Pemprov Jabar Rancang Anggaran untuk Guru Honorer

Pemprov Jabar Rancang Anggaran untuk Guru Honorer
PERHATIKAN HONORER: Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Rhuzanul Ulum meminta pemerintah memprioritaskan guru honorer dan THL menjadi PNS. ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES
0 Komentar

PURWAKARTA-Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merancang sumber anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, saat ini masih dalam tahap pembahasan untuk menentukan sumber anggaran. Jika sudah menenemukan titik terang maka akan segera direalisasikan.

“Sedang kita bahas soal itu, jika sudah ada sumber anggarannya segera kita realisasikan. Untuk saat ini kami belum bisa menyebutkan kapan dan berapa besaran anggarannya,” ujar Uu usai menghadiri Seminar Jurnalistik di Gedung Sigrong, Kabupaten Purwakarta, Kamis (19/9).

Baca Juga:Shankly DixiePenanganan Kekeringan Terkendala Armada Tanki

Menurutnya, para guru honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) sangat membantu keberlangsungan roda pemerintahan, termasuk keberlangsungan pendidikan.
Sebab jumlah ASN di setiap kantor pemerintahan atau sekolah cenderung masih sedikit jika dibandingkan jumlah para guru honorer atau THL. “Selama ini para guru honorer dan THL lah yang membantu, maka kami sedang mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Uu.

Dirinya pun berharap pemerintah memprioritaskan guru honorer atau THL menjadi PNS.
Sebab tidak sedikit dari mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun tetapi belum diangkat. Hal ini pun harus menjadi perhatian bersama.

“Jangan sampai para guru honorer dan THL yang telah mengabdi sejak lama malah tidak memiliki ruang, sementara yang baru menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi mengikuti CPNS kemudian lulus menjadi PNS,” katanya.

Apalagi, lanjut Uu, kategori II saat ini telah dihapus. Padahal ada sebagian di antara mereka berharap bisa menjadi PNS melalui kategori II tersebut.

“Kategori II dihapus memang sangat menyakitkan, karena kan ada sebagian dari mereka bisa menyelesaikan tentang administrasi, berarti mereka sudah lama mengabdi ke negara,” kata Uu.

Namun demikian dengan adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) menjadi solusi bagi mereka yang ingin menjadi seorang PNS. “P3K menjadi solusi dan pemerintah daerah segera menganggarkan itu,” ujar Uu.(add/vry)

0 Komentar