Masuk Pabrik Setor Uang, Polisi Diminta Selidiki

Warga Pilih jadi TKI

SUBANG-Warga masyarakat Kabupaten Subang lebih memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pasalnya, keberadaan industri/pabrik di Subang tidak menjamin warga bisa bekerja, lantaran harus membayar sejumlah uang sebelum masuk kerja.
Seperti yang dialami Nuraini (32) warga Padaasih Kecamatan Cibogo. Ia mengaku menjadi TKI adalah salah satu pilihan dirinya untuk mempertahankan hidup. Lantaran sangat sulit mendapat pekerjaan di pabrik.

Bahkan, ia mengaku sudah beberapa kali melamar kerja, baik melalui lamaran ataupun datang langsung ke perusahaan. Namun tidak pernah ada panggilan atau kabar baik dari perusahaan tersebut. “Coba bayangkan bikin 5 lamaran di kali 10 ribu (berkas lamaran), belum ongkos ke pabrik yang dituju sudah berapa,” ungkap Nuraini kepada Pasundan Ekspres, Minggu (19/1).

Ia pun menyerah dan akhirnya memutuskan untuk kerja menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Pasalnya, banyak yang menawarkan kerja di salah satu pabrik di Subang, namun harus menggunakan uang terlebih dahulu. “Masa mau cari uang malah ngasih uang, mending berangkat ke luar negeri saja,” ujarnya.

Adam (30) warga Desa Gembor Kecamatan Pagaden meminta agar Polisi bisa mengusut pungutan liar (pungli) untuk bisa bekerja di pabrik-pabrik di Kabupaten Subang. Pasalnya, tindakan tersebut merugikan nama perusahaan dan merugikan para pelamar kerja. “Mereka sudah menghabiskan uang untuk membuat surat lamaran termasuk ongkosnya. Untuk itu, agar Polisi harus bisa melakukan penyelidika, karena ini sangat merugikan masyarakat pencari kerja,” ungkap Adam.

Dia menjelaskan keberadaan oknum yang mengaku bisa memasukan para kerja tersebut, sengaja nongkrong di sekitar pabrik. “Saat calon pelamar kerja ingin melamar maka oknum tersebut mendatangi dan menawarkan untuk bisa masuk kerja. Dan meminta sejumlah uang bisa mencapai 3-10 juta rupiah,” ujarnya.

Kepala Seksi Penempatan Bina Penta TKI Disnkertrans Subang, Ivan Rahmat Maulana mengaku pernah memanggil pihak HRD- HRD (head recruitment develompment) pabrik di Kabupaten Subang. Namun mayoritas HRD pabrik tersebut membantah melakukan pungli dalam proses rekrutmen pekerja. “Sudah kita coba menanyakan, namun kebanyakan dari pihak HRD membantah jika ada yang meminta uang kepada para pekerja,” kata Ivan.

Ia mengaku kesulitan dan tidak bisa mengkontrol proses rekrutmen calon pekerja di Pabrik. Pasalnya, pihak perusahaan tidak pernah memberitahukan ke Disnakertrans Subang. “Ini menjadi kendala, sehingga tidak bisa di kontrol dan bisa memungkinkan adanya pungli terhadap calon pekerja. Padahal pihak pabrik seharusnya melaporkan ke kami,” pungkasnya.(ygo/sep)

BACA JUGA:  Wakil Bupati jadi Detektif Dadakan