Preventisasi dan Penanggulangan Bencana

Oleh: Elsa Sari Hayunah Nurdiniyah

Anggota Komunitas YUK NULIS

Beberapa bulan terakhir Indonesia dilanda banyak musibah. Berdasarkan data dari BMKG tercatat lebih dari seribu bencana yang terjadi selama tahun 2018. Sebagai negara yang terletak diatas pertemuan lempeng-lempeng tektonik dunia dan diapit oleh dua lautan luas maka sudah menjadi hal yang wajar jika Indonesia sering ditimpa bencana. Bencana yang sering terjadi diantaranya banjir, tanah longsor, gelombang pasang, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan hingga gempa bumi.

Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana juga tidak sedikit. Tercatat bahwa ada lebih dari 4000 ribu orang meninggal dan ribuan orang terpaksa harus mengungsi (Data Informasi Bencana Indonesia, 2018). Pihak BNPB menyatakan bahwa korban jiwa akibat bencana selama tahun 2018 merupakan yang terbesar sejak tahun 2007 dan tren bencana juga cenderung meningkat dari selama sepuluh tahun terakhir. Meskipun jumlah bencana alam tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan tahun 2017, akan tetapi dampak buruknya sangat besar. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers, Senin (31/12/2018), menyatakan bahwa kerugian materil akibat bencana diperkirakan mencapai Rp 100 triliun di tahun 2018.

Sayangnya bencana yang sering terjadi terutama bencana alam tidak diimbangi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan yang memadai. Padahal berdasarkan data-data yang telah dipaparkan sebelumnya terlihat jelas bahwa Indonesia termasuk negara rawan bencana. Hal ini dapat dilihat pada bencana tsunami di Selat Sunda yang baru saja terjadi (31/12/2018).

Tsunami di Selat Sunda terjadi karena guguran material erupsi Gunung Anak Krakatau yang jatuh ke laut. Karena bukan disebabkan oleh aktivitas tektonik akibatnya BMKG tidak dapat memberikan peringatan dini kemungkinan terjadinya tsunami. Selain itu berdasarkan pernyataan dari pihak BMKG 22 alat deteksi tsunami (Deep-Ocean Tsunami Detection Buoy) yang terpasang di seluruh wilayah Indonesia telah mengalami kerusakan sejak tahun 2012. Kerusakan ini disebabkan karena tidak adanya biaya pemeliharaan dan operasional dari pemerintah. Untuk itu saat ini BMKG hanya mengandalkan lima Buoy tsunami milik internasional yang ada di sekitar wilayah Indonesia. Kondisi ini terbilang cukup parah mengingat Indonesia termasuk salah satu negara rawan gempa dan tsunami.

BACA JUGA:  Nestapa Rohingya Kapan Berakhir?

Dalam pengelolaan mitigasi bencana sebenarnya Indonesia dapat mencontoh jejak Jepang. Negara Jepang memiliki kondisi geografis yang hampir serupa dengan Indonesia. Tetapi mereka lebih siap untuk menghadapi bencana dan mampu memulihkan keadaan dalam waktu yang relatif singkat dibanding Indonesia.

Sistem mitigasi bencana di Jepang melibatkan seluruh elemen masyarakat baik itu masyarakat maupun pegawai pemerintahan. Mereka dilatih untuk sigap menghadapi bencana agar meminimalkan jumlah korban dan kerusakan. Pelatihan evakuasi bencana diberikan sejak sekolah dasar sehingga anak-anak sekolah juga memiliki pengetahuan untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Pemerintah juga melatih para ibu rumah tangga untuk turut berkontribusi dalam mengurangi masalah yang dapat timbul akibat bencana salah satunya dengan meminta mereka untuk segera mematikan listrik dan saluran pipa gas rumah. Selain itu setiap keluarga diminta menyiapkan satu tas yang berisi barang-barang keselamatan pribadi seperti selimut, obat, senter, dsb.

Sistem peringatan dini di Jepang juga telah diintegrasikan dengan sistem komunikasi yag ada disana sehingga ketika terjadi suatu bencana masyarakat akan mendapatkan peringatan melalui telepon genggamnya masing-masing agar dapat segera menyelamatkan diri. Sektor bangunan juga dilibatkan dalam upaya mengatasi masalah kebencanaan. Dilansir Culture Trip (10/01/2018), sekitar 87% bangunan di Jepang telah memiliki konstruksi tahan gempa sehingga jumlah korban dan material yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Selain itu kerja sama dengan pihak media juga dilakukan dimana ketika bencana terjadi maka seluruh saluran televisi langsung menyiarkan segala hal yang berkaitan dengan penanganan bencana. Mulai dari jumlah korban, lokasi sumber bantuan terdekat, hingga kondisi terkini dari wilayah bencana. Jadi tidak mengherankan jika Jepang memiliki waktu yang relatif singkat untuk memulihkan diri pasca bencana.

BACA JUGA:  Zina Tumbuh Subur dalam Sistem Kapitalis

Sistem penangan seperti inilah yang sekiranya perlu ditiru oleh pemerintah Indonesia.  Meski Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem penanggulangan bencana nasional yang cukup komprehensif. Tetapi upaya pencegahan dirasa tidak hanya berhenti pada pembuatan sistem saja namun juga pelaksanaan. Mulai dari pencegahan dan deteksi dini hingga penanganan pasca bencana. Semuanya perlu diperhatikan dengan seksama.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Salah satunya dengan meminta masyarat untuk turut serta menjaga alam dan lingkungan disekitarnya. Bencana seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan sebenarnya terjadi karena adanya campur tangan manusia. Oleh karena itu upaya pencegahannya juga memerlukan keterlibatan manusia didalamnya. Diantaranya dengan tidak membakar lahan, tidak menebangi hutan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Larangan ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak pihak. Namun sayang penerapannya yang masih kurang. Disinilah kesadaran masyarakat diperlukan. Segala perilaku buruk yang dilakukan manusia ke alam akhirnya juga akan kembali ke manusia itu sendiri.

Program penanganan dan penanggulangan bencana memang memerlukan perencanaan yang matang dan pendanaan yang cukup. Bila segera direalisasikan, maka korban jiwa dan kerugian materi akan bisa diminimalisir. (*)