Kegagalan Kapitalisme dalam Pemenuhan Hak Pendidikan di Era Pandemi

Kegagalan Kapitalisme dalam Pemenuhan Hak Pendidikan di Era Pandemi
Ilustrasi belajar tatap muka
0 Komentar

Sehingga anak-anak stres dalam memenuhi target kurikulum. Begitupun kegagapan guru, murid dan orang tua terhadap teknologi komunikasi pun turut menjadi penyebab murid tak mengerti apa yang disampaikan gurunya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang Tatang Komara mengakui proses belajar mengajar dengan sistem daring tidak efektif. Keluhan datang dari banyak wali murid. Selain membebani orang tua dan pemborosan, kegiatan belajar dan mengajar pun tidak efektif. (tintahijau.com 22/07/2020)

Pembangunan ala kapitalisme telah memaksa puluhan juta pelajar kehilangan hak pendidikan nya. Padahal, pendidikan adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat. Pendidikan pulalah yang mencetak generasi penerus bangsa.

Baca Juga:Sistem Kapitalis Memikat di Tengah Kemiskinan yang MeningkatDenda Masker Tinggal Dijalankan, Tunggu Instruksi Gubernur Jabar

Inilah potret pembangunan ala kapitalisme. Seluruh infrastruktur dipersembahkan pada korporasi. Adapun infrastruktur yang berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar warga, termasuk jaringan di daerah-daerah bukanlah prioritas.

Pembangunan Infrastruktur dalam Islam Untuk Umat

Berbeda dengan pembangunan infrastruktur dalam sistem islam yang berporos pada umat. Pemerintah akan menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Dan menempatkannya sebagai prioritas utama dalam pembangunan.

Dalam kondisi apapun, kebutuhan dasar umat harus terpenuhi. Baik dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi pandemi yang mengharuskan negara terlibat lebih jauh dalam urusan pemenuhan kebutuhan warganya.

Pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga negara mempunyai kewajian untuk memenuhi hak mereka dalam berpendidikan. Maka negara harus mempunyai kendali penuh terhadap sektor ini.

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang dikendalikan oleh korporasi. Akhirnya arah pendidikan disesuaikan dengan kepentingan industri. Sekolah hanya mencetak generasi yang siap kerja bukan generasi yang siap membangun bangsa.

Kendali penuh bukan berarti melarang adanya swasta mendirikan sekolah. Korporasi atau pihak swasta boleh ada, namun keberadaannya harus tunduk pada platform arah pendidikan yang telah ditetapkan. Karena sejatinya keberadaan korporasi dalam sektor pendidikan hanyalah berorientasi pada materi.

Berbeda dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki tujuan pada (1) pembentukan Kepribadian Islam; (2) Menguasai pemikiran Islam dengan handal; (3) Menguasai ilmu-ilmu terapan (pengetahuan, ilmu, dan teknologi/PITEK); (4) Memiliki ketrampilan yang tepat guna dan berdaya guna.

Baca Juga:Tutup Tiga Tambang Pasir Ilegal di Desa Cidadap, Wagub Jabar Minta Segera Urus PerizinanInvestasi di Jabar Capai 57 Triliun, Dirut BUMD Harus Jemput Bola!

Sehingga dengan tujuan tersebut, kurikulum dalam Islam tidak akan menyesuaikkan kebutuhan industri, seperti yang terjadi saat ini.

0 Komentar