Padahal kata Dedi Mulyadi, para tukang pengelola irigasi tersebut meski hanya tamatan SD bisa bekerja baik dan sangat diandalkan.
Kini tenaga kerja yang banyak direkrut terpaku pada stratifikasi pendidikan seperti lulusan SMA hingga S1, namun kinerjanya hanya berupa laporan foto ke atasan tanpa terjun langsung ke lapangan.
Gubernur Jabar itu blak-blakan menyatakan bahwa pemerintah terlalu terjebak pada stratifikasi pendidikan (S1-S3) sehingga mengabaikan urusan teknis di lapangan.
Baca Juga:Duka Indonesia: 1 Peacekeeper Gugur dalam Misi UNIFIL di Lebanon, 3 TerlukaCole Palmer Siap Tinggalkan Chelsea? Manchester United dan Klub Raksasa Eropa Mengintai
“Kita memiliki banyak doktor di kantor, tapi tidak ada yang bisa memperbaiki lampu jalan (PJU),” ujar Dedi Mulyadi.
Untuk itu, Dedi Mulyadi mengusulkan pembentukan Divisi Kebersihan dan Infrastruktur yang tidak mensyaratkan ijazah sekolah, bahkan bagi mereka yang tidak lulus SD, selama memiliki keterampilan dan kemauan untuk bekerja nyata seperti menyapu jalan atau mengelas.
Nantinya para tenaga teknis lapangan ini dijanjikan gaji yang layak, yakni sekitar Rp4,2 juta per bulan, demi menjamin kesejahteraan mereka.
“Jadi saya ingin rekrutmen 2026-2027 dengan jumlah besar, tapi inginnya tenaga yang dibutuhkan di lapangan untuk efisiensi,” ujar Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi mengungkap kebijakan tersebut nantinya akan berdampak pada manajemen kinerja di Pemprov Jabar.
Ia ingin tenaga substansi sedikit dan tenaga teknis lapangan yang diperbanyak.
“Jadi nanti di manajemen itu harus sedikit yang nyuruh banyak yang kerja,” ujarnya.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Klaim WFH di Jabar Efektif, Layanan Terjaga dan Belanja Daerah Tetap OptimalTentara Indonesia Tewas di Markas UNIFIL Lebanon Akibat Rudal Israel, 3 Personel Terluka
Dedi pun mencontohkan terkait pemeliharaan jalan yang selama ini ditangani kontraktor yang cenderung lebih panjang prosesnya.
Ia mengusulkan agar pemeliharaan jalan rutin pun dapat ditangani tenaga teknis lapangan.
RENDIKA MARFIANSYAH.