Pernikahan Industri dan Pendidikan Vokasi

Oleh: Susilawati, S.Pd., M.Pd.
Dosen Politeknik Negeri Subang

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 dijelaskan bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Sejalan dengan itu, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengatakan bahwa pendidikan vokasi harus sinergi erat dengan industri dan dunia kerja atau diistilahkan dengan link and match.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Indonesia, Wikan Sakarinto mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terus mendorong terwujudnya link and match atau pernikahan antara Pendidikan Vokasi, Dunia Industri dan Dunia kerja.

“Perjodohan” ini dapat dilakukan melalui Pendidikan Tinggi Vokasi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Lembaga Kursus dan Pelatihan. Keuntungan bagi industri dan dunia kerja akan mendapatkan SDM yang lebih sesuai dengan kebutuhan, unggul dan kompeten, yang diciptakan secara bersama dengan dunia pendidikan vokasi.

Beberapa paket perjodohan yang dicanangkan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi antara lain

(1) pengembangan kurikulum yang disusun secara bersama dengan industri;

(2) tenaga pendidik (guru/dosen) tamu dari industri yang mengajar secara rutin di lembaga pendidikan vokasi (SMK, Perguruan Tinggi Vokasi dan Lembaga Kursus);

(3) program magang di industri yang diterapkan secara terstruktur dan dikelola dengan baik;

(4) komitmen yang kuat dan resmi dari pihak industri untuk menyerap lulusan;

(5) program beasiswa dan ikatan dinas bagi peserta didik; (

6) Bridging Program yaitu pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan kepada para tenaga pendidik di lembaga pendidikan vokasi;

(7) sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh lembaga sertifikasi dan atau lembaga pendidikan vokasi bersama industri; dan

(8) pihak industri memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada lembaga pendidikan vokasi dan

(9) program joint research yaitu riset terapan tenaga pendidik yang berasal dari kasus nyata di industri.

Dari beberapa paket yang disiapkan tersebut, terdapat 5 paket yang diwajibkan dalam perjodohan industri dan pendidikan vokasi yaitu: kurikulum yang disusun bersama dengan industri, guru/dosen tamu dari industri, program magang disusun dan dirancang bersama sejak penyusunan kurikulum, komitmen yang kuat dari pihak industri untuk penyerapan lulusan, dan industri diminta memberikan update kepada guru dan dosen mengenai perkembangan terkini di dunia industri maupun dunia kerja (bridging program).

Sedangkan untuk paket perjodohan lainnya merupakan optional dari Dirjen pendidikan vokasi yang baik dan akan lebih memperkuat lagi apabila dijalankan untuk mendukung paket wajib tersebut.

Program paket pernikahan yang telah disiapkan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi ini menargetkan 100 pernikahan antara prodi vokasi dengan industri. Hal tersebut akan sangat menguntungkan pihak industri dan tentunya pihak lembaga pendidikan vokasi.

Karena pernikahan antara satu lembaga pendidikan vokasi dengan beberapa industri ini tidaklah mudah. Permasalahan yang umumnya dialami oleh lembaga pendidikan vokasi dalam mencari kerjasama dengan pihak industri adalah sulitnya pihak industri yang bersedia untuk menjalin kerjasama dengan pihak pendidikan vokasi.

Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya lulusan lembaga pendidikan vokasi yang belum terserap di industri dan masih sedikitnya MoU yang dicapai oleh pihak pendidikan vokasi. Proses pelaksanaan link and match ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan mengubah mindset terutama dari pihak industri bahwasannya program kerjasama ini memiliki keuntungan bagi mereka.

Upaya yang perlu dilakukan oleh pihak lembaga vokasi adalah dengan melakukan komunikasi yang intens kepada industri-industri sekitar yang relevan dengan bidang vokasinya.

Selain itu, agar mendapatkan kepercayaan dari pihak industri tentunya lembaga pendidikan vokasi berupaya untuk memberikan sertifikat kompetensi bagi peserta didik sebagai wujud dari hard skill yang kuat dan senantiasa menumbuhkan soft skill yang kuat kepada peserta didik seperti attitude, integritas, kejujuran, karakter, siap kerja, fighting spirit, team work dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan vokasi juga harus lebih serius dalam membina kerjasama yang baik dengan pihak industri, ditandai dengan disusunnya struktur organisasi yang khusus untuk menangani kerjasama dengan industri.

Terciptanya pernikahan apabila kedua belah pihak mau untuk melakukannya, oleh karena itu dibutuhkan mindset yang terbuka dari pihak industri agar mau menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan vokasi.

Selama ini pihak industri selalu mengeluhkan lulusan dari pendidikan vokasi yang kurang kompeten atau miss match dengan kebutuhan mereka.

Daripada pihak industri sulit untuk mencari SDM tenaga kerja yang sesuai, lebih baik pihak industri bersama-sama dengan lembaga pendidikan vokasi untuk membahas atau menyusun kurikulum agar sesuai dengan kebutuhannya.

Bila industri cenderung menutup diri dan tidak memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan vokasi untuk lebih baik lagi, maka niscaya pihak industri akan memerlukan training yang lebih banyak bagi SDM barunya agar sesuai dengan kebutuhannya.

Sehingga memerlukan penambahan cost untuk training SDM nya. Semoga dengan dukungan pemerintah terhadap program pernikahan ini, akan membuat pendidikan vokasi menjadi kuat dan terciptanya SDM yang unggul sehingga mengurangi pengangguran dan memajukan perekonomian bangsa Indonesia.(*)