Program-program mikro tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan demi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, stabilitas makro ekonomi, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.
“Kami bertekad ekonomi inklusif harus berhasil, jadi mesin pembangunan cepat, juga merangkul semua yang terlibat. Kalau hanya cepat tapi dikuasai kelompok, saya kira itu bukan ekonomi Pancasila juga. Karena ekonomi inklusif ini penerjemahan Sila Kelima yakni Keadilan Sosial bagi Rakyat Indonesia,” kata RK.
“Hasil dari acara ini, kami akan evaluasi RPJMD, rencana kerja strategis, dan lain-lain. Pelajari rapor masing-masing di daerah, introspeksi untuk jadi program. Kami, provinsi, (tugasnya) akan evaluasi APBD agar tujuan akhir berhasil,” ujarnya mengakhiri. (HUMAS JABAR)