PPDB, Peran Orang Tua dan Fenomena Kemandirian Siswa

oleh:
Ema Kusumawati,S.Pd,M.Sc ( Guru SMAN 1 Jetis Yogyakarta )
Drs.H.Priyono,M.Si ( Dosen Fakultas Geografi UMS dan Kolumnis radar Solo,Jawa Pos )

Bulan ini merupakan pergantian tahun ajaran baru, sehingga peserta didik lulusan SD dan SMP sibuk mencari sekolah lanjutan. Sebuah fenomena tahunan, yang membuat orang tua ikut pusing memikirkan nasib anaknya. Apalagi sistem zonasi yang berlaku tidak menjamin anaknya bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Sistem zonasi didesain untuk membuat pemerataan sehingga tidak ada sekolah favorit atau tidak. Sistem ini bagus filosofinya tapi banyak masalah dalam implementasinya. Kembali kepada kejujuran yang jadi sandungannya. Orang tua banyak terlibat dalam proses dan eksekusi dan kadang melupakan esensi.

Pemberlakuan sistem zonasi pada PPDB yang dimulai sejak tahun 2017 dan disempurnakan pada tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018. Sistem Zonasi bertujuan untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas dan menghindari terjadinya “kasta” dalam pendidikan. Seleksi zonasi berdasarkan konsep geografi hanya mempertimbangkan azas tunggal atau jarak saja dan tidak mempertimbangkan faktor lain menimbulkan dilema tersendiri dalam dunia pendidikan. Faktor lain seperti kualitas guru dan sarana prasarana.

Walaupun sistem zonasi sudah mengalami perubahan di tahun ini, dengan mengakomodasi jalur prestasi dengan daya tampung menjadi 20% meningkat dari tahun lalu yang hanya 5%, namun di jalur ini ada ketentuan yang mensyaratkan calon peserta didik memiliki nilai gabungan 320. Nilai gabungan ini adalah jumlah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 40%, ditambah jumlah nilai ASPD(Asesmen Standar Pendidikan Daerah)dengan bobot 50%, ditambah nilai akreditasi sekolah dikalikan 4 diberikan bobot 10%. Karena masa pandemi covid-19, seluruh pendaftaran dilakukan secara online. Sebagaimana pembelajaran juga sudah terbiasa menggunakan daring, harapannya pelaksanaan PPDB secara online bukan menjadikan kendala bagi masyarakat. Namun kenyataannya proses PPDB secara online ini masih menjadikan kendala, terbukti di lapangan, masih banyak orangtua yang merasa menyesal karena tidak bisa melakukan pendaftaran dengan cara online.

BACA JUGA:  Pembangunan Kawasan Industri Bukan untuk Rakyat

Mengapa orang tua? Bukankah anaknya yang akan sekolah?
Pada kenyataannya setiap pendaftaran peserta didik baru, orang tua selalu yang banyak berperan. Seperti halnya tahun ini, saat PPDB dimulai, puluhan chat lewat WA yang masuk pada panitia PPDB bertanya tentang syarat-syarat PPDB. Hanya 1 persen diantaranya yang dari anak. Segala keresahan karena tidak tahu informasi, telat melakukan upload berkas, belum melakukan ASPD bagi yang luar kota karena tidak tahu informasi, tidak tahu zonasi, dan lain-lain. Fenomena ini terjadi pada anak didik lulusan SMP, yang seharusnya sudah bisa melakukan sendiri pendaftaran di sekolah yang diingikan. Jika pendaftaran usia SD atau masuk SMP masih bisa ditoleransi karena masih butuh pendampingan, namun jika usia SMA masih dibantu, bahkan anaknya sendiri tidak ikut terlibat dalam pendaftaran ini sesuatu yang perlu menjadi perhatian.

