Pilkada Serentak di Bawah Bayang-Bayang Pandemik

Oleh : Yanyan Supiyanti, A.Md
Pendidik Generasi Khoiru Ummah, Member AMK

Di tengah buruknya penanganan pandemik dan belum melandainya kurva pandemik, pemerintah dan semua pihak bersikukuh tetap menyelenggarakan Pilkada serentak 2020.

Pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu sepakat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, sebagaimana mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2020. Awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September 2020 di 270 daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, akan tetapi ditunda hingga 9 Desember 2020, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. (suara.com, 29/6/2020)

Pandemik ini belum bisa dipastikan kapan berakhir. Sedangkan kurva jumlah kasus Covid-19 sampai saat ini belum melandai, bahkan ada beberapa daerah yang masih dinyatakan sebagai zona merah. Tentu hal ini akan memiliki risiko penyebaran virus, tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua unsur yang terlibat dalam proses pilkada serentak ini tidak akan terpapar virus Covid-19.

Persiapan pelaksanaan pilkada serentak ini juga dinilai belum cukup matang, karena disiapkan secara singkat dan terburu-buru, terutama soal anggaran. Pelaksanaan seluruh tahapan pilkada yang harus menerapkan protokol pencegahan Covid-19 membutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit, antara lain untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), perlengkapan protokol pencegahan Covid-19 di tempat pemungutan suara (TPS), seperti masker, sarung tangan, hand sanitizer, sarana cuci tangan, cairan disinfektan, termometer, dan lain-lain. Ditambah lagi penambahan jumlah TPS.

Pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemik ini tentu akan berpengaruh pada partisipasi politik masyarakat untuk datang ke TPS, karena dibayangi rasa takut akan Covid-19. Hal itu dapat berpotensi menyebabkan tingginya tren golput, mengingat dalam kondisi normal saja angka golput tidak bisa dihindari. Akibatnya bisa meningkatkan politik transaksional yang menjelma menjadi bantuan sosial Covid-19. Para oknum akan memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat yang melemah akibat pandemik untuk mendapatkan dukungan pemilih.

Pilkada bukanlah isu utama yang menjadi perhatian publik saat ini. Kualitas dan integritas calon pemimpin yang luput dari penilaian dan evaluasi publik, akan berpengaruh pada legitimasi pemimpin yang dilahirkan nanti.

Pemilihan pemimpin dalam Islam lebih praktis dan murah. Pertama pemilihan seorang Khalifah, metode pengangkatannya adalah dengan baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat Khalifah adalah sebagai berikut:
1. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan Khalifah.
2. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu.
3. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat in’iqad dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat in’iqad ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim.
4. Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umat yang muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama, dipilih enam orang dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak.
5. Nama kedua calon terpilih diumumkan. Kaum muslim diminta untuk memilih satu dari keduanya.
6. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum muslim diberitahu siapa calon yang mendapat suara lebih banyak.
7. Kaum muslim langsung membaiat calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum muslim untuk melaksanakan Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya.
8. Setelah proses baiat selesai, Khalifah kaum muslim diumumkan ke seluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama Khalifah dan bahwa ia memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menjabat Khalifah.
9. Setelah proses pengangkatan Khalifah yang baru selesai, masa jabatan Amir sementara berakhir.

Sedangkan seluruh daerah yang dikuasai oleh negara dibagi ke dalam beberapa bagian. Setiap bagian dinamakan wilayah (provinsi). Setiap wilayah (provinsi) terbagi menjadi beberapa ‘imalat (kabupaten). Yang memerintah wilayah (provinsi) disebut Wali atau Amir dan yang memerintah ‘imalat (kabupaten) disebut ‘Amil dan Hakim. Wali diangkat oleh Khalifah. Sedangkan para ‘Amil diangkat oleh Khalifah atau Wali, apabila Khalifah memberikan mandat tersebut kepada Wali.

Pemilihan pemimpin baik pemimpin negara maupun pemimpin wilayah dalam sistem Islam, dilaksanakan secara praktis dan dengan biaya yang sangat murah. Berbeda jauh dengan sistem kapitalisme-demokrasi yang saat ini bercokol di seluruh dunia, begitu memakan waktu, tenaga, pikiran dan bahkan biaya yang sangat fantastis besarnya.

Saatnya beralih kepada sistem Islam yang sempurna dan paripurna, karena berasal dari Zat yang Maha Sempurna, yakni Allah Swt.

Wallahu a’lam bishshawab.