Sementara Kasi Bina Penta TKI Disnakertrans Indra Suparman mengatakan, saat ini perusahaan jasa tumbuh subur. Ada 200 PT jasa pemebrangkatan TKI yang terdata, sponsor resmi 150 orang dan sponsor tidak resmi diperkirakan ada 150 orang. “Kebanyakan sponsor-sponsor tersebut tidak memiliki kantor karena hanya mencari dan merekrut para calon tenaga kerja dari Subang saja. Mengandalkan iming-iming gaji besar,” kata Indra.
Menurutnya, para TKI di luar negeri rata-rata menerima gaji Rp7,5 juta/bulan. Memilih bekerja di berbagai negara seperti Malaysia, Hongkong, Taiwan dan lainnya. Jika dikalikan seluruh TKI maka pendapatan para TKI total Rp4,7 miliar/bulan. “Para TKI tersebut mengirimkan uang gajinya ke kampung halamannya untuk keluarganya. Bisa dibayangkan per bulan mereka meghasilkan uang miliaran masuk ke Subang,” kata Indra.
Sementara itu salah satu sponsor berinsial JK (51) mengaku dirinya sudah 5 tahun menekuni kerja mencari warga Subang yang ingin menjadi TKI ke luar negeri. Ia mengaku sudah berhasil merekrut lebih dari 100 calon TKI. Hasilnya sudah berhasil membeli mobil, motor, rumah bahkan sawah. “Ya lumayanlah, gampang kerjanya tinggal bujuk warga yang mau jadi TKI dan bisa mendapat gaji besar,” kata JK.
60 Persen TKI Gunakan Dokumen Palsu
Baca Juga:Kartu Nikah Mulai Diberlakukan Tahun 2020Pemilu 2019 Harus Bersih dan Berintegritas
Terungkap 60 persen calon tenaga kerja Indonesia (TKI) asal subang memakai data palsu untuk bekerja ke luar negeri. Tapi ironisnya, mereka bisa lolos pemeriksaan dan berhasil bekerja di negara tujuan.
Disnakertrans dan juga Paguyuban Pekerja Imgiran Indonesia (P4MI) berharap pihak kepolisian mengusut tuntas kasus pemalsuan dokumen palsu yang digunakan TKI tersebut.
Kadisnakertrans Subang H Kusman Yuhana mengatakanm menyikapi hal tersebut pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan pihak Kantor Imigrasi, Disdukcapil dan P4MI dan dihadiri sponsor yang terdata resmi di Disnakertrans.
“Koordinasi ini guna mencegah adanya pemalsuan dokumen TKI yang berangkat ke luar negeri. Agar tidak ada lagi TKI yang memalsukan dokumen yang berangkat kerja keluar negri,” ujar Kusman usai rapat koordinasi, Minggu (18/11).
Salahsatu cara untuk mencegahnya, lanjut Kusman, pihaknya akan terus menggandeng Disdukcapil agar bisa meminimalisir pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh para calon TKI. “Ada temuan 60 persen calon TKI menggunakan data aspal (asli tapi palsu) tersebut, kami akan terus bersinergi dengan Disdukcapil,” katanya.