Selain itu juga, Menristekdikti harus mengetahui betul bahwa demonstrasi adalah tugas mulia dari mahasiswa itu sendiri, karena mahasiswa adalah agent of change (agen perubahan) dalam bangsa ini. Jadi apabila Menristekdikti memberikan larangan kepada mahasiswa agar tidak melakukan unjuk rasa, maka mahasiswa tidak akan menjadi agen perubahan yang baik. Maka dari itu, sebaiknya Menristekdikti harus bersikap provisionalisme terhadap para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, dan Menristekdikti tidak boleh tenggelam dalam kecerobohan yang dapat mencederai demokrasi yang ada di negara kita. Selama mahasiswa masih melakukan demonstrasi dengan cara yang baik, maka untuk apa mahasiswa dilarang melakukan demonstrasi?
Melarang demonstrasi sama halnya dengan merusak demokrasi itu sendiri, artinya apabila Menristekdikti tetap bersikeras memberikan sanksi kepada rektor yang memberikan izin kepada para mahasiswanya yang melakukan demonstrasi, maka Menristekdikti akan menjadi salah satu Menteri yang merusak demokrasi yang ada di negara kita. Maka dari itu, Menrsitekdikti seharusnya bisa memahami bahwa kampus adalah tempat untuk mengritisi semua hal yang berkaitan dengan kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena itu, sudah menjadi sebuah kewajaran apabila mahasiswa menuangkan pemikiran kritisnya dengan melakukan demonstrasi. Maka dari itu, Menristekdikti harus lebih memahami bahwasannya demonstrasi adalah nafas dari demokrasi itu sendiri. (*)