Yakni, sambungnya, menunggu hasil real count dari Komisi Pemilihan Umun (KPU). “Karena itu, PCNU menolak ajakan People Power,” kata Bahir.
Senada diungkapkan Rois Syuriah NU Purwakarta DR KH Abun Bunyamin MA. “Secara demokratis People Power adalah hak masyarakat. Namun, sebaiknya tidak perlu dilakukan,” ujar Sesepuh MUI Purwakarta ini.
Dijelaskannya, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan. “Pertama, kita percayakan hasil perhitungan suara kepada KPU sebagai lembaga resmi pemerintah,” kata KH Abun.
Kedua, sambungnya, demi menjaga kesucian dan kekhusyukan ibadah di Bulan Ramadan. “Mari kita menahan hawa nafsu, jaga kekondusifan dan ketenteraman di masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Kepala Sekolah SMAN Jadi Kabid, Komisi I Pertanyakan Rotasi Eselon 3Siloams Hospitals Peringati International Nurses Day
Ada pun yang ketiga, kata dia, ekses atau dampak negatif yang terjadi bila People Power terlaksana. “Secara matematis pengerahan massa akan berpotensi chaos, bahkan hingga jatuhnya korban,” kata KH Abun.
Lebih dari itu, kyai kharismatik yang juga menjabat Wakil Ketua Rois Syuriah PWNU Jawa Barat ini menegaskan, aksi People Power bahkan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta citra Indonesia bisa tercoreng.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kesucian Bulan Ramadan. Kita serahkan kepada Allah Swt dengan menunggu hasil perhitungan KPU. Insya Allah semuanya bisa aman, damai, dan kondusif,” ucapnya.(ygo/add/vry)