Kritik Keras 310 Anggota DPR Bolos, Dedek: Kalau Kader PSI Langsung Dipecat

Dedek Prayudi, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia.

JAKARTA-Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi, merespons absennya 310 anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna awal 2019 ini.
“Harusnya mereka malu, sudah dikritik habis masih juga bolos. Kami menganggap DPR RI periode ini memang si raja bolos, sampai acara ulang tahunnya sendiri tetap absen,” kata Dedek.

Dalam beberapa bulan terakhir, DPR RI sedang dihujani kritik. Di antaranya karena rendahnya kinerja legislasi dan tingginya absen anggota DPR RI pada sidang-sidang Paripurna dalam beberapa tahun belakangan. Padahal anggaran DPR terus naik tiap tahunnya.

“Kalau wakil rakyat yang bolos itu mengaku absen karena reses, buktinya survey CSIS mengatakan 95 persen konstituen tak pernah dikunjungi tuh. Kalau dikatakan karena sudah dekat tahun pemilu, lalu kenapa dua, tiga, empat tahun lalu yang bolos juga banyak? Kami sepakat dengan Formappi, DPR RI periode ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah,” sambung politisi yang akrab disapa Uki ini.

Dedek mengungkapkan bahwa peran kendali partai politik terharap kinerja kadernya di DPR RI sangat menentukan. Partai politik terkesan tidak peduli dengan absensi dan kinerja kader-kadernya yang duduk di DPR.

“Kami Caleg PSI bahkan sudah menandatangani pakta integritas. Di mana nanti anggota legislatif dari PSI yang suka absen langsung dipecat. Kinerja kami akan di-rating oleh publik menggunakan aplikasi seperti ojek online. Partai politik tak boleh cuci tangan dari fenomena ‘DPR RI terburuk’ ini,” tegas Dedek.

“Jangan sampai publik semakin tidak percaya kepada partai politik negeri ini, yang mengakibatkan runtuhnya wibawa demokrasi. Hal ini akan membuka ruang bagi masuknya ideologi asing, termasuk radikalisme,” tutup Dedek.

Preseden Buruk

Pengemat dan penulis buku Muhammad Alfan menilai tanggapan Dedek tidak terlalu berlebihan. Sebab menurut penulis buku ‘Dinamika Politik di Indonesia’ itu menilai, bolosnya anggota DPR RI di sidang paripurna 2019 merupakan tindakan menghianati suara rakyat.

“Mereka sudah menghianati suara rakyat, tidak amanah dan tidak peduli pada rakyat yang telah terlanjut percaya pada mereka. Wajar apabila Dedek Prayudi menyebutnya sebagai raja bolos,” paparnya.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin juga menilai, tindakan bolosnya para wakil rakyat tersebut dinilai sebagai preseden buruk di awal tahun. “Bisa saja mereka beralasan ada pekerjaan di Dapil. Namun tugas-tugas kedewanan seperti rapat peripurna harusnya tetap dijalankan,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Political Review (IPR) itu.

Menurutnya, ketidakhadiran anggota DPR dalam rapat paripurna tersebut akan membuat citra DPR negatif di mata rakyat. Sebab rakyat menuntu kehadiran dan produktivitas. Kinerja legislative dapat diukur dari produktifitas yang dihasilkan.

Ia menjelaskan, dari tiga kewenangan yang dimiliki, kewenangan legislasi yang kasat mata dapat diukur. “Oleh karena itu, penting melihat dan mengetahui berapa UU yang sudah dihasilkan DPR selama empat tahun lebih. Tolak ukur keberhasilan DPR periode ini juga bisa dibandingkan dengan DPR periode sebelumnya. Jika kinerjanya lebih baik dari periode sebelumnya, maka bisa dikatakan lebih baik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan III tahun 2018-2019. Sebanyak 310 anggota DPR tak hadir. Paripurna digelar di gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/1). Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 250 dari 560 anggota DPR hadir. Sementara 48 anggota mengajukan izin.(rls/man)