Urgensi Zonasi Pangan

(Oleh : Ridho Budiman Utama,

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat)

Bertambahnya jumlah penduduk yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan pangan menjadi salah satu isu yang berkembang di negara – negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Industrialisasi yang semakin tidak terkendali secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersediaan lahan pertanian dan perkebunan yang sangat menentukan hajat hidup orang banyak itu. Terjadinya alih fungsi lahan secara massif tanpa disertai dengan upaya untuk membuka lahan pangan baru menjadikan barang kebutuhan pokok tersebut akan semakin sulit didapat di masa yang akan datang.

Di lain pihak, minimnya upaya yang dilakukan oleh (sebagian) pemerintah daerah untuk melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut terkait potensi pangan yang dimilikinya menjadi salah satu penyebab terhambatnya peningkatan kualitas dan kuantitas produk pangan yang dihasilkan. Urbanisasi yang terjadi setiap tahun menunjukkan, potensi yang dimiliki oleh setiap daerah belum digali dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sebaliknya, memandang dunia industri sebagai satu – satunya jalan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menghidupi rakyat setempat menjadikan potensi lainnya seperti pangan dan pariwisata tidak tergarap secara maksimal. Padahal, setiap daerah memiliki potensi masing – masing yang memiliki nilai ekonomi sangat menjanjikan apabila dikelola secara profesional.

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya upaya untuk meningkatkan hasil produk pangan adalah belum digunakannya peta zonasi dalam proses pengolahan lahan maupun menentukan jenis pangan yang sebaiknya ditanam oleh para petani. Peta semacam ini sejatinya menggambarkan kondisi lahan di berbagai daerah dengan keragaman sifatnya masing – masing. Gambaran tersebut sangat diperlukan dalam proses pengolahan lahan mengingat setiap tanah atau lahan memiliki sifat alamiahnya masing – masing.

Sebagaimana kita ketahui, sifat alamiah tanah merupakan salah satu faktor yang membedakan tata cara mengolah lahan sekalipun varietas yang digunakan adalah sama. Pihak Kementerian Pertanian sendiri telah membagi tipe lahan nasional ke dalam 5 zona berdasarkan kondisi bahan tanah, jenis tanahnya, serta status hara P dan hara K. Pembagian zona tersebut akan sangat menentukan proses pengolahan lahan, termasuk dalam hal pemberian pupuk agar lebih efektif dan efisien. Artinya, berbekal informasi akurat yang ditunjukkan dalam peta tersebut, petani akan mampu mengolah lahan yang dimilikinya sesuai dengan karakteristiknya. Harapannya, mereka dapat memanfaatkan peta zonasi tersebut untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi pangan yang dihasilkan secara signifikan.

Selain menggambarkan kondisi lahan atau tanah, zonasi pangan juga sangat diperlukan untuk mengetahui jenis pangan yang dihasilkan oleh setiap daerah. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menjaga nilai ekonomi produk pangan tetap tinggi. Kenyataan menunjukkan, jatuhnya harga sayuran di pasaran salah satunya disebabkan oleh melimpahnya hasil panen di setiap daerah untuk jenis yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Di samping itu minimnya penggunaan teknologi pasca panen pun turut memperparah kerugian yang dialami oleh para petani. Produk pangan yang tidak terserap oleh pasar biasanya menumpuk di gudang penyimpanan hingga membusuk dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Untuk membangun sebuah peta zonasi pangan yang benar – benar mampu menggambarkan kondisi lahan yang sesungguhnya, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten / kota. Penjabaran visi pemerintah di bidang pangan yang dilakukan oleh Kementerian terkait hendaknya melibatkan pemerintah daerah sebagai stake holder yang memegang peranan sangat penting dalam upaya menjaga ketersediaan pangan nasional. Hal tersebut terutama berkaitan erat dengan potensi lahan yang dimiliki oleh setiap daerah serta itikad baik dari para pengambil kebijakan di tingkat daerah untuk menyusun peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Artinya, seorang kepala daerah yang memiliki visi jauh ke depan akan berupaya semaksimal mungkin menjaga lahan pangan yang ada di wilayahnya untuk tetap terjaga. Andai kata dia menghadapi suatu kondisi dimana alih fungsi lahan menjadi hal yang tak terhindarkan, berusaha untuk mencari lahan pengganti sesuai dengan lahan  beralih fungsi akan terus ia lakukan.

Selain hal di atas, upaya mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tidak akan ada artinya apabila tidak didukung dengan kesiapan masyarakat di tingkat bawah. Dalam konteks ini, diperlukan  proses edukasi yang cukup panjang kepada masyarakat terkait pentingnya zonasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk itu peran para penyuluh pertanian dalam memberikan wawasan serta keterampilan dalam melakukan pola tanam secara tepat sangatlah diharapkan.

Dari penjelasan di atas, perlu disadari bahwa upaya untuk melaksanakan zonasi pangan sesuai dengan yang diharapkan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan perencanaan secara matang serta waktu yang tidak sebentar. Namun, apabila kebijakan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tentunya akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi bangsa ini terutama dalam hal ketersediaan bahan pangan. Indonesia tidak akan bergantung lagi pada negara lain dalam memeuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Indonesia juga tidak perlu lagi kehilangan cadangan devisanya akibat tingginya nilai import pangan. Sebaliknya, para petani akan mampu hidup lebih sejahtera dari waktu – waktu sebelumnya apabila pemerintah memiliki itikad baik untuk menyerap hasil produk pangan dari para petani dengan harga yang sepantasya, sesuai dengan besarnya pengorbanan mereka. Tidak hanya itu, jika produksi pangan di dalam negeri benar – benar melimpah, Indonesia akan memiliki peluang yang sangat besar untuk tampil sebagai negara yang benar – benar berdaulat dan tidak mudah didikte oleh negara lain dalam menentukan berbagai kebijakan luar negerinya.(*)