Dari sini kita bisa melihat karut-marutnya pemimpin negeri ini yang memiliki wewenang dan kebijakan penuh untuk mengeluarkan aturan-aturan sesuka hati dan terkesan plin-plan dan berubah-ubah. Sebagai pemerintah mereka yang membuat kebijakan, tapi mereka juga yang menjalankan bisnisnya. Terlebih pada masa pandemi benar-benar dimanfaatkan oleh pejabat publik untuk menjalankan bisnisnya, meraup untung sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kesulitan rakyatnya.
Test PCR yang rencananya juga akan menjadi syarat bagi penumpang angkutan selain pesawat akhirnya direalisasi pemerintah. Melalui Surat Edaran (SE) 90/2021 yang dikeluarkan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pemerintah resmi memberlakukan syarat tes PCR bagi penumpang angkutan darat.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/10/2021) mengatakan bahwa : “Ketentuan syarat perjalanan tersebut berlaku bagi pengguna kendaraan bermotor perseorangan, sepeda motor, kendaraan bermotor umum maupun angkutan penyeberangan.”
Baca Juga:Apa Pemicu Utama Maraknya Kasus Gugatan Cerai?Rebutkan Piala Menpora, 32 Tim Ikuti Football Championship Zona Jabar 2021
Publik bisa menilai kebijakan syarat tes PCR dalam perjalanan lebih kuat muatan bisnisnya daripada tujuan kesehatan. Biaya PCR dan aturan yang berubah-ubah yang dilakukan pemerintah seakan memberi kesan bahwa pemerintah bukannya mengendalikan pandemi, melainkan sibuk berbisnis jualan tes PCR. Dan hal ini sangat jelas tercium adanya bisnis dan konglomerasi tes PCR di lingkaran pemerintahan.
Bahkan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, dalam Berita Nasional liputan6.com, Senin, 31 Oktober 2021 menyampaikan “Persyaratan perjalanan dalam negeri khususnya wilayah Jawa Bali dengan mewajibkan test PCR dan sudah vaksin menjadi kebijakan aneh dan diduga motif ekonomi lebih kuat dibandingkan alasan kesehatan.”
Kondisi rakyat yang begitu memprihatinkan selama dua tahun pandemi, dengan pendapatan masyarakat yang turun drastis dan berkejar-kejaran dengan harga yang terus melaju. Sementara pendapatan para spekulan naik meroket tak terkendali. Dapat dikatakan rakyat bagaikan sapi perah untuk kepuasan pengusaha dan penguasanya sebagai dalih kesehatan.
Dengan permasalahan ini negara yang seharusnya bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya dalam pengadaan fasilitas umum dan berbagai aspek pemenuhan hajat hidup publik terabaikan. Matinya fungsi negara yang menerapkan sistem politik demokrasi kapitalisme membuat kesejahteraan rakyat adalah sebagai ilusi belaka.