beberapa hal yang mengakibatkan perempuan tertinggal jauh dibandingkan laki-laki dalam berpolitik antara lain : .Pertama, perempuan belum diprioritaskan untuk menjadi aktivis partai yang dianggap sebagai aset. Sebabnya, perempuan masuk politik pada usia yang relatif lebih tinggi, karena setelah menikah mereka harus mengurusi keluarga dan anak-anak. Sehingga bakat dan minat untuk berpolitik, terpaksa dinomorduakan.

Kedua, karena  perempuan bukan pencari nafkah utama dalam keluarga, penghasilan perempuan terbatas. Keterbatasan sumber daya keuangan ini sangat membatasi keleluasaan perempuan untuk aktif dalam dunia di luar rumah tangganya, termasuk politik. Padahal, politik adalah cara untuk memberdayakan. Relasi yang ada bukan relasi mencari  kuasa, melainkan kerjasama atau kemitraan. Dalam konteks ini ada nuansa keadilan dan kesetaraan.

Menurut data Jumlah pemilih potensial perempuan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mencapai 92.796.375 pemilih dari total 185.639.674 pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Angka ini hanya berbeda tipis dari pemilih potensial laki-laki sebesar 92.843.299 pemilih.  Dengan tingginya potensi suara perempuan, maka parpol atau capres  yang berhasil menarik simpati pemilih perempuan maka mereka sangat berpotensi memenangkan pemilu  2019.

Potensi  pemilih perempuan ini porsinya sangat besar dan signifikan . Karena itu, pilihan mereka harus yang mewakili kepentingan mereka.  Jangan sampai  perempuan terus – terusan dijadikan salah  satu objek yang rentan mendapatkan tekanan atau intervensi serta tidak bebas dalam menentukan pilihan politiknya karena faktor pendidikan atau faktor uang. Politik kerap kali dianggap sebagai dunia laki-laki .  Maka dari itu, sudah saatnya tahun 2019 perempuan harus melek politik dan punya kemampuan untuk menyalurkan aspirasinya melaui keterwakilan perempuan yang mereka percayai. (*)