PASUNDAN EKSPRES- Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, memberikan respons terhadap isu yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan mundur dari jabatannya. Ari menekankan bahwa saat ini semua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju tetap solid dalam membantu Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya pada Oktober 2024.
“Dalam Kabinet Indonesia Maju, seluruh Menteri tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya,” ungkap Ari kepada wartawan pada Kamis (18/1/2024).
Ia menolak memberikan tanggapan langsung terhadap isu yang mengatakan ada menteri yang siap mundur atau merasa tidak nyaman dalam pemerintahan Jokowi. Ari menyatakan bahwa pertanyaan mengenai isu tersebut sebaiknya diajukan kepada pihak yang menyebarkan berita tersebut.
Baca Juga:Faisal Basri Desak Mundur Menteri Keuangan dan Menteri PUPR: Sebuah Komentar TerbukaSinopsis Film American Assasin Aksi Mendebarkan Dibalut Konflik Emosional dalam Dunia Mata-Mata
“Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan, tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut,” tambahnya.
Isu mengenai kemungkinan mundurnya Sri Mulyani dan sejumlah menteri lainnya di Kabinet Indonesia Maju pertama kali muncul dari pernyataan ekonom senior, Faisal Basri. Selain Sri Mulyani, Faisal Basri juga menyebutkan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan beberapa menteri lainnya berencana untuk mundur.
Pernyataan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, juga turut merespons isu ini. Mahfud mengklaim tidak mengetahui isu tersebut dan mengungkapkan bahwa tidak pernah berbicara mengenai pengunduran diri dengan Sri Mulyani.
Sebelumnya, isu tentang Sri Mulyani juga terkait dengan pernyataan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan calon presiden nomor urut 2. Prabowo menyatakan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan tidak disetujui oleh Sri Mulyani.
Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa pengurangan anggaran di Kementerian Pertahanan merupakan bagian dari kebijakan refocusing anggaran yang diutamakan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Refocusing tersebut berlaku untuk semua Kementerian dan Lembaga (K/L) dan diputuskan melalui kebijakan koordinasi pemerintah.