Sistem Upah yang Selalu Membuat Resah

Oleh : Ika Nur Wahyuni

Dikutip keterangan resmi Pemprov Jawa Barat (Jabar), dikarenakan mewabahnya Covid-19 terdapat 10 Kabupaten/Kota di Jabar tidak menaikkan UMK 2021 sesuai surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Covid-19.

Namun Upah Minimum Kabupaten/Kota Karawang atau UMR Karawang mengalami kenaikkan.

UMR Karawang ditetapkan paling tinggi di Provinsi Jawa Barat bahkan tertinggi di tingkat nasional yaitu sebesar Rp 4.798.312 per bulan. Besaran UMK atau UMR Karawang ini naik dibandingkan Upah Minimum tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp 4.594.324 per bulan. Apakah ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi para pekerja di Kabupaten Karawang di tengah pandemi Covid-19?

Setiap tahun Pemerintah Pusat memberikan arahan dan kebijakan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam menetapkan aturan mengenai kebijakan upah minimum. Kemudian Pemda menetapkan Upah Minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dimana variabel yang dijadikan pedoman adalah paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah dengan bersumber pada data yang berasal dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Upah disesuaikan setiap tahun dengan batas atas dan batas bawah upah minimum di wilayah yang bersangkutan. Batas atas ditentukan berdasarkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di setiap rumah. Hal ini berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dimana perhitungan nilai penyesuaian Upah Minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan. (Infoka.id, 24/6/2021)

Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam peningkatan produksi.
Apabila perekonomian dapat terus tumbuh dan berkembang dengan baik maka faktor tenaga kerja ini harus mendapatkan perhatian serius. Namun permasalahan ketenagakerjaan senantiasa menimbulkan banyak problem yang seakan tidak berujung pangkal.

Permasalahan yang paling krusial dalam ketenagakerjaan adalah menyangkut pemberian kompensasi atau upah yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan dalam hal ini para pengusaha. Masalah inilah yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan sehingga membutuhkan pengaturan dan penataan lebih lanjut.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, posisi tenaga kerja akan senantiasa tertindas. Karena posisi tenaga kerja atau kaum buruh dalam sistem ekonomi kapitalis hanyalah sebagai komponen faktor produksi. Konsekuensinya upah buruh sebagai salah satu faktor produksi harus ditekan serendah-rendahnya demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dari sinilah muncul istilah hukum upah besi (the iron wage’s law) yaitu upah buruh tidak dapat dinaikkan dan diturunkan. Upah buruh akan tetap bertengger pada posisi untuk sekedar pemenuhan kebutuhan fisik minimum (KFM) saja. Pada akhirnya kesejahteraan kaum buruh di sistem ekonomi kapitalis hanya sebuah mimpi indah yang tidak pernah terealisasi.

Dalam Islam, dasar penentuan upah adalah manfaat (jasa) yang diberikan oleh ajir (buruh) kepada orang yang mempekerjakan (musta’jir) bukan didasarkan pada nilai barang yang diproduksi atau pada taraf kebutuhan fisik minimum (KFM). Pada dasarnya penentuan upah didasarkan pada kerelaan (ridha) dari dua pihak yang berakad yaitu ajir (buruh) dan musta’jir (pengusaha).

Apabila kedua belah pihak tidak mendapat titik temu dalam penentuan upah maka upah ditentukan para ahli (al khubara) yang dipilih oleh mereka sendiri. Apabila masih tidak mendapat titik temu dalam kesepakatan upah maka Negara yang akan memilih para ahli (al khubara) untuk menentukan besaran upah dan ini yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.

Negara hadir sebagai penengah ketika terjadi konflik diantara buruh dan pengusaha terkait dengan besaran upah yang harus disepakati diantara mereka bukan menjadi penentu kebijakan besaran upah buruh yang harus dibayarkan para pengusaha. Bahkan Negara tidak boleh menarik pajak ke atas keduanya yang pada akhirnya menambah beban mereka.

Kewajiban Negara adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara sempurna dan cuma-cuma (gratis) tidak terkecuali. Sehingga kaum buruh dan pengusaha tidak terbebani dengan berbagai macam tunjangan dan pajak yang wajib dipenuhi dan sering menjadi konflik berkepanjangan karena tidak adanya titik temu diantara mereka.

Kaum buruh tidak akan tertindas lagi sebab mereka memperoleh upah sesuai dengan manfaat yang telah diberikan. Upah tidak disamaratakan didasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KFM) dari pekerjaannya untuk biaya hidup perbulan saja. Negara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasarnya sehingga sejahtera adalah keniscayaan bukan lagi sekedar mimpi yang tidak terealisasi.

Para pengusaha tidak akan dirugikan dengan memaksakan agar standar upah minimum semua pekerjanya dinaikkan dengan kenaikkan yang tinggi. Padahal faktanya manfaat yang diberikan tiap pekerja berbeda-beda. Pengusaha dapat memberikan upah sesuai manfaat dari masing-masing pekerja sehingga tidak membebaninya. Para pengusaha juga tidak membayar berbagai tunjangan karena telah dipenuhi Negara.

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian yang lain beberapa derajat. Agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az Zukhruf : 32)

Wallahu’alam bishawab