Perubahan Hakiki akan Terwujud dalam Sistem yang Paripurna

Oleh: Ine Wulansari
Pendidik Generasi

Perubahan hakiki adalah transformasi yang mampu menghantarkan masyarakat menuju kebangkitan hakiki. Sebuah perubahan tidaklah disebut perubahan hakiki, apabila perubahan itu tidak menjadikan masyarakat berubah menuju kepada keadaan yang lebih baik, dibandingkan keadaan sebelumnya.

Saat ini, tanda-tanda kebangkitan dan kesadaran umat kian terasa. Umat menolak dengan berbagai kebijakan yang nyatanya memang zalim. Umat pun secara serentak bangkit melawan berbagai hal yang merugikan, meskipun reaksi rakyat tak mendapat sambutan hangat dari pembuat kebijakan. Padahal rintihan dan jeritan rakyat memekik langit, namun terdengar redup seakan keberadaanya tak ada dihadapan penguasa.

Masalah demi masalah terus datang silih berganti menghantam negeri ini. Semua problem timbul akibat kesalahan penguasa dalam mengurus amanat rakyat, yakni pengelolaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Keadaan ini kian membuat rakyat makin merana, ditambah kebijakan yang tak berpihak. Salah satunya kebijakan UU Omnibus Law yang dinilai banyak merugikan rakyat atau kaum buruh khususnya. UU Cipta kerja ini secara resmi telah ditandatangani secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Begitupun Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoli, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Setneg Lydia Silvana yang juga turut menandatangani. (detiknews.com, 2 November 2020)

Melihat fakta disahkannya UU Omnibus Law menyiratkan makna yang jelas, bahwa penguasa negeri ini tak peduli suara hati rakyat. Meskipun dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, pada nyatanya tak semanis prinsipnya. Aturan yang dipakai diserahkan sepenuhnya pada sekelompok yang mengaku sebagai wakil rakyat. Namun, kebijakan yang diambil tak mendukung keinginan rakyat dengan membuktikan lahirnya keputusan yang merugikan rakyat.

Harus diakui suasana politik di Indonesia memang didominasi oleh politik dinasti korporat hitam yakni perusahaan yang sengaja berbuat kerusakan dengan melanggar perundang-undangan yang berlaku. Mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuatan dan memperkaya diri. Dengan begitu posisinya semakin berkuasa dan dengan mudahnya mengeluarkan berbagai macam aturan sesuai kebutuhannya.

Meskipun di negeri ini mayoritas muslim, akan tetapi mereka mengambil kapitalisme sebagai panduan aturannya, dan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Sangatlah jelas kapitalisme merupakan sebuah ideologi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi, sehingga semua kegiatan ekonomi dikendalikan pihak swasta bukan pemerintah. Dimana segala sesuatu diukur berdasarkan kesenangan materi semata. Sehingga pemerintahannya pun mengacu pada pandangan yang sama, yakni meraih keuntungan materi.

Prinsip dasar dari sekularisme yang memisahkan kehidupan dan agama, serta kapitalisme yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan utamanya, yakni meraih tampuk kekuasaan. Oleh karena itu, politik kekuasaan selalu identik dengan uang dan pemodal.

Kondisi yang tidak manusiawi ini terus dirasakan rakyat, tanpa adanya kontrol agama manusia akan cenderung mengikuti hawa nafsunya. Akal manusia yang terbatas akan membuat aturan semaunya sesuai kebutuhan. Mereka hanya melihat sebatas pandangan materi, sehingga kita tak dapat berharap dari sistem yang rusak baik secara aturan ataupun tujuannya. Mendewakan materi tapi mengabaikan urusan serta kemaslahatan publik.

Dalam menyelesaikan karut marut masalah yang telah tertanam sejak lama, tentu harus dicari dulu sumber penyebabnya sehingga dapat diselesaikan dari akarnya. Ibarat suatu bangunan lama yang akan roboh dan pondasinya sudah rapuh, maka yang dilakukan harus merobohkan dan mengganti pondasinya dengan yang baru. Sama halnya dengan saat ini, dengan kerusakan yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan, maka harus mencari alternatif atau arah pandang yang shahih, yakni Islam.

Islam sebagai ideologi shahih yang memuaskan akal, sejalan dengan fitrah manusia, dan mampu menciptakan kemakmuran holistik. Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi, yang terbukti mampu melenyapkan kezaliman dan memberikan keadilan sesuai porsi yang diperlukan manusia.

Berdasarkan realitas kehidupan nyata saat ini, dapat disadari bahwa problematika utama yang dihadapi umat adalah bagaimana mengembalikan penerapan seluruh hukum yang berasal dari Allah Swt. dan memperjuangkan perjuangan hakiki dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah. Sebagaimana firman Allah Swt:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (TQS. Al-Baqarah: 208).

Maka sudah selayaknya umat fokus dan giat berjuang untuk mewujudkan perubahan hakiki. Caranya dengan menumbangkan sistem sekuler demokrasi yang kufur dan menggantinya dengan sistem yang paripurna yakni Islam kaffah. Lalu menerapkan hukum Allah Swt. dalam kepemimpinan Islam yang akan memberi jaminan dan mengundang kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt.

Hal ini membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk terus berjuang dan berdakwah, baik dengan dakwah fikriyah dan jamaiyah dalam rangka memahamkan umat melalui akidah yang lurus. Sehingga umat akan terbuka dan tergambar bahwa yang membawa pada kesejahteraan dan keberkahan hidup adalah dengan menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh.

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (TQS Ar-Rad: 11)

Wallahu a’lam bish shawab