Perlu Pelibatan dalam Perencanaan Pembangunan
SUBANG-Hak-hak masyarakat penyandang disabilitas belum sepenuhnya didapatkan. Masih banyak persoalan yang berkaitan dengan disabilitas mulai dari pendidikan, kesempatan kerja dan infrastruktur.
Dari aspek pendidikan masih ada yang belum terlayani. Bahkan dari aspek kesempatan kerja pun belum semua perusahaan terbuka menerima mereka. Termasuk infrastruktur jalan maupun bangunan yang belum berpihak pada disabilitas.
Ketua Dewan Penasihat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Subang, Suwata mengatakan agar disabilitas mendapatkan haknya dalam segala aspek, perlu pelibatan dalam setiap perencanaan pembangunan. “Dalam proses perencanaan disabilitas ingin dilibatkan sehingga bisa memberikan masukan-masukan untuk kebijakan,” ungkap Suwata dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Dinas Sosial Kabupaten Subang, Rabu (11/12).
Baca Juga:Pengendara yang Disiplinkah Anda?Dinas Peternakan Optimis Swasembada Daging
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Rahmat Ependi mengatakan selama ini terus berusaha untuk memberikan perhatian kepada masyarakat disabilitas. Salah satu bentuk konkritnya yaitu memberikan bantuan sekitar 400 alat bantu dari mulai kursi roda, tongkat, alat dengar dan alat bantu lainnya di tahun 2019. “Selain itu ada bantuan yang sifatnya untuk pemberdayaan ekonomi disabilitas. Kami bantu 20 kelompok untuk berdagang,” ujarnya.
Dia mengatakan, jumlah disabilitas di Subang tercatat ada 12 ribu orang. Dengan jumlah yang cukup banyak tersebut pihaknya berupaya menggandeng pemprov, pusat maupun swasta untuk memberikan dukungan kepada disabilitas. “Bahkan dari Kemensos sudah ada yang mendapatkan bantuan jaminan kehidupan sebanyak 10 orang per bulan sebesar Rp300 ribu,” kata Rahmat.
Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi menyadari bahwa Pemda Subang belum sepenuhnya memberikan perhatian kepada disabilitas. Sebagai langkah konkrit bentuk perhatian Pemda akan dibuatkan Perda Disabilitas, agar semua pihak memperhatikan disabilitas. “Sekarang lagi disusun Perda tentang Disabilitas, bahwa kita memang harus perhatikan mereka. Salah satu poinnya mereka bisa berkarya di mana saja,” ujarnya.(ysp/sep)