PASUNDAN EKSPRES – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi rumah DP Rp 0.
Prasetyo memberikan beberapa pernyataan penting selama sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (22/1/2024).
Sidang tersebut melibatkan tiga terdakwa, yakni mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; pemilik PT Adonara Propertindo, Rudy Hartono; dan Direktur Operasional Tommy Adrian.
Baca Juga:Daftar Aplikasi Pinjaman Online Tercepat Terbaru 2024, Gampang Dapet Duitnya!Ini Dia Daftar Pinjol OJK 2024 yang Wajib Kamu Tahu!
Dalam kasus ini, Yoory dan rekan-rekannya didakwa melakukan korupsi senilai Rp 256 miliar terkait pengadaan lahan di Cakung, Jakarta Timur.
Ini merupakan kasus ketiga yang menyeret Yoory terkait pengadaan lahan ketika menjabat sebagai Dirut Perumda Sarana Jaya, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Pernyataan Prasetyo Edi Marsudi Dalam Sidang Kasus Korupsi Rumah DP Rp 0
Berikut adalah kesaksian Prasetyo Edi dalam sidang tersebut:
Prasetyo Mengaku Tidak Tahu Pelaksanaan Rumah DP Rp 0
Pertanyaan awal dari jaksa kepada Prasetyo terkait pengetahuannya tentang kasus korupsi yang menyeret Yoory. Prasetyo menyatakan mengetahui adanya penyertaan modal kepada Sarana Jaya dan menyebut program rumah DP Rp 0, yang dikerjakan oleh Sarana Jaya, menimbulkan kontroversi di kalangan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Fraksi tersebut awalnya mempertanyakan dasar dari program tersebut.
“Setelah itu, di sini yang dikatakan Tri Wisaksana (mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta), ada pro dan kontra. Karena bagi Fraksi kami PDI Perjuangan, rumah DP Rp 0 pada saat itu tidak dianggap rasional. Dasarnya dari mana, dasarnya apa,” jelas Prasetyo.
Jaksa kemudian terus menanyai Prasetyo tentang pelaksanaan program rumah DP Rp 0. Prasetyo mengakui bahwa dia tidak tahu apakah program tersebut sudah terlaksana atau tidak.
“Rumah DP Rp 0 terlaksana nggak?” tanya jaksa.
“Yang saya lihat sih nggak tahu, Pak, nggak terjadi sampai sekarang,” jawab Edi.
Baca Juga:5 Menu Sarapan Pagi Ala Kampung yang Enak dan Menawan7 Menu Sarapan Diet yang Enak dan Menawan
“Padahal udah dikucurkan Rp 900 miliar itu uangnya, setahu saksi ke mana?” tanya jaksa.
“Saya nggak ngerti, Pak,” jawab Edi.
Perbandingan dengan KJP dan Rusunawa
Prasetyo juga membandingkan program di Pemprov DKI Jakarta yang menuai pro dan kontra, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas Joko Widodo ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.