Terdakwa Proyek Fiktif Transportasi Pintar Dinilai Rugikan Negara Rp 20,1 M 

Terdakwa Proyek fiktif Telah Merugikan Negara Sebesar Rp. 20,1 M  / ilustrasi
Terdakwa Proyek fiktif Telah Merugikan Negara Sebesar Rp. 20,1 M  / ilustrasi

PASUNDAN EKSPRES – Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan dakwaan terhadap Binsar Pardede, yang menjabat sebagai Vice President Cross Industry Business Solution di PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), serta Victor Makalew, yang merupakan Direktur PT Serena Cipta, dalam kasus korupsi proyek transportasi pintar yang diduga fiktif.

Terdakwa Proyek fiktif Telah Merugikan Negara Sebesar Rp. 20,1 M  / ilustrasi
Terdakwa Proyek fiktif Telah Merugikan Negara Sebesar Rp. 20,1 M  / ilustrasi

Kasus ini diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp 20,1 miliar. 

Baca juga: Kontroversi Munculnya Uang Rupiah Mutilasi, Bank Indonesia Menyatakan Ini Tindakan Kriminal yang Dapat Diproses Hukum

Terdakwa Proyek Fiktif

Terdakwa Proyek fiktif Telah Merugikan Negara Sebesar Rp. 20,1 M  / ilustrasi
Terdakwa Proyek fiktif Telah Merugikan Negara Sebesar Rp. 20,1 M  / ilustrasi

Menurut Jaksa Penuntut Umum Subardi, kedua terdakwa pada tahun 2017 sepakat untuk bekerja sama dengan PT Telkom Aditama Prima sebagai mitra dalam pengadaan perangkat transportasi pintar. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp 16,1 miliar. Perlu dicatat bahwa PT Telkom Aditama Prima memiliki hubungan afiliasi dengan salah satu terdakwa, yaitu Victor. 

Proyek ini mencakup pengadaan 50 unit mobil Xenia, 40 unit mobil Sigra, 90 unit handphone, 90 unit laptop, serta aplikasi Cloud System App Mforce. Telkomsigma kemudian melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 8,8 miliar kepada PT Telkom Aditama pada bulan Juni 2017. Sebulan setelahnya, pelunasan 100 persen dilakukan dengan total pembayaran mencapai Rp 17,7 miliar. 

Baca juga: Tilang Uji Emisi Sudah di Hilangkan, Bagi Para Pengendara Yang Tak Lolos

Subardi mengungkapkan bahwa penunjukan PT Telkom Aditama Prima sebagai vendor merupakan kesepakatan antara Victor dan Binsar Pardede, yang tidak sesuai dengan prosedur standar pengadaan barang dan jasa. Selain itu, nilai kontrak yang melebihi Rp 100 juta seharusnya tidak bisa dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. 

Terjadi penyimpangan dalam proses penunjukan mitra, tidak ada bukti yang menunjukkan proses serah terima pekerjaan yang sah, dan terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kontrak. Uang yang telah ditransfer ke rekening PT Telkom Aditama oleh kedua terdakwa juga digunakan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, bukan sesuai dengan tujuan kontrak. Akibatnya, negara diperkirakan merugi sebesar Rp 20 miliar. 

Pernyataan Jaksa Terhadap Terdakwa Proyek Fiktif

Terdakwa Proyek fiktif Telah Merugikan Negara Sebesar Rp. 20,1 M  / ilustrasi
Terdakwa Proyek fiktif Telah Merugikan Negara Sebesar Rp. 20,1 M  / ilustrasi

Jaksa menyatakan bahwa uang yang seharusnya digunakan untuk pembayaran uang muka 90 mobil ke Auto 2000 senilai Rp 3,5 miliar, pembayaran uang muka mobil Fortuner dan Pajero atas nama istri Binsar, serta pembelian mobil BMW atas nama adik Binsar, telah digunakan oleh kedua terdakwa untuk memperkaya diri. Dalam total, Victor diperkirakan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 12,8 miliar, sementara Binsar Pardede sebesar Rp 1,4 miliar. 

Baca juga: Peluncuran iPhone 15 Dihadapkan Kontroversi Larangan China

Subardi mengungkapkan bahwa kerugian sebesar Rp 20,1 miliar tersebut meliputi hilangnya hak negara sebesar Rp 19,2 miliar dari PT Serena karena tidak dipenuhi kewajiban sesuai perjanjian, serta hilangnya hak penerimaan negara sebesar Rp 960 juta dari denda keterlambatan kontrak. 

Terdakwa Proyek fiktif Telah Merugikan Negara Sebesar Rp. 20,1 M  / ilustrasi
Terdakwa Proyek fiktif Telah Merugikan Negara Sebesar Rp. 20,1 M  / ilustrasi

Kasus ini melibatkan pengadaan aplikasi Smart Transportation yang pada akhirnya sebagian besar merupakan transaksi fiktif, tanpa barang nyata yang diberikan. Kasus ini mulai diselidiki pada Februari 2023, kemudian naik ke tingkat penyidikan pada Maret, dan akhirnya tersangka yang diidentifikasi adalah BP, yang merupakan Vice President Sales di Telkomsigma. Kasus ini dikenakan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.