Ketidaktahuan orang tua mengenai tata cara pendaftaran online dan syarat-syaratnya, seharusnya bisa diantisipasi jika komunikasi antara orang tua berjalan dengan baik. Adanya pembatasan waktu upload, bagi jalur afirmasi dan prestasi, adalah informasi yang bisa dibaca, dilihat pada website Dikpora. Namun mengapa masih ada banyak orang tua yang mengeluh terlambat dan tidak tahu tentang informasi ini. Kebanyakan dari calon peserta didik tidak menyampaikan kepada orang tua, padahal seharusnya sudah disampaikan informasi melalui gurunya SMP.” Saya tidak tahu kalau informasi di sampaikan lewat internet, anak saya gak pernah cerita, kerjaannya pegang gadget terus, tapi katanya gak ada info dari SMP nya setahu saya bisa ditanyakan disekolah langsung seperti saat pendaftaran kakaknya dulu”. Seperti yang dituturkan Budiyono salah satu calon orangtua peserta didik yang masuk SMA tahun ini. Atau jawaban Suryani ibu dari calon peserta didik dari jalur prestasi, yang telat mendaftarkan ke Dikpora, padahal memiliki prestasi OSN tingkat propinsi, atlet Porda dan memiliki nilai ASPD tertinggi di sekolahnya.

BACA JUGA:  Implementasi Nilai Pancasila Dalam Perspektif Religi untuk Usir Corona

Sayang sekali nilai prestasi tidak bisa dimasukkan sehingga total nilai tidak mencukupi saat memilih jalur prestasi. Ironi karena seharusnya dia bisa masuk jalur prestasi lintas zona sebagai penghargaan atas prestasi yang dimiliki, namun karena kurang literasi dan mengandalkan orang tua dalam pendaftaran, maka menjadi tidak bisa mendaftar lewat jalur prestasi.

Kemandirian calon peserta didik dalam berliterasi, mencari informasi dan mandiri dalam melakukan pendaftaran peserta didik baru, adalah faktor penting suksesnya proses pendaftaran ke jenjang yang lebih tinggi. Usia lulusan SMP seharusnya sudah terbiasa menggunakan gadget untuk komunikasi dan mendapatkan informasi. Rasa memiliki tanggung jawab terhadap masa depannya dengan mempunyai pilihan sekolah favoritnya, seharusnya menjadikan calon peserta didik bersemangat untuk mencari informasi tentang PPDB, bukan orang tua nya yang sibuk kesana kemari mencari informasi sementara anak di rumah tidak peduli, hanya memegang gadget kebanyakan untuk hal-hal yang bersifat rekreatif namun tidak digunakan maksimal untuk memperluas wawasan dan informasi. Orang tua seharusnya bertugas mendampingi, mengarahkan, mendorong anaknya untuk bisa melakukan semuanya sendiri, bukan mengambil peran yang seharusnya dilakukan oleh anak, sehingga tidak akan ada lagi permasalahan anak yang tidak mau sekolah, atau males-malesan karena sejak proses pemilihan sekolah, pemilihan jurusan dan pengurusan pendaftaran seluruhnya dilakukan oleh orang tua. Anak tidak dimintai pendapat, tidak disadarkan atas tanggung jawab belajar untuk meraih cita-citanya, tapi bisa jadi justru cita-cita orang tua yang tertunda, sehingga menginginkan anaknya yang melanjutkan cita-citanya.

Permasalahan kemandirian peserta didik ini sangat teruji di masa pembelajaran daring karena semua tugas onlines bisa dibantu oleh orang tuanya. Jika hal ini terus berlanjut, sementara tidak tahu kapan pandemi akan berakhir, hal ini akan menimbulkan masalah di jenjang berikutnya. Anak sudah terbiasa meminta bantuan kepada orang tuanya, bahkan bukan karena tidak bisa, tapi malas mencoba dan mencari informasi, sementara orang tuanya karena merasa bertanggung jawab atas keberhasilan anaknya, apalagi yang notabene adalah melanjutkan cita-citanya yang tertunda, maka akan dengan mudah membantu anaknya.

BACA JUGA:  Penting Menjaga Persaudaraan di Medsos

Peserta didik menjadi tidak peduli karena merasa tidak melakukan pemilihan sekolah dan jurusan sesuai keinginannya, tidak melakukan sendiri apa yang seharusnya menjadi tugasnya. Disinilah pentingnya orang tua memberikan pendidikan kemandirian yang dimulai sejak usia dini, karena kemandirian akan terbentuk dengan latihan, bukan instan. Orang tua mestinya menjadi pendamping bukan di garda depan, yang melakukan proses pendaftaran sampai eksekusi. Kikhilafan orang tua yang mengambil peran terlalu masuk dalam ranah PPDB menjadikan anak tidak bisa menciptakan kemandirian. Bekerjasamalah dalam kebaikan yang menjadi tuntunan dalam islam, bisa berubah bekerjasamalah dalam kebohongan bila esensi dari PPDB tidak bisa ditangkap secara utuh oleh orang tua. (*)