ZAKAT FITRAH DAN KEMISKINAN JAWA BARAT

Oleh : Asep Gunawan
(Mantan Komisioner BAZNAS Kabupaten Purwakarta,
Dewan Fakar ICMI Orda Kabupaten Purwakarta)

Ada yang menarik dari catatan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2016. Disamping merilis penduduk miskin Indonesia pada September 2015 sebanyak 28,51 juta (10,62 juta di perkotaan dan 17,89 juta di perdesaan), catatan itu juga merilis bahwa dari 34 propinsi yang diamati, Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin sebesar 2,7 juta, disusul Jawa Tengah (1,78 juta) dan Jawa Timur (1,57 juta). Bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk, penduduk miskin di Jawa Barat 6,28 % dari total 43,02 juta, Jawa Tengah 5,50 % dari total 32,38 juta, dan Jawa Timur 4,20 % dari total 37,47 juta.

Terlepas dari perdebatan terkait indikator dan alat ukur yang digunakan, rilis tersebut menjadi sinyal negatif terkait optimalisasi program penanggulangan kemiskinan di propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini. Yang jelas, persoalan ini membutuhkan solusi sesegera mungkin. Diantara solusi yang ditawarkan Islam adalah dengan mendayagunakan zakat. Namun entah mengapa potensi zakat yang besar, belum menjadi solusi strategis dalam penanggulangan kemiskinan.

Satu masalah

Pada satu pertemuan kajian zakat, penulis ditanya seorang peserta tentang boleh tidaknya zakat dikeluarkan langsung oleh muzakki (orang yang berzakat) kepada mustahik (penerima manfaat zakat), tanpa melalui lembaga zakat. Penulis menjawab, prinsip dalam pendistribusian zakat adalah kepastian dari penerima manfaatnya. Termasuk ke dalam ashnaaf (kelompok) penerima zakat atau tidak? Hanya yang harus dipahami, zakat tidak sekedar urusan kedermawanan semata. Zakat dalam Islam sifatnya otoritatif (perlu kekuatan yang memaksa), seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin Abdul Aziz. Maka dari itu, keberadaan lembaga zakat otoritatif menjadi penting.

Secara eksplisit, pertanyaan di atas mengindikasikan masih adanya ketidak-percayaan masyarakat pada lembaga zakat, sehingga harus mengeluarkan sendiri kepada mustahik. Ini menjadi masalah sekaligus tantangan bagi semua lembaga zakat untuk introspeksi memperkuat kelembagaannya. Lembaga zakat harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa berzakat melalui lembaga zakat otoritatif memiliki keutamaan, baik dari sisi esensi maupun teknis pendayagunaannya. Diantaranya, muzakki diharapkan lebih dapat memelihara keikhlasannya, mustahik lebih terjaga harga dirinya, amil zakat lebih dapat konsentrasi dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat, dana zakat yang terkumpul bisa dioptimalkan, ada pemerataan yang proposional, serta ada do’a dari amil zakat.

Fakta Zakat

Seandainya seluruh umat Islam Indonesia memiliki kesadaran berzakat, maka tidak ada ceritanya di Indonesia ada masyarakatnya yang fakir dan miskin. Tidak ada lagi cerita masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak. Tidak ada lagi cerita masyarakat yang masih “menyair uang” di jalanan untuk membangun mesjid dan mushola. Tidak ada ceritanya Jawa Barat menyanding gelar sebagai propinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar. Betapa tidak, segala kebutuhan umat Islam bisa ditanggulangi dengan mendayagunakan potensi zakat.

Mari kita berhitung! Seandainya setengah penduduk muslim Jawa Barat menunaikan zakat fitrah, kemudian dananya dikumpulkan secara transfaran dan terorganisir, maka akan didapat dana besar. Tarohlah zakat fitrah perjiwa tahun ini sebesar Rp. 35.000,- kemudian dikalikan 15 juta penduduk, maka akan didapat dana sebesar Rp. 525 Miliar. Dana itu kemudian setengahnya didistribusikan secara “konsumtif-tradisional” untuk ashnaaf prioritas (fakir dan miskin), maka akan ada dana tersisa Rp. 262,5 Miliar. Tentu dana sebesar itu bukan dana yang sedikit untuk didistribusikan dalam rangka memenuhi kebutuhan ashnaaf lainnya, terutama dalam rangka produktif menanggulangi kemiskinan.

Itu baru dari 15 juta penduduk. Jika seluruh muslim Jawa Barat menunaikan zakat fitrahnya, akan didapatkan dana yang lebih besar lagi. Inipun baru dari satu sektor zakat saja, yakni dari zakat fitrah. Belum dari zakat maal, zakat profesi, zakat perhiasan, zakat pertanian, zakat perdagangan dan zakat lainnya. Belum lagi dari dana infak dan sodoqoh. Tentu jumlahnya bisa lebih besar lagi, mungkin bisa mencapai lebih dari Rp. 1 Triliun pertahun.

Solusi Kemiskinan

Mendistribusikan dana zakat sama sulitnya dengan menghimpun dana zakat. Tanpa kemampuan memprogram gagasan kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan hikmah dan tujuan zakat, pendistribusian akan sulit mencapai sasaran. Perlu kejelian dan ketelitian untuk menentukan siapa saja yang termasuk mustahik, dan program apa yang tepat sasaran dan tepat guna untuk memberdayakannya, agar kedepan mustahik bisa bermetamorposis menjadi muzakki.

Dalam pedoman zakat yang diterbitkan Kementerian Agama RI disebutkan, untuk pendayagunaan dana zakat, inovasi pendistribusian dikatagorikan dalam empat model. Pertama, distribusi “konsumtif-tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah. Kedua, distribusi “konsumtif-kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk beasiswa dan alat-alat sekolah. Ketiga, distribusi “produktif-tradisional”, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti sapi, kambing, alat cukur, dll. Dan keempat, distribusi “produktif-kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik dalam membangun proyek sosial ataupun menambah modal pedagang usaha kecil.

Aturan perundang-undangan zakat nasional sudah terbit. Mulai UU No. 23 Tahun 2011, PP. No. 14 Tahun 2014, Inpres No. 3 Tahun 2014, Kepres No. 66 dan 88 Tahun 2015, sampai aturan perundangan pendukung lainnya sudah tersedia, yang belum tersedia hanyalah political-will dari pemimpin Jawa Barat. Bulan Ramadhan tahun ini adalah bulan yang sangat baik untuk memulainya.(*